Jum12152017

Last update12:01:25 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN KETAHANAN PANGAN

BARUGA

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Poso Tahun 2017

  • PDF

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poso dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Poso Tahun 2017 menjadi Peraturan Daerah berlangsung di Gedung Siwagi Lemba Jumat 29/9 dipimpin langsung Ketua DPRD Poso Elen Pelealu,SE bersama Ketua DPRD Poso Suharto Kandar dan Darma Mandolu yang dihadiri sejumlah anggota DPRD Poso.
Wakil Bupati Poso Ir, Samsuri yang hadir bersama Plt Sekda Poso Drs, Yoksan Lakukua, para Asisten dan Staf Ahli Bupati Poso beserta segenap Kepala OPD Poso menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama kemitraan yang terjalin dengan anggota dewan yang terhormat sehingga agenda penetapan tersebut dapat berlangsung dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama antara pihak legislative dan eksekutif. 
Karenanya wabup mengharapkan kepada seluruh OPD untuk terus meningkatkan kinerjanya, agar di sisa tahun anggaran yang ada, dapat melaksanakan semua program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan sehingga pemanfaatan Anggaran Pada APBD Induk maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien yang kesemuanya itu demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Sintuwu Maroso tercinta.
Rapat Paripurna yang berlangsung dalam masa persidangan III DPRD Kabupaten Poso tahun 2017 dengan agenda penetapan perubahan APBD Tahun 2017 tersebut juga dihadiri Anggota FKPD Poso diantaranya Kajari Poso, mewakili Dandim 1307 Poso, Wakapolres Poso, Rektor Unsimar Poso Kisman Lantang, SE, MM serta undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut juga dibacakan hasil ketetapan ranperda perubahan 2017 menjadi perda perubahan 2017 oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Putera Botilangi SE, M.Si dihadapan sidang dewan terhormat. //ca’/pul

alt

Seminar Kebangsaan "Tantangan Pendidikan Keindonesiaan dalam masyarakat majemuk"

  • PDF

Seminar Kebangsaan bertajuk Pendidikan Keindonesiaan dalam masyarakat majemuk berlangsung di poso dan dibuka resmi wakil Bupati Poso Ir, Samsuri Rabu, 27/09 di Ruang Pogombo Kantor Bupati Poso dihadiri Kepala Kementerian agama Kabupaten Poso, unsur FKUB Poso, TNI/Polri, para pendidik, Mahasiswa dan undangan lainnya.

"Didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selalu berjalan di antara dua hal yang saling tarik menarik, yaitu konteks ideal keindonesiaan yang terdiri dari cita-cita luhur kemerdekaan berdasarkan nilai-nilai gotong royong dan konteks faktual perubahan sosial yang disebabkan oleh proses globalisasi dan kemajuan jaman." Wabup dalam membacakan sambutan tertulis Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu ditengah peserta seminar. Karenanya, kita harus mampu menjawab dan menangkal tantangan-tantangan yang ada dengan memahami secara baik empat pilar kebangsaan yang sudah teruji sebagai alat pemersatu bangsa sejak dulu kala. (pancasila, uud 1945, nkri dan bhineka tunggal ika). Tegasnya.

Bagi pemerintah daerah kabupaten poso, seminar dengan tajuk tantangan pendidikan keindonesiaan dalam masyarakat majemuk merupakan seminar yang sangat penting dilaksanakan untuk menyegarkan kembali pemahaman dan pandangan ideologi didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. karena masyarakat kabupaten poso hidup saling berdampingan dengan berbagai suku, budaya, etnis dan agama yang berbeda-beda. sehingga dengan seminar ini dapat merefleksikan kembali betapa pentingnya nilai-nilai harmonisasi dan toleransi antar sesama anak bangsa dan daerah di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi sintuwu maroso.
Seminar yang disponsori Jaringan antar iman Indonesia Kabupaten Poso tersebut menghadirkan pembicara Prof Thamrin Tamagola, DR.H.Najamuddin S.Ag, MPd dan Pdt.Dra Lies Sigilipu yang mengulas materi-materi aktual yang berkaitan dengan keindonesiaan, Pancasila, kebhinekaan dan kebangsaan. //ca’/pul

altalt

Kota Poso Masuk Lokasi Sasaran Pemetaan Profil Target Khalayak, Media, dan Program Prioritas dan Kebijakan Pemerintah 2017

  • PDF

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dibawah Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik bekerjasama dengan PT. Properindo Jasatama menyelengggarakan Focus Group Discussion (FGD) Daerah tentang Pemetaan Khalayak, Media, Program Prioritas dan Kebijakan Pemerintah Tahun 2017 di aula Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (kominfosan) Kabupaten Poso, pada Selasa (26/9/17).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilupu yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Poso, Drs. Syahrur, MM, dan dihadiri oleh beberapa OPD yang ada di Poso untuk menjadi nara sumber, serta wakli dari Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi,  Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Mulyani dan Lida Noor Meitania.

FGD  dipimpin oleh Moderator dan co-moderator dari tenaga tim ahli, yaitu Dr. Indiwan Seto Wahjuwibowo, Msi, peneliti/dosen/researcher Universitas Multimedia Nusantara yang memaparkan kajian dan FGD pemetaan Komunikasi dan Kementerian Kominfo. Seluruh wakil dari OPD yang hadir pun diminta untuk memaparkan program dan isu-isu strategis masing-masing.  Selain kepada OPD Poso, Tim ini juga melakukan survey dan interview kepada masyarakat poso secara random selama dua hari, sejak Senin, (25/9/17)

.Kota Poso terpilih sebagai salah satu dari sepuluh daerah di Indonesia sebagai lokasi sasaran pemetaan profil target khalayak, media, dan program prioritas  dan kebijakan pemerintah tahun 2017. Sembilan Daerah lainnya adalah Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Kampung Ujoh Bilang Mahakam Hulu Kaltim, Kecamatan Nunukan Kaltara. Kecamatan Melonguae, Kepualauna Talaud Sulut, Kota Atambua, Belu NTT, Kota Jayapura Papua, Jakarata Utara dan Selatan DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Aceh, dan Kabupaten Pemekasan Jawa Timur.

fasilitasi penanganan bencana berbasis masyarakat Provinsi Sulawesi tengah

  • PDF

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat dengan melakukan langkah-langkah preventif bersama instansi terkait, pihak swasta dan masyarakat lainnya untuk menangani korban bencana secara cepat dan tepat, terpadu, terkordinasi, transparansi dan akuntabilitas serta nondiskriminatif”.

Hal ini disampaikan Wabup Poso Ir Samsuri, M.Si didalam membuka kegiatan fasilitasi penanganan bencana berbasis masyarakat Provinsi Sulawesi tengah di Kabupaten Poso Rabu, (13/09/17) di Hotel 77 Poso.

Acara pembukaan ditandai dengan pemasangan tanda peserta kepada dua perwakilan peserta yang mengikuti kegiatan fasilitasi bencana berbasis masyarakat oleh wabup Poso.


Menurut wabup, wilayah Sulawesi Tengah memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi di Indonesia, terutama gempa bumi karena wilayah ini berada di daerah patahan-patahan rangkaian jalur sesar aktif seperti Palu Koro dan Banggai Sula, Sesar Gorontalo, Sesar Busur Belakang Minahasa dan Sesar Poso. Lanjut wabup, ancaman bencana lainnya yang dapat mengancam kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah adalah bencana akibat hidrometerologi dan biologi serta konflik social yang berlatar belakang perbedaan etnis kelompok kepentingan, agama dan adat istiadat. Menyikapi kondisi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah secara berkelanjutan telah melakukan upaya-upaya pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana khususnya pada status darurat bencana yang berbasis masyarakat.


“Permasalahan yang perlu di evaluasi dan diperbaiki dalam penanganan bencana selama ini diantaranya kesimpangsiuran data dan informasi korban bencana maupun kerusakan yang dapat mempersulit pengambilan kebijakan penanganan darurat. Distribusi bantuan dan pelayanan kurang cepat, kurang merata dan tidak tepat sasaran yang tidak terpantau dengan baik akibat kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan korban bencana.” Terang wabup.


Sementara itu, Mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Drs, Irvan Aryanto, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan fasilitasi penanganan darurat bencana berbasis masyarakat merupakan salah satu kegiatan implementasi program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penanganan darurat bencana di daerah, khususnya di Kabupaten 

Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT) Provinsi Sulawesi Tengah ke-57

  • PDF

Gubernur sulawesi tengah Drs.H. Longki Djangola, M Si diwakili sekretaris dinas sosial provinsi sulawesi tengah Dra. Hj. Sitty Hasbiah N. Zaenong, M.Si membuka secara resmi kegiatan pelaksanaan bulan bakti karang taruna (BBKT) provinsi sulawesi tengah ke-57 tahun 2017 di kabupaten poso bertempat di desa tongko kecamatan lage, Rabu, (20/09/17). Hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ketua DPRD kabupaten poso Ny. Elen Ester Pelealu, SE, Plt. Sekretaris daerah kabupaten poso Drs. Joksan Lakukua, Ketua dan pengurus karang taruna provinsi sulawesi tengah, kepala dinas sosial kabupaten poso Drs. G. V. Y. Tumonggi, M.Si, para kepala OPD terkait dilingkungan pemerintah daerah kabupaten poso, para pejabat sipil, TNI/Polri, para pimpinan organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat serta jajaran karang taruna sewilayah kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan.


Dalam sambutan bupati poso yang dibacakan langsung Plt. Sekretaris daerah kabupaten Drs. Joksan Lakukua sangat mengapresiasi karang taruna kabupaten poso khususnya para pemuda desa tongko yang menjadi tuan rumah kegiatan bertaraf provinsi, tentu hal ini membutuhkan keberanian dan kecerdasan dalam menggerakan sekala potensi yang ada disekeliling kita termasuk kesabaran dalam merespon tantangan yang dihadapi serta ucapan terimah kasih kepada pemuda desa tongko dan seluruh panitia sehingga even ini dapat berlangsung dengan baik, aman dan lancar. Drs. Joksan Lakukua juga katakan BBKT yang dilaksanakan hari ini sampai tanggal 21 september 2017 menjadi momen penting untuk membuktikan peran aktif pemuda khususnya karang taruna provinsi sulawesi tengah dan karang taruna kabupaten poso, pemuda desa dan pemuda karang taruna menjadi ujung tombak pembangunan diwilayah masing-masing serta ikut berpartisipasi dan berkolaborasi dengan pemda menciptakan karya-karya yang terbaik bagi bumi sulawesi tengah yang indah dan kaya. Diakhir sambutannya Drs. Joksan Lakukua berharap agar karang taruna poso khususnya desa tongko sebagai tuan rumah dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para tamu yang datang khususnya peserta BBKT dari utusan masing-masing kabupaten se provinsi sulawesi rengah sehingga kelak dapat meninggalkan kesan yang baik dari seluruh tamu bahwa kabupaten poso memiliki keindahan panorama alam dan dapat menjalin keakraban dan persaudaraan sesama masyarakat sulawesi tengah, sesama anak bangsa indonesia.


Sementara ditempat yang sama Gubernur sulawesi tengah dalam sambutan resminya yang dibacakan oleh sekretais dinas sosial provinsi sulawesi tengah Drs. Hj. Sitty Hasbiah N. Zaenong, M.Si menyampaikan dengan BBKT tentunya akan dapat mengatasi berbagai masalah sosial karena lembaga-lembaga sosial perlu ditumbuhkan kembali utamanya dalam masyarakat yang dimulai dari keluarga dan juga lingkungan karena sebagai wadah utama membentuk pola perilaku infividu dan sistem sosial. Hj. Sitty Hasbiah N. Zaenong, M. Si juga berharap BBKT dapat memberi semangat kepada organisasi-organisasi sosial yang betul-betul tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat karena merupakan organisasi kepemudaan yang eksitensinya dibidang pembangunan kesejahteraan sosial sudah tidak diragukan lagi dan menjadi organisasi yang mandiri yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Diakhir sambutannya Hj. Sitty Hasbiah N. Zaenong, M.Si mengatakan mudah-mudahan BBKT tahun ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat agar sulteng lebih maju, mandiri dan berdaya saing.


Acara dilanjutkan dengan pemasangan pin BBGT kepada perwakilan kabupaten/kota secara simbolis oleh gubernur sulawesi tengah diwakili sekretaris dinas sosial provinsi sulawesi tengah, plt. sekretaris daerah kab. poso, Ketua DPRD kab. poso dan kepala dinas kabupaten poso kepada kabupaten touna, poso, parimo, donggala, banggai, sigi dan kota palu serta penyerahan piagam dan piala penghargaan prestasi satu dalam seleksi orientasi pilar bangsa berprestasi karang taruna tingkat kabupaten dan provinsi sulteng kepada karang taruna simpotowe desa tongko serta pemberian plakat penghargaan kepada duta karang taruna provinsi sulteng dan prestasi karang raruna nasional kepada karang taruna simpotowe desa tongko atas nama Yazid Amri dan juga penyerahan hadiah turnamen sepak bola pra-BBGT simpotowe cup kepada At-taqwa desa tongko, sepe FC desa sepe, persikabo desa tongko dan malei putra desa malei lage. Dan dilanjutkan dengan peninjauan stand pameran BBGT provinsi sulteng.

Rencana Pembangunan UPTD Perbibitan Ternak Sulawesi Tengah

  • PDF

Bertempat di Ruang Kerja Kantor Bupati, Bupati Poso menerima kunjungan kerja rombongan Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah, (19/9/17). 

Menurut laporan hasil Survey yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Propinsi Sulteng bersama Tim dari Dinas Pertanian Kabupaten Poso, Padang penggembalaan yg potensial di sulteng terdapat di 2 Kabupaten, yaitu Morowali dan Poso. 


Kabupaten Poso yang saat ini mendapat prioritas pengembangan karena mempunyai prospek yang lebih baik, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Terletak disekitar jalan trans Poso - Napu tepatnya berada di desa Watutau. 


Kabupaten Poso sudah diusulkan ke Kementrian Pertanian untuk menjadi lokasi penggembalaan ternak, dan sekitar 500 Ha dipersiapkan untuk areal peternakan sapi dengan biaya sekitar 3,5 M. Sapi indukan akan diberikan kepada tiap kelompok untuk menjadi modal dan harus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Menurut Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Propinsi Sulawesi Tengah Nahyun Biantong yang didampingi Sekretaris bersama staf, merupakan alasan non teknis yang menjadikan desa Watutau menjadi padang penggembalaan karna Lembah Napu, sangat melimpah pakan ternak karena terdiri dari areal padang yang sangat luas. 
Kadis Perkebunan dan Peternakan Propinsi dalam kesempatan ini sangat mengharapkan kerja sama Pemda Kabupaten Poso agar kegiatan ini mendapat persetujuan sehingga hal yang menyangkut legalitas bisa disiapkan sebelum realisasi. 


Menurut 
Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu, setahun lalu ada kunjungan dari Kementrian Pertanian di dampingi oleh Pangdam dan Danrem. Dari Kementrian menyarankan untuk membuat proposal, hal ini langsung ditindaklanjuti oleh Bupati Poso dan sudah diserahkan kepada Pangdam. 

Bupati Poso, sangat mendukung kegiatan ini, karena dibalik semuanya itu, mempunyai tujuan utama yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Pertemuan ini dihadiri oleh Kadis Pertanian Kab Poso bersama Staf, Kepala Bappeda Kab Poso dan Kabag Hukum. 

Mengakhiri pertemuan ini, Bupati Poso mengharapkan kepada semua pihak, baik Propinsi, Kabupaten dan masyarakat untuk menerapkan Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan krja nyata. Agar yang menjadi program dapat berjalan baik serta sesuai tujuannya.