Sab11182017

Last update02:34:06 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA BARUGA Pemerintahan Kegiatan Fasilitas Standar Pelayanan Minimal (Spm)

Kegiatan Fasilitas Standar Pelayanan Minimal (Spm)

alt

Bupati Poso diwakili oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Drs. Joksan Lakukua membuka secara resmi kegiatan Fasilitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
Peserta yang hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Dinas ,Badan dan kepala Sub. Bagian, Bagian Umum dan Kepegawaian pada OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib, berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Kasubag dan Staf Bagian Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabuoaten Poso. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel 77 Poso. Narasumber yang akan memberikan materi Kepala Bagian Pembinaan Kinerja dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setdaprov Sulteng Irwan, S.Pd., M.Si, dan Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik. Deisy J. Rawung, S.Sos., M.AP.


Laporan Panitia Pelaksana yang dibacakan oleh Markarma Lasimpala, SP., MP untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang optimal dan berkualitas serta terwujudnya peran birokrasi dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah sesuai SPM.
Melalui sambutan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah yang disampaikan oleh Irwan, S.Pd., M.Si menitikberatkan bahwa kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemda. Urusan pemerintah wajib dasar yang bermakna bahwa pemerintah wajib untuk memberikan pelayanan publik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan bagi masyarakat terhadap Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Ketentraman, dan Urusan Sosial.
Banyak diantara kita yang hanya mengenal nilai sakip, namun sesungguhnya bahwa nilai sakip adalah merupakan alat ukur untuk mengetahui tercapainya visi misi pemerintah terlebih untuk Perencanaan kinerja,.
Dalam sambutan Bupati Poso yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso menyampaikan bahwa SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemda dan adalah hak masyarakat yang harus diperoleh secara maksimal.
Fasilitasi percepatan penerapan SPM, guna pertanggungjawaban baik kepada masyarakat dan kepada pimpinan. Hal ini mendesak untuk segera dilaksanakan agar respon cepat dari OPD bisa terlaksana. OPD yang terkait langsung yaitu Pol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PU dan Bappeda. Urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar sehingga harus efisien. Materi dalam kegiatan ini : penjelasan umum kebijakan spm pemerintah dan teknis penyusunan laporan spm.Menutup sambutan Bupati Poso, Drs. Lakukua berharap agar peserta dapat segera merealisasikan apa yang menjadi pembelajaran saat ini. //ca/pul