Sen12112017

Last update02:16:50 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA BARUGA Sosial Budaya Kegiatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Tingkat Kabupaten Poso Tahun 2017

Kegiatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Tingkat Kabupaten Poso Tahun 2017

alt

Dibuka secara langsung oleh asisten administrasi perekonomian dan pembangunan Ir. Hi. Isnain T. Hi. Karim, NPM, M.Si mewakili bupati poso, kegiatan Rapat pleno lembaga kerjasama (LKS) Tripartit tingkat kabupaten poso tahun 2017 yang diprakarsai oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten poso, Rabu (22/11/17). Lembaga Kerja Sama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
Kegiatan rapat pleno LKS Tripartit ini bertujuan sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah guna memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah terkait penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan, hal ini sesuai amanat pasal 107 UU ketenagakerjaan no. 13 tahun 2013 menurut Tatmono Tasman, SH selaku ketua panitia. Disamping itu Tatmono Tasman mengatakan peserta rapat terdiri dari ketua Apindo Kabupaten poso Idris Mapatoba, ketua SPSI kabupaten poso Bambang Daud, kepala BPJS ketenagakerjaan kabupaten Poso, Kepala Badan Pusat Statistik kabupaten poso Yaslin H. T, ketua kadin poso, ketua gapensi poso, ketua IKPE poso energi 2, dan OPD terkait.
Sementara kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten poso Filson Gundo, S.Sos, MM mengatakan lembaga kerjasama tripartit merupakan forum komunikasi, konsultasi musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah. Filson Gundo juga katakan adapun tugas LKS Tripatrit adalah memberikan pertimbangan, saran dan pendapat terkait dalam.penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan baik dari LKS nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dan pihak terkait lainnya.
Sementara ditempat yang sama Ir. Hi. Isnain T. Hi. Karim, NPM, M.Si menyampaikan dalam sambutan tertulis bupati poso katakan, kegiatan rapat pleno LKS Tripartit adalah salah satu cara untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan seluas mungkin kepada masyarakat dalam pembuatan kebijakan pemerintahan, sehingga pemerintah dapat lebih akomodatif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Segala kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan oleh pemerintah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan bersama. Diakhir sambutannya Ir. Hi. Isnain T. Hi. Karim, NPM, M.Si mengharapkan rapat pleno LKS Tripartit yang dilaksanakan di kabupaten poso dapat menjadi jembatan penghubung antara pihak pemerintah, pelaku usaha, para pekerja/buruh sehingga dapat diambil keputusan yang tepat untuk menetapkan langkah-langkah strategis kedepan. //ca’/pul