Jum09222017

Last update02:01:09 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA BARUGA Pemerintahan Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah (TP4D)

Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah (TP4D)

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu diwakili oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Dan Kesra Setdakab Poso, M. Ari Pamungkas, SH, MH membuka secara resmi Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah (TP4D) dalam rangka mengawal dan mengamankan implementasi dana desa menuju kabupaten poso zero corruption, kegiatan ini diprakarsai oleh Kejaksaan Negeri Poso bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Poso bertempat di aula Bapelitbangda Kabupaten Poso, pada Kamis (24/08/17).


Dalam sambutan Bupati Poso dibacakan langsung Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setdakab Poso M. Ari Pamungkas, SH, MH menyampaikan sesuai instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan instruksi Prediden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, sehingga dibentuklah TP4D yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal dan mengamankan serta mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif.

M. Ari Pamungkas, SH, MH juga katakan TP4D memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN/BUMD yang berkaitan dengan materi tetang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara sehingga sosialisasi ini dikhususkan kepada para camat dan kepala desa beserta perangkatnya agar mampu memahami dengan benar tentang pengelolaan dana desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta dapat memahami tugas dan fungsi TP4D sebagai tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan di wilayah masing-masing.

Pembentukan tim ini sebagai jawaban atas kekhawatiran para pejabat pusat dan daerah akan dipidanakan, menyusul aturan Gubernur, Walikota dan Bupati dalam melaksanakan program atau proyek pemerintah. Akibat keengganan itu, penyerapan anggaran pemerintah di pusat dan rendah. Pembangunan, akhirnya tersendat.

Diakhir sambutannya M. Ari Pamungkas, SH, MH mengharapkan agar proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih optimal dan berhasil serta berdaya guna sehingga dana desa yang dikelola dapat memajukan desa dan mensejahterakan masyarakatnya. Acara dilanjutkan dengan sosialisasi TP4D yang dipimpin langsung oleh kepala kejaksaan negeri poso Sukarman, SH, MH.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut kepala kejaksaan negeri poso Sukarman, SH, MH, kepala Inspektorat kabupaten poso Abram.Sigilipu, S.Sos, kepala cabang kejaksaan negeri poso di tentena Nyoman Purya, SH, para camat, Kades se kabupaten poso sekaligus sebagai peserta sosialisasi TP4D.