Jum12152017

Last update12:01:25 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA BARUGA Politik Dan Keamanan Forum Komunikasi Dan Koordinasi Pencegahan Faham Radikal Provinsi Sulawesi Tengah

Forum Komunikasi Dan Koordinasi Pencegahan Faham Radikal Provinsi Sulawesi Tengah

alt

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan forum komunikasi dan koordinasi pencegahan faham radikal provinsi sulawesi tengah di kabupaten poso yang diprakarsai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso bertempat di Aula Bapedalitbangda Kabupaten Poso, 12/07/17. Hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 1307 Poso Letkol. Inf. Dody Triohadi, S.Sos, Wakapolres Poso Kompol. Gede Suara, SH, Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Irwan Nursin, MM, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Drs. Mahmudin Djamal, MM, Para Kepala OPD Kabupaten Poso yang terkait, Camat se-Kabupaten Poso, Koramil se-Kabupaten Poso, Kapolsek se-Kabupaten Poso, Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Poso, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan undangan lainnya.

Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Tengah dibacakan langsung Wakil Bupati Poso menyampaikan bahwa, daerah sulawesi tengah sempat dicitrakan sebagai daerah konflik, kemudian daerah bekas konflik dan sampai saat ini masih dicitrakan sebagai daerah rawan konflik, pencitraan itu dikaitkan dengan konflik yang pernah terjadi di poso yang berkembang menjadi konflik sara dengan korban jiwa dan kerugian harta benda yang terbilang cukup besar (tragedi kemanusuaan) karena sifat dan akibat yang ditimbulkan tersebut. Ir. Samsuri, M.Si juga katakan konflik poso pada saat itu menjadi perhatian yang berskala nasional bahkan internasional dan bias pengaruh konflik poso tidak hanya terbatas pada lingkungan sekitarnya tetapi juga berdampak pada daerah-daerah provinsi tetangga, ini semua sangat tidak mengharapkan kejadian itu terulang kembali, menghadapi potensi konflik sosial yang cukup besar dan kelompok radikal yang masih eksis di daerah ini maka pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota selama ini mencanangkan dan melakukan upaya-upaya penyelesaian secara menyeluruh, komprehensif dan terprogram serta terpadu secara bertahap dan berkelanjutan baik dalam rangka memperkokoh integritas sosial maupun pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan. Diakhir sambutannya Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si mengharapkan dengan adanya forum ini dapat bersinergis dalam melakukan tugas bersama-sama pemerintah daerah dalam upaya diradikalisasi terpadu secara berkelanjutan dengan kegiatan pencegahan kelompom radikal dapat dikembalikan kepada kesadaran normatif sehingga dapat berlaku toleran, moderat dan tidak bersifat ekslusif. Sementara itu ketua panitia Mansur, SH dalam laporannya mengatakan adapun maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan wawasan aparat pemerintah masyarakat saling tukar menukar informasi pengalaman tugas dilapangan tentang bahaya laten faham radikal, sebagai upaya untuk menggunakan presepsi dan langkah tindak pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran dan pengembangan faham radikal di sulawesi tengah sehingga terwujudnya visi, misi dan presepsi terhadap antisipasi perkembangan faham radikal di sulawesi tengah.

Ditempat yang sama Dandim 1307 Poso Letkol. Inf. Dody Triohadi, S.Sos menghimbau kepada para peserta agar benar-benar serius mengikuti kegiatan ini dengan baik agar kelompok faham radikal yang masuk di daerah ini dapat kita cegah bersama. Dody Triohadi juga katakan bahwa, untuk membangun sikap mental dan perilaku masyarakat beserta aparatur pemerintahan daerah untuk mewaspadai gejala terjadinya kerawanan dan konflik sosial yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka melindungi masyarakat khususnya anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah, menjaga trantibmas serta mencegah secara dini terjadi gejala konflik maupun krisis sosial serta menjaga keutuhan NKRI.