BUPATI POSO KEMBALI TOREHKAN PRESTASI NASIONAL TERIMA PENGHARGAAN UHC AWARD

Di bawah kepemimpinan dr. Verna G.M. Inkiriwang Kabupaten Poso kembali menorehkan prestasi Nasional dengan menyabet penghargaan Universal Health Coverage (UHC) AWARD tadi pagi di Gedung Balai Sudirman Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023, diserahkan langsung oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP. dan disaksikan Wakil Presiden RI

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang telah mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) sehingga semua masyarakat Kabupaten Poso memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial. Pemerintah Pusat mengapresiasi hal tersebut dengan menyerahkan Penghargaan UHC Award kepada Kabupaten Poso bersama 22 Provinsi dan beberapa Kabupaten Kota se-Indonesia yang telah berhasil melindungi penduduknya lebih dari 95% dan telah mendaftarkan penduduknya pada program JKN segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU-Pemda).

Capaian jumlah penduduk yang telah terjamin ke dalam program JKN mencapai 99,93% dari total penduduk. Kesuksesan penerimaan penghargaan tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemda Kabupaten Poso melalui Pilar Unggulan 'POSO SEHAT' yang juga telah tertuang dalam visi misi pemerintah daerah.

Untuk Kesehatan gratis sebagai salah satu implemnentasi program Poso Sehat Pada tanggal 10 Januari 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso telah meluncurkan program kesehatan gratis tersebut bagi masyarakat yang kurang mampu.

Selain itu, melalui perjanjian kerjasama dengan BPJS kesehatan, pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dengan layanan kelas III dapat terwujud sesuai jenjang layanan kesehatan. Program POSO SEHAT itu sendiri merupakan Upaya untuk mencakup 30.486 jiwa masyarakat dan 0,07% masyarakat Kabupaten Poso yang belum terdaftar di JKN KIS.

Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada para gubernur dan bupati/walikota yang telah mencapai cakupan kepesertaan JKN di atas 95%.

"Pada kesempatan ini saya menekankan hal-hal sebagai berikut: Pertama; agar pemda mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan, pendanaan yang kuat akan menjamin kesinambungan program, Kedua; pantau dan wajibkan pengusaha untuk mendaftarkan pegawainya pada JKN serta dorong masyarakat yang mampu untuk mendaftarkan diri, Ketiga; dorong peningkatan pelayanan kesehatan dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, Keempat; BPJS kesehatan agar terus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta," Terang Wakil Presiden RI..

Wakil Presiden juga meminta sinergitas antara BPJS, Kementerian, lembaga dan pemda dalam pelaksanan program tersebut, dan berharap capaian pemda yang menerima penghargaan hari ini agar diikuti oleh pemda lainnya di Indonesia.