Kam02222018

Last update12:37:21 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA BARUGA Pemerintahan Penyerahan dan Penjelasan 4 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso oleh Wakil Bupati Poso

Penyerahan dan Penjelasan 4 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso oleh Wakil Bupati Poso

alt

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si memberikan penjelasan dan sekaligus menyerahkan secara langsung 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Poso dalam Masa Persidangan I, Rabu 24 Januari 2018 bertempat di Banua Mpogombo Siwagi Lemba. Adapun 4 Ranperda tersebut adalah :
1. Penyertaan modal pada PT. Perseroan Terbatas Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi tengah
2. Retribusi Perizinan tertentu
3. Ketertiban Umum
4. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh 18 dari 30 orang Anggota DPRD Kabupaten Poso, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Staf Ahli dan Asisten bersama sejumlah Pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah seperti Kepala Dinas Sosial, Kepala BKPSDM, Kepala Badan Kesbangpol dan lain-lain, kali ini sebelum menyampaikan penjelasan terhadap 4 Ranperda tersebut Wakil Bupati Poso menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Poso atas kerjasamanya yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Ir Samsuri juga meminta dukungan dari DPRD Kab Poso untuk dapat bersama-sama melakukan perubahan dan perbaikan di segala bidang Pembangunan dan Pemerintahan untuk mewujudkan Poso yang aman, damai, adil & sejahtera. Sebagai negara Demokrasi, Pemerintah Indonesia menerapkan Teori Trias Politika dimana pembagian kekuasaan (Distribution of Power) pemerintahan menjadi 3 bidang yang memiliki kedudukan sejajar serta adanya koordinasi yang baik antar satu dengan yang lainnya.

Dalam penjelasan Wakil Bupati terhadap Penyertaan modal pada PT. Perseroan Terbatas Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi tengah mengatakan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi & pengelolaan investasi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan upaya serta mengatasi permasalahan permodalan bagi UMKM, maka pemberian pinjaman Kredit Usaha Rakyat yang belum terjangkau oleh Bank Umum serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu penataan, penyertaan dan penguatan modal pada PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sedangkan untuk Ranperda Retribusi Perizinan tertentu, Wakil Bupati menegaskan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, fungsi pengaturan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melalui pemberian perizinan tertentu dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis perizinan tertentu yang dipungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah terdiri dari :
1. IMB dengan perhitungan tarif baru
2. Izin Trayek
3. Izin Usaha Perikanan
4. Izin MempekerjakanTenaga Kerja Asing (IMTA)

Selanjutnya untuk ketertiban umum, kewenangan ketertiban umum diselenggarakan oleh Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan PP No. 6 Thn 2011 & PP Mendagri No. 40 Thn 2011 di Kabupaten Poso diatur dalam Perda No. 13 Thn 2016 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perbup No. 46 Thn 2016 yang secara garis besar mempunyai tupoksi diantaranya menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan fasilitasi serta pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Untuk penambahan Objek Retribusi pada jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diantaranya seperti Gedung Aula Hotel Wisata, Gedung Aula Pariwisata Tentena, Cafe Saluopa, Kios Cendramata dan lain sebagainya. Adapun objek retribusi yang akan dihapus pada jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah akibat kondisi yang tidak layak atau rusak berat dan atau tidak ada diantaranya seperti mobil box, kantin nelayan, bangunan bidang perikanan semi permanen, bangunan bidang perikanan permanen, dan lain sebagainya.

Adapun 2 (dua) Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Poso tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif yang bertujuan diantaranya untuk merumuskan urgensi pengendalian sapi dan kerbau betina produktif bagi kebutuhan masyarakat serta bagaimana mekanisme pengelolaannya di kabupaten Poso serta memiliki jangkauan / ruang lingkup pengaturan dalam pengendalian pemotongan maupun pengendalian lalu lintas atau perdagangan ternak betina produktif.

Ranperda ini memiliki target dan sasaran yang diharapkan dengan ditetapkannya Perda ini Pengendalian Ternak Sapi & Kerbau betina produktif memiliki payung hukum dan jaminan terhadap kepastian hukum.

Sedang penjelasan Ranperda tentang Perangkat Desa dengan diberlakukannya UU No. 6 Thn 2014 yang diikuti dengan terbitnya PP No. 43 Thn 2014 & PP No. 60 Thn 2014 telah membawa perubahan besar dan mendasar kebijakan Pemerintah Pusat terhadap regulasi Pemerintah Desa pada tingkat daerah. Karena berbagai produk hukum terkait dengan Pemerintah Desa dipandang tidak sesuai lagi dengan semangat & filosofi UU No. 6 Thn 2014 beserta perangkat antara pelaksanaannya, mulai dari PP sampai pada Peraturan Mendagri No. 83 Thn 2015.

Salah satu tujuan dari Ranperda ini adalah dapat menegaskan dan memastikan adanya jaminan kepastian hukum pengaturan tentang Perangkat Desa dan karena itu dapat menjamin terciptanya kondisi stabilitas sosial dan politik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Adapun target dan sasaran dari ranperda ini diantaranya adalah memiliki payung hukum serta terciptanya stabilitas sosial, politik & pemerintahan desa. //ca'/pul