Sab11182017

Last update02:34:06 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA BARUGA Pemerintahan

Pemerintahan

Bantuan Kendaraan Angkut Sampah dan Bibit Mangga

Dalam apel bersama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso  Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu menerima kendaraan angkutan sampah secara simbolis dari PT. Bank Perkreditan rakyat (BPR) Palu Lokadana sebanyak 3 buah kepada pemerintah daerah kabupaten poso sekaligus pendandatanganan berita acara oleh pihak pertama PT. BPR palu loka dana kepada pemerintah daerah kabupaten poso selaku pihak kedua didampingi wakil bupati poso Ir. Samsuri, M.Si serta penyerahan bibit pohon mangga harum manis dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Poso oleh bupati poso kepada para OPD secara simbolis diterima oleh kepala dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dinas pendapatan, dinas pendidikan, dinas kesehatan dan dinas kumperindag kabupaten poso dan kantor swasta lainnya, di halaman Kantor Bupati, pada Senin (13/11/2017).

altalt

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu dalam sambutannya mengharapkan, dari kedua jenis penyerahan secara simbolis dapat memotivasi kita semua untuk lebih giat lagi menggerakan seluruh kekuatan untuk meraih cita-cita adipura dimasa yang akan datang, dan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya semoga dengan dukungan ini dapat memacu untuk dapat menata kota poso yang tercinta menjadi kota yang bersih, indah, aman dan damai yang dirindukan oleh semua orang yang pernah tinggal dan singgah di kota ini.

Darmin Agustinus Sigilipu menambahkan diakhir sambutannya, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia baik tingkat provinsi dan kabupaten TdCC, FPDTP dan FBD, para PNS dan non PNS karyawan/karyawati lingkup pemda poso, TNI/Polri bahkan seluruh masyarakat poso yang telah memberikan dukungan atas suksesnya penyelenggaraan even besar TdCC dan FPDTP beberapa hari yang lalu. “Kesuksesan tersebut adalah keberhasilan kita semua seluruh elemen masyarakat poso, sehingga bangga dan bersyukur menyaksikan kedatangan para tamu dari luar yang tiada henti-hentinya berdecap kagum memuji keindahan tanah poso dan keramahan orang-orang poso” ungkapnya.

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2018

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso dalam rangka Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2018, bertempat di ruang rapat Banua Mpogombo Siwagilemba DPRD Kabupaten Poso, pada Kamis, (09/11/17).

Rapat paripurna DPRD kabupaten poso dibuka langsung oleh wakil ketua DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE dan dihadiri oleh Kasdim 1307 Mayor inf. Ikbal Makmur, Danyon 714/SM 
Letkol. Inf. Allan Surya Lesmana, S.Sos, Rektor Unsimar Kisman Lantang, SE, M.Si, para asisten dan staf ahli, para kepala OPD dilingkungan pemerintah daerah kabupaten poso, pimpinan lembaga/instansi, tokoh 
masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan undangan lainnya.Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si dalam laporan pengantar nota keuangan rancangan pendapatan dan belanja daerah kabupaten poso tahun anggaran 2018 menyampaikan bahwa rancangan APBD tahun anggaran 2018 mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2018 dengan rancangan anggaran yang secara garis besar dapat disajikan sebagai berikut pendapatan daerah sebesar Rp. 1.295.874.459.585,00,-, terdiri dari PAD sebesar Rp. 114.755.212.463,00,-, dana perimbangan sebesar Rp. 1.033.381.116.000,00,- , lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 147.738.265.122,00,-, sementara belanja daerah sebesar Rp. 1.291.139.593.585,00,- terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 763.708.750.012,00,-, belanja langsung Rp. 527.430.843.573,00,-, serta pembiayaan daerah sebesar Rp. 4.735.000.000,00,- yang sumber pendanaanya berasal dari surplus belanja daerah.Wakil bupati juga katakan kita tidak boleh mengandalkan sumber-sumber pendapatan seperti dana perimbangan dan bantuan keuangan provinsi, kita harus mampu menggali sumber-sumber PAD untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dengan harapan dapat menciptakan kualitas belanja yang lebih produktif maka suatu saat peran APBD sebaga salah satu instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan distribusi pendapatan lebih optimal.

"Kita bersukur bahwa dalam rancangan APBD tahun anggaran 2018 tetap dapat memenuhi amanat kontribusi untuk mengalokasikan anggaran bidang pendidikan minimal 20 % dalam APBD kita 
dan tahun anggaran 2018 penanganan kasus schistosomiasis mendapatkan perhatian pemerintah pusat sebagai tindak lanjut kunjungan lapangan tim schistosomiasis provinsi sulteng kabupaten poso dan sigi ke shanghai republik rakyat tiongkok melalui dana alokasi khusus (DAK) penugasan bidang kesehatan sebesar Rp. 10.813.000.000,-.

Sesuai informasi resmi dari dirjen perimbangan keuangan kementerian keuangan tentang rincian transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN tahun anggaran 2018, ungkap wakil bupati poso bahwa kabupaten poso mendapat dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp. 723.089.621.000.00,- sedangkan dalam rancangan APBD direncanakan sebesar Rp. 719.435.513.000,00,- atau mengalami kenaikan Rp. 3.654.109.000,00,- sedangkan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 43.925.466.000,00,-, dalam rancangan APBD ini sebesar Rp. 31.116.598.000,00,- atau meningkat sebesar Rp. 12.808.868.000,00,-.

Diakhir penyampaiannya Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si katakan, kabupaten poso mendapat mandat dari panglima TNI sebagai pelaksana tentara manunggal masuk desa (TMMD) tahun 2018 yang dipusatkan di kabupaten poso serta menindaklanjuti program kementerian pertanahan dan tata ruang dalam membantu menyiapkan tenaga terdidik bidang pertanahan guna mendukung program serifikasi lahan masyarakat yang belum sempat dibahas dalam KUA-PPAS tahun 2018 karena pemberitahuannya baru di terima setelah KUA-PPAS ditandatangani, dan berharap melalui mekanisme pembahasan bersama FPRD agar hal-hal tersebut dapat dipertimbangkan.

Sebelum rapat ditutup untuk sementara, wakil ketua DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE mengatakan, rapat akan dilanjutkan esok hari jumat (10/11/17) dalam rangka penyampaian pandangan umum anggota fraksi-fraksi DPRD kabupaten poso terhadap pengantar nota keuangan rancangan APBD kabupaten poso tahun anggaran 2018.Dan acara dilanjutkan dengan penyerahan dokumen pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten poso tahun anggaran 2018 diserahkan langsung wakil bupati poso Ir. Samsuri, M.Si kepada wakil ketua DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE.

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2018

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso dalam rangka Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2018, bertempat di ruang rapat Banua Mpogombo Siwagilemba DPRD Kabupaten Poso, pada Kamis, (09/11/17).

alt

Rapat paripurna DPRD kabupaten poso dibuka langsung oleh wakil ketua DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE dan dihadiri oleh Kasdim 1307 Mayor inf. Ikbal Makmur, Danyon 714/SM Letkol. Inf. Allan Surya Lesmana, S.Sos, Rektor Unsimar Kisman Lantang, SE, M.Si, para asisten dan staf ahli, para kepala OPD dilingkungan pemerintah daerah kabupaten poso, pimpinan lembaga/instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan undangan lainnya.Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si dalam laporan pengantar nota keuangan rancangan pendapatan dan belanja daerah kabupaten poso tahun anggaran 2018 menyampaikan bahwa rancangan APBD tahun anggaran 2018 mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2018 dengan rancangan anggaran yang secara garis besar dapat disajikan sebagai berikut pendapatan daerah sebesar Rp. 1.295.874.459.585,00,-, terdiri dari PAD sebesar Rp. 114.755.212.463,00,-, dana perimbangan sebesar Rp. 1.033.381.116.000,00,- , lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 147.738.265.122,00,-, sementara belanja daerah sebesar Rp. 1.291.139.593.585,00,- terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 763.708.750.012,00,-, belanja langsung Rp. 527.430.843.573,00,-, serta pembiayaan daerah sebesar Rp. 4.735.000.000,00,- yang sumber pendanaanya berasal dari surplus belanja daerah.Wakil bupati juga katakan kita tidak boleh mengandalkan sumber-sumber pendapatan seperti dana perimbangan dan bantuan keuangan provinsi, kita harus mampu menggali sumber-sumber PAD untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dengan harapan dapat menciptakan kualitas belanja yang lebih produktif maka suatu saat peran APBD sebaga salah satu instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan distribusi pendapatan lebih optimal.

"Kita bersukur bahwa dalam rancangan APBD tahun anggaran 2018 tetap dapat memenuhi amanat kontribusi untuk mengalokasikan anggaran bidang pendidikan minimal 20 % dalam APBD kita dan tahun anggaran 2018 penanganan kasus schistosomiasis mendapatkan perhatian pemerintah pusat sebagai tindak lanjut kunjungan lapangan tim schistosomiasis provinsi sulteng kabupaten poso dan sigi ke shanghai republik rakyat tiongkok melalui dana alokasi khusus (DAK) penugasan bidang kesehatan sebesar Rp. 10.813.000.000,-.

Sesuai informasi resmi dari dirjen perimbangan keuangan kementerian keuangan tentang rincian transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN tahun anggaran 2018, ungkap wakil bupati poso bahwa kabupaten poso mendapat dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp. 723.089.621.000.00,- sedangkan dalam rancangan APBD direncanakan sebesar Rp. 719.435.513.000,00,- atau mengalami kenaikan Rp. 3.654.109.000,00,- sedangkan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 43.925.466.000,00,-, dalam rancangan APBD ini sebesar Rp. 31.116.598.000,00,- atau meningkat sebesar Rp. 12.808.868.000,00,-.

Diakhir penyampaiannya Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si katakan, kabupaten poso mendapat mandat dari panglima TNI sebagai pelaksana tentara manunggal masuk desa (TMMD) tahun 2018 yang dipusatkan di kabupaten poso serta menindaklanjuti program kementerian pertanahan dan tata ruang dalam membantu menyiapkan tenaga terdidik bidang pertanahan guna mendukung program serifikasi lahan masyarakat yang belum sempat dibahas dalam KUA-PPAS tahun 2018 karena pemberitahuannya baru di terima setelah KUA-PPAS ditandatangani, dan berharap melalui mekanisme pembahasan bersama FPRD agar hal-hal tersebut dapat dipertimbangkan.

Sebelum rapat ditutup untuk sementara, wakil ketua DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE mengatakan, rapat akan dilanjutkan esok hari jumat (10/11/17) dalam rangka penyampaian pandangan umum anggota fraksi-fraksi DPRD kabupaten poso terhadap pengantar nota keuangan rancangan APBD kabupaten poso tahun anggaran 2018.Dan acara dilanjutkan dengan penyerahan dokumen pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten poso tahun anggaran 2018 diserahkan langsung wakil bupati poso Ir. Samsuri, M.Si kepada wakil ketua DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE.

Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-72

Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-72 tahun 2017 di kabupaten poso bertempat di lapangan sintuwu maroso berlangsung dengan hikmat, aman dan tertib, bertindak sebagai Inspektur upacara bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu, perwira upacara kapten inf. Lamudele dan sebagai perwira upacara kapten. Czi Muhammad Basir Manra, turut hadir dalam upacara tersebut wakil bupati poso Ir. Samsuri, M.Si, anggota forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) kabupaten poso, rektor unsimar poso Kisman Lantang, SE, M.Si masing-masing bersama isteri, wakil DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE bersama anggota, para pejabat dilingkungan pemerintah daerah kabuparen poso, unsur kepemudaan KNPI poso, para kepala OPD kabupaten poso serta undangan lainnya, sementara personil upacara dari kesatuan kodim, yonif 714 sm, marinir, polres poso, brimob poso, polisi pamong praja, damkar, dinas perhubungan organisasi kepemudaan, BUMN/BUMD, mahasiswa dan para pelajar tingkat SD, SMP dan SMA.
Dalam amanat menteri sosial RI Khofifah Indar Parawansa disampaikan langsung oleh bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu mengatakan, bahwa semangat kebangsaan kita yang juga kita kenang hari ini di hari pahlawan adalah sebuah nasionalisme yang dilandasi oleh kemanusiaan universal bukan nasionalisme yang sempit, sebuah nasionalisme yang oleh Bung Karno diikrarkan bahwa "my nationalism is humanity”. Sebuah nasionalisme yang ditegaskan dalam pidato 1 juni lahirnya pancasila bahwa nasionalisme hanya bisa hidup subur di dalam tamasarinya internasionalisme, internasionalisme dapat hidup subur jikalau berakar dalam buminya nasionalisme.
Diakhir amanatnya bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus berjuang, bekerja, berkarya menjadi pahlawan bagi diri sendiri, pahlawan bagi lingkungan, pahlawan bagi masyarakat maupun pahlawan bagi negeri ini.
Selesai upacara bupati poso, wakil bupati poso dan FKPD kabupaten poso menyerahkan bantuan sosial dari pemerintah daerah kabupaten poso bagi keluarga pahlawan dan penyerahan piala juara umum tingkat nasional dalam rangka akarena-3 marching band kompotision 2017 di makassar kepada bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu.
Usai pelaksanaan upacara bupati poso, wakil bupati poso, anggota FKPD, rektor unsimar, wakil ketua DPRD bersama rombongan lainnya menuju taman makam pahlawan kawua kecamatan poso kota selatan untuk.mengikuti upacara ziarah nasional, sementara bertindak sebagai inspektur upacara komandan kodim 1307 poso letkol. inf. Dody Triyo Hadi, S.Sos sekaligus meletakan karangan bunga, usai pelaksanaan upacara ziarah nasional dilanjutkan dengan tabur bunga dimakam para pahlawan oleh bupati poso, wakill bupati poso, anggota FKPD diikuti tamu undangan lainnya.
Selanjutnya upacara ziara nasional, bupati poso, wakil bupati poso bersama rombongan menuju dermaga pelabuhan poso dalam rangka mengikuti upacara ziara laut, dan bertindak sebagai inspektur upacara dalam ziarah laut ketua pengadilan negeri poso Moch.Yuli Hadi, SH, MH. Selesai upacara, kembali bupati poso melaksanakan pelarungan bunga dan tabur bunga di laut diikuti wakil bupati poso, anggota FKPD serta undangan lainnya. //ca’/pul

alt

altaltaltalt

Upacara Bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-89 Dirangkaikan Dengan Pembukaan Gala Desa Nasional Tingkat Kabupaten Poso Tahun 2017

Upacara bendera dalam rangka peringatan hari sumpah pemuda ke-89 dirangkaikan dengan pembukaan gala desa nasional tingkat kabupaten poso tahun 2017 dipusatkan di lapangan puselemba tentena kecamatan pamona puselemba berlangsung dengan aman, terib dan hikmat, dan kali ini seluruh tamu undangan yang hadir bahkan peserta upacara menggunakan pakaian adat serta tali bonto dan siga, bertindak sebagai pembina upacara bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu.
Selaku pemimpin upacara Jordan Yorry Moula, SH, M.Si, dan pengucap undang-undang dasar tahun 1945 dan pembacaan keputusan kongres pemuda indonesia 1982 dari siswa SMA GKST 1 tentena serta pembacaan deklarasi kebangsaan perguruan tinggi seindonesia melawan radikalisme oleh rektor universitas kristen tentena.

Turut hadir dalam upacara tersebut wakil bupati poso Ir. Samsuri, M.Si, forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten poso, ketua DPRD kabupaten poso Ny. Elen Ester Pelealu, SE, wakil ketua DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE bersama anggota, para pejabat dilingkungan pemerintah daerah kabupaten poso, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda serta undangan lainnya. Sementara peserta upacara diikuti oleh TNI/Polri, para pegawai ASN kecamatan pamona bersaudara, purna paskibraka serta siswa-siswi tingkat SD, SMP, SMK/SMA sekecamatan pamona puselemba.

Dalam pidato tertulis menteri pemuda oleh raga republik indonesia dibacakan langsung bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu menyampaikan presiden RI yang pertama Bung Karno pernah menyampaikan "jangan mewarisi abu sumpah pemuda, tapi warisilah api sumpah pemuda. Kalau sekedar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air, tapi ini bukan tujuan akhir". Pesan yang disampaikan ini sangat mendalam khusunya bagi generasi muda indonesia, api sumpah pemuda harus kita ambil dan terus kita nyalakan, kita harus berani melawan segala bentuk upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, kita juga harus berani melawan ego kesukuan, keagamaan dan kedaerahan kita, ego ini yang kadangkala mengemuka dan menggerus persaudaraan kita sesama anak bangsa, kita harus berani mengatakan bahwa persatuan indonesia adalah segala-galanya, jauh diatas persatuan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, apalagi golongan. Mari kita cukupkan persatuan dan kesatuan indonesia, stop segala bentuk perdebatan yang mengarah pada perpecahan bangsa, kita seharusnya malu dengan para pemuda 1928 dan juga kepada Bung Karno, karena masih harus berkutat di soal-soal ini, sudah saatnya kita melangkah ketujuan lain yang lebih besar yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Diakhir pidatonya bupati poso Darmin Agustinus sigilipu menambahkan pembudayaan dan pengembangan olah raga di masyarakat perdesaan melalui program nasional kemenpora gala desa dengan enam cabang olah raga populer di indonesia seperti sepak bola, bulu tangkis, sepak takraw, bola volly, tenis meja dan pencak silat. Ayo olah raga adalah program gala desa bersifat kompetisi yang dikemas secara profesional dengan melibatkan secara masif dan mengena diberbagai segmen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berolahraga baik secara individu atau kelompok.

Selanjutnya bupati poso darmin agustinus sigilipu menerima piala dari tim airsoftgun Detasemen Airsoft Sintuwuraya (DAS) poso kepada atas prestasi yang diraih mengikuti kejuaraan airsoftgun piala gubernur cup ke-2 festival olahraga rekreasi nasional ke-4 (fornas) federasi olahraga rekreasi masyarakat indonesia (formi) pada cabang olahraga airsoftgun kategori open turnament 3 on 3 tanggal 22 s.d 24 oktober 2017 di banjarmasin kalsel, dengan menurunkan 2 tim dengan atlit yaitu safri A. bukhori, Yasin lakita, Muhammad putra dan Erwin lakita berhasil menyabet juara 3 terbaik nasional dengan memperoleh medali perunggu dan piala tetap. Acara dilanjutkan dengan penendangan bola pertama oleh Bupati Poso pada pertandingan Sepak Bola antara Tim Sepak Bola dr SMA GKST 2 Tentena VS Tim Sepak bola SMA Negeri 1 Lage didampingi wakil bupati poso, serta Forkopinda kabupaten poso.

Bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu dan Dandim 1307 poso Letkol. Inf. Dody Triyo Hadi, S.Sos juga secara langsung memimpin pasukan terbaik baris berbaris terhadap siswa siswi SMA 1 GKST tentena. Dengan rasa gembira dan bangga, tanpa disangka dan diketahui Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu memberikan hadiah 2 (dua) unit sepeda sporty kedua siswa SMA GKST 1 tentena yang bertugas sebagai pengucap pembukaan UUD 1945 dan pembacaan keputusan kongres pemuda indonesia 1928 secara baik dan benar. //ca'/pul

alt


alt

altalt

SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilipu dalam hal ini diwakili oleh kepala Bapelitbangda Kabupaten Poso, Suratno SP, M. Si membuka secara resmi Sosialisasi Peraturan Presiden Ri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan diaula Bapelitbangda Kabupaten Poso, pada Senin (30/11/17).

Dalam sambutannya atas nama Pemerintah Kabupaten Poso mengucapkan selamat datang kepada narasumber bapak Rahsan Mokoginta dari Manado selaku instruktur lembaga pengadaan barang/jasa (LKPP).

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara luas kepada seluruh organisasi Perangkat dilingkungan Pemda kabupaten Poso mengenai segala hal yang berkaitan dengan kebijakan pengadaan barang/jasa dengan harapan dapat menjalankan tugasnya Sesuai dengan ketentuan dan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik Dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat serta meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan percepatan pelaksanaan APBD yang berujung pada percepatan pembangunan dikabupaten poso. Diakhir sambutannya Ia mengharapkan sosialisasi ini dapat dipahami dan dimengerti agar kedepannya sebagai abdi negara bisa menjadi aparatur yang profesional dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah.

Rapat Verifikasi Data dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2016

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu diwakili Staf Ahli Bidang Hukum dan Ham setdakab Poso Rudi R. Rompas, SH, M.Sj membuka secara resmi Rapat Verifikasi Data dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2016 yang diprakarsai oleh bagian Administrasi Data dan Statistik Setdakab Poso, bertempat di ruang Pogombo kantor bupati poso, pada Senin (30/10/17).

Dalam sambutan tertulis bupati poso dibacakan staf ahli bidang hukum dan ham Rudi R. Rompas, SH, M.Si menyampaikan untuk mendapatkan data yang baik dan akurat tentu dibutuhkan verifikasi pengelolaahan data dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena data itu selalu berkembang dan berlaku dinamis mengikuti perubahan-perubahan yang ada dalam satu wilayah organisasi atau lingkungan organisasi.

Dikatakannya, data sangat penting untuk menentukan langkah-langkah strategis di dalam suatu penyusunan laporan yang valid dan akuntabel baik dari setiap organisasi pemerintahan maupun swasta harus memiliki data base yang baik sebagai sumber bahan penyampaian laporan.Diakhir sambutannya Rudi R. Rompas, SH, M.Si mengharapkan data yang diperoleh masing-masing kecamatan sudah sesuai dengan fakta tanpa merekayasa, menambah ataupun mengurangi sehingga data yang terhimpun menjadi acuan pemerintah daerah di dalam mengambil langkah-langkah kebijakan pembangunan, pelayanan pemerintahahan dan sosial kemasyarakatan. Dan untuk camat selaku peserta rapat untuk aktif dan cermat mengikuti jalannya rapat verifikasi sehingga data yang terhimpun dan terverifikasi nantinya akan sama antara pemerintah tingkat kecamatan dengan pemerintah tingjat kabupaten bahkan sesuai dengan data yang ada di BPS poso.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut kepala badan pusat statistik kabupaten poso, para OPD kabupaten poso, para camat dan undangan lainnya.

Kunjungan Pemerintah Kabupaten Bekasi di Kabupaten Poso

Kabupaten Poso mendapat kunjungan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso tadi siang dan disambut langsung oleh Wakil Bupati Poso, Ir. Samsuri, M.Si didampingi Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso bersama tokoh-tokoh lintas Agama serta unsur Kesbangpol Kabupaten Poso dan beberapa kepala OPD, (25-10-2017). Penyambutan dilaksanakan dengan adat Pamona.

Pemerintah Kabupaten Bekasi sangat mengapresiasi Pemkab Poso yang telah menyambut secara terbuka serta memberikan waktu juga kesempatan untuk menerima kunjungan Pemkab Bekasi dan ingin menggali hal positif yang bisa dibagikan terkait dengan penyelesaian konflik. Hal yang mendasari Pemkab Bekasi untuk datang berkunjung di Kabupaten Poso adalah ingin mengetahui Penyebab Terjadinya Konflik, Penanganan Selama Konflik, Penanganan Pasca Konflik, Koordinasi antar Istansi selama dan setelah Konflik, Pemberdayaan KOMINDA, FKUB, FPK dan FKDM serta hubungan/Koordinasi Bakesbangpol dengan KOMINDA, FKUB, FPK dan FKDM.
Melalui paparannya, Wakil Bupati Poso menceritakan singkat kronologis terjadinya konflik di Poso. Awalnya Kabupaten Poso sangat aman, misalnya ada kendaraan yang rusak dipinggir jalan, dibiarkan semalamanpun tidak mengapa. Tahun 1998 Pergantian Era, dari Orde Baru ke Reformasi terjadi perkelahian antar Pemuda karena miras, berakibat rusaknya beberapa rumah tinggal. Bulan april tahun 2000 konflik antar masa mengakibatkan rusaknya 1 desa (Lombugia), masuknya kelompok orang saat subuh ke kota untuk mencari oknum. Bulan Mei tahun 2000 terjadi konflik sampai dengan 7 desa di 3 kecamatan, sarana prasarana dan rumah tinggal rusak, terjadi pengungsian besar-besaran dalam daerah dan keluar daerah. Namun oleh Pemerintah Daerah, kondisi seperti ini harus cepat di antisipasi agar segera berakhir karena semua merasakan imbas yang tidak baik dan tidak ada yang diuntungkan, semuanya rugi.
Sambutan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bekasi Drs. H. Akhmad Kosasih. Menceritakan pada awalnya mereka merasa ragu dan berdiskusi panjang mengenai keinginan untuk sharing informasi dengan Pemda Kab. Poso mengingat opini yang berkembang selama ini bahwa poso adalah suatu wilayah yang tidak aman. Mendengar kata Poso saja, membuat merinding dan bukan hanya di Indonesia. Poso sudah dikenal dunia karena masa kelamnya. Namun kami saat ini bisa membuktikan ke mata dunia, bahwa opini itu keliru.. Poso kini, adalah sebuah wilayah di Indonesia yang aman, daerah yang dikenal dengan Sintuwu Marosonya (Persatuan Yang Kuat), makanan yang disuguhkan juga enak-enak. Kami terkesan dengan nasi kuning disini, Karena beda jauh sama yang ada di tempat kami. Disini, nasi kuningnya enak sekali. Bekasi terdapat 5000 perusahaan dan terbesar di Asia Tenggara. Merupakan penyanggah Ibu Kota Negara karena berbatasan langsung dengan jakarta. Terhadap kondisi ini tentunya kami ingin lebih memgantisipasi segala hal yang dapat memicu terjadinya konflik, saat ini kami juga tengah melakukan pengawasan terhadap orang asing. Kabupaten Poso cepat sekali dalam hal pemulihannya, sehingga hal tersebut perlu untuk kami ketahui. Peserta yang mengikuti kunjungan kerja ke Kabupaten Poso berjumlah 25 orang yang terdiri dari unsur Bakesbangpol Kab. Bekasi, Korem 051 Wijayakarta, Polres Metro Bekasi, Kodim 0509 Bekasi, Kejaksaan Negeri Bekasi, BINDA Kab. Bekasi BAIS, Satuam Polisi Pamong Praja, BAPPEDA, FKUB dan Unsur FKDM Bekasi.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, hal menarik yang ditanyakan adalah bagaimana kiat sehingga Kabupaten Poso bisa cepat menangani konflik. Menjawab pertannyaan tersebut, Wakil Bupati Poso menyatakan bahwa memanfaatkan sumberdaya yang ada, bekerjasama dengan seluruh unsur keamanan, menjalin komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan segera melakukan konsiliasi serta memperkuat FKUB. Pemda Kabupaten Poso membangun pasar yang berada di tengah sehingga dapat diakses bersama, membangun infrastruktur, menambah sarana prasarana bagi peningkatan ekonomi, menambah lapangan pekerjaan serta selalu melibatkan semua pihak dalam suatu kegiatan. Yang utama adalah menciptakan suasana saling percaya dan terus menjalin komunukasi.
Acara ditutup dengan saling bertukar Plakat dan cendra mata antara pamkab Bekasi dan Pemda Poso. //ca’/pul

alt

Kegiatan Fasilitas Standar Pelayanan Minimal (Spm)

Bupati Poso diwakili oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Drs. Joksan Lakukua membuka secara resmi kegiatan Fasilitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
Peserta yang hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Dinas ,Badan dan kepala Sub. Bagian, Bagian Umum dan Kepegawaian pada OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib, berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Kasubag dan Staf Bagian Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabuoaten Poso. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel 77 Poso. Narasumber yang akan memberikan materi Kepala Bagian Pembinaan Kinerja dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setdaprov Sulteng Irwan, S.Pd., M.Si, dan Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik. Deisy J. Rawung, S.Sos., M.AP.


Laporan Panitia Pelaksana yang dibacakan oleh Markarma Lasimpala, SP., MP untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang optimal dan berkualitas serta terwujudnya peran birokrasi dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah sesuai SPM.
Melalui sambutan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah yang disampaikan oleh Irwan, S.Pd., M.Si menitikberatkan bahwa kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemda. Urusan pemerintah wajib dasar yang bermakna bahwa pemerintah wajib untuk memberikan pelayanan publik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan bagi masyarakat terhadap Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Ketentraman, dan Urusan Sosial.
Banyak diantara kita yang hanya mengenal nilai sakip, namun sesungguhnya bahwa nilai sakip adalah merupakan alat ukur untuk mengetahui tercapainya visi misi pemerintah terlebih untuk Perencanaan kinerja,.
Dalam sambutan Bupati Poso yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso menyampaikan bahwa SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemda dan adalah hak masyarakat yang harus diperoleh secara maksimal.
Fasilitasi percepatan penerapan SPM, guna pertanggungjawaban baik kepada masyarakat dan kepada pimpinan. Hal ini mendesak untuk segera dilaksanakan agar respon cepat dari OPD bisa terlaksana. OPD yang terkait langsung yaitu Pol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PU dan Bappeda. Urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar sehingga harus efisien. Materi dalam kegiatan ini : penjelasan umum kebijakan spm pemerintah dan teknis penyusunan laporan spm.Menutup sambutan Bupati Poso, Drs. Lakukua berharap agar peserta dapat segera merealisasikan apa yang menjadi pembelajaran saat ini. //ca/pul

alt

fasilitasi penanganan bencana berbasis masyarakat Provinsi Sulawesi tengah

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat dengan melakukan langkah-langkah preventif bersama instansi terkait, pihak swasta dan masyarakat lainnya untuk menangani korban bencana secara cepat dan tepat, terpadu, terkordinasi, transparansi dan akuntabilitas serta nondiskriminatif”.

Hal ini disampaikan Wabup Poso Ir Samsuri, M.Si didalam membuka kegiatan fasilitasi penanganan bencana berbasis masyarakat Provinsi Sulawesi tengah di Kabupaten Poso Rabu, (13/09/17) di Hotel 77 Poso.

Acara pembukaan ditandai dengan pemasangan tanda peserta kepada dua perwakilan peserta yang mengikuti kegiatan fasilitasi bencana berbasis masyarakat oleh wabup Poso.


Menurut wabup, wilayah Sulawesi Tengah memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi di Indonesia, terutama gempa bumi karena wilayah ini berada di daerah patahan-patahan rangkaian jalur sesar aktif seperti Palu Koro dan Banggai Sula, Sesar Gorontalo, Sesar Busur Belakang Minahasa dan Sesar Poso. Lanjut wabup, ancaman bencana lainnya yang dapat mengancam kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah adalah bencana akibat hidrometerologi dan biologi serta konflik social yang berlatar belakang perbedaan etnis kelompok kepentingan, agama dan adat istiadat. Menyikapi kondisi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah secara berkelanjutan telah melakukan upaya-upaya pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana khususnya pada status darurat bencana yang berbasis masyarakat.


“Permasalahan yang perlu di evaluasi dan diperbaiki dalam penanganan bencana selama ini diantaranya kesimpangsiuran data dan informasi korban bencana maupun kerusakan yang dapat mempersulit pengambilan kebijakan penanganan darurat. Distribusi bantuan dan pelayanan kurang cepat, kurang merata dan tidak tepat sasaran yang tidak terpantau dengan baik akibat kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan korban bencana.” Terang wabup.


Sementara itu, Mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Drs, Irvan Aryanto, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan fasilitasi penanganan darurat bencana berbasis masyarakat merupakan salah satu kegiatan implementasi program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penanganan darurat bencana di daerah, khususnya di Kabupaten 

Upacara 17 Bulan Berjalan September 2017

Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melaksanakan Upacara 17 bulan berjalan yang dilaksanakan di lapangan Sintuwu Maroso Poso tepat pukul 07. 30 WIT, yang di ikuti oleh segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Poso, Para Kepala OPD Kabupaten Poso, BUMN/BUMD serta segenap Peserta Upacara Baik Dari TNI/Polri maupun Pegawai Aparatus Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, bertindak sebagai Pembina Upacara Bupati Poso.

Upacara 17 bulan berjalan yang dilaksanakan kali ini berlangsung hikmah, di pimpin langsung oleh Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilipu. Dalam amanatnya, menyampaikan memasukli tahun kedua kepemimpinan kami bersama Wakil Bupati telah memperoleh beberapa penghargaan antara lain penghargaan dari WHO kepada kepala daerah yang peduli/serius memberantas shistosomiosis, rekor muri (pemasangan stiker indonesia dihatiku), penghargaan dari menpora kepada kepala daerah sebagai pelaku olah raga berprestasi, dari menteri kesehatan berupa penghargaan tertinggi dalam penerapan kawasan tanpa rokok di daerah “pastika prama”, dari KPPN wilayah poso mendapat penghargaan sebagai kabupaten terbaik dari 13 kabupaten/kota di sulawesi tengah dalam pengelolaan/penyerapan anggaran tahun 2017, sehingga semua bidang dan fisik triwulan II dan dana desa tahun anggaran 2017 dapat disalurkan tepat waktu dan Penghargaan dari kwartir nasional gerakan pramuka untuk pramuka poso/kwarcab poso, semua ini merupakan prestasi yang patut kita banggakan namun kiranya tidak membuat kita bertepuk dada karena tugas kita masih banyak, perjuangan kita masih panjang dan begitu banyak masyarakat yang menunggu hasil dari dan kerja keras dan nyata kita semua.

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu juga mengatakan bahwa upacara setiap tanggaal 17 bulan berjalan yang dilaksanakan hari ini adalah upacara yang istimewa karena selain diikuti ASN lingkup pemda poso juga diikuti rekan-rekan dari kesatuan Kodim 1307 Poso, Batalyon 714 Sinmar dan Polres Poso, disamping itu juga digelar doa bersama untuk saudara-saudara kita di rohingya yang mengalami musibah kemanusiaan, semoga nantinya dapat meringankan beban penderitaan yang dialami saudara kita disana serta dapat diberikan jalan yang terbaik agar terlepas dari derita kemanusiaan . Diakhir amanatnya Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu, Berharap upacara yang dilaksanakan saat ini menjadi salah satu bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara serta daerah tercinta ditengah isu kebinekaan yang menerpa bangsa indonesia dan kesempatan yang sitimewa ini mengajak kepada semua untuk tetap merapatkan barisan serta memperkokoh pesratuan dan kesatuan sesama anak bangsa dan anak daerah dalam menghadapi dan menangkal isu-isu perpecahan ditengah masyarakat sintuwu maroso tercinta.//ca’/pulaltaltaltalt

Pembinaan Ormas, LSM dan OKP Kecamatan Poso Kota

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si membuka secara resmi penyelenggaraan kegiatan pembinaan Organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kepemudaan (OKP) kecamatan poso kota yang diprakarsai oleh Badan Kesantuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso, bertempat di ruang pogombo kantor bupati poso, 15/09/17. Hadir dalam kegiatan tersebut kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten poso Drs. Mahmudin Jamal, MM, kepala OPD terkait, camat poso kota bersama unsur pimpinan kecamatan. Peserta kegiatan pembinaan ormas, LSM dan OKP kecamatan poso kota serta undangan lainnya.

Laporan sekretaris Badan Kesbangpol kabupaten poso selaku ketua panitia I Wayan Susanto, SSTP menyampaikan adapun maksud dan tujuan kegiatan pembinaan ormas, LSM dan OKP adalah sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam rangka memperkuat semangat dalam bingkai NKRI yang demokratis sehingga dapat membentuk sikap dan perilaku yang terpadu dan sistimatik, terbentuk budaya yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi serta meningkatkan fungsi ormas, LSM dan OKP dalam pembangunan yang demokratis, profesional, mandiri, transparan serta akuntabel. I Wayan Susanto juga sampaikan bahwa peserta pembinaan berjumlah 40 orang terdiri dari ormas, LSM, OKP dan masyarakat di kecamatan poso kota.

Sementara Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si dalam sambutannya menyampaikan ormas, LSM dan OKP merupakan mitra kerja pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bersama untuk kesejahteraan masyarakat dan keteriban bangsa sehingga dengan tumbuh suburnya ormas, LSM dan OKP di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat menumbuhkembangkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena orienrasi pencapaian tugas pembangunan nasional juga tidak terlepas dari peran aktif ormas, LSM dan OKP yang memiliki peran konsultatif, advokatif, edukatif serta mempunyai fungsi menyalurkan aspirasi. Ir. Samsuri, M.Si juga mengharapkan peran ormas, LSM dan OKP agar senantiasa dapat memperteguh tegaknya supermasi hukum dan menjaga keutuhan indonesia karena dapat dipandang dan dijadikan sebagai mitra strategis dalam menjalin tali kebinekaan yang telah lama terbangun. Diakhir sambutannya Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si mengharapkan kepada para peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya serta turut berpartisipasi mengeluarkan pendapat, masukan dan ide sehingga kegiatan ini berlangsung dinamis dan terjadi interaktif antara pemateri dengan para peserta.//ca’/pul

alt

Kunjungan Kerja Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Poso, 12/09/17 , Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu dan Wakil Bupati Poso, Ir. Samsuri, M.Si bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah didampingi oleh kepala-kepala OPD menghadiri Acara Ramah Tamah Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Ida Bagus Djagra, SH, MH dengan Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat. Hadir juga dalam kesempatan ini Rektor Unsimar dan beberapa wartawan cetak.

Menurut Bupati Darmin Agustinus Sigilipu, sinergitas antara Pemda dan FKPD Kabupaten Poso selama ini telah berjalan baik, sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi guna perbaikan dimasa datang. Bupati Poso juga menambahkan Pemerintahan yang transparan adalah salah satu cara membangun Tana Poso agar mendapatkan respon positif dan kepercayaan masyarakat. Bupati Poso juga mengharapkan melalui acara ini, agar selalu menjaga kekompakkan antara pihak terkait sehingga percepatan pembangunan di Kabupaten Poso bisa tercapai yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Ida Bagus Djagra, SH, MH pada kunjungan kerja saat ini, didampingi oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Marisi Siregar, SH, MH dan Komang Wijaya Adhi, SH, MH.

Mengawali sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi menyampaikan apresiasi atas kerjasama Pemda Kabupaten Poso yang sangat terbuka menyambut dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa pesan. Menurut Ida Bagus Djagra, Kabupaten Poso ternyata tidak seperti kondisi yang banyak diceritakan diluar, Poso adalah sebuah Daerah yang tengah menggeliatkan Pembangunan. Kabupaten Poso mulai nampak perubahan yang semakin mengarah pada kemajuan. Kedatangan saya di Poso merupakan tugas dari Mahkamah Agung. Sebagai mana moto MA mewujudkan peradilan yang agung di Indonesia. Hal ini menjadi keinginan bersama dan secara berjenjang sampai Pengadilan Negeri Poso untuk Mewujudkan Peradilan yang agung di Kabupaten Poso. Untuk terwujudnya peradilan yg agung, kami melakukan supervisi, melaksanakan pembinaan dan pengarahan Pengadilan tinggi palu terakreditasi B yang sementara dalam persiapan untuk mengikuti akreditasi A. Kedepan diharapkan Pengadilan Negeri Kabupaten Poso melakukan akreditasi, untuk dapat dilihat sejauh mana eksistensinya dimasyarakat. Pelayanan terpadu satu pintu, "One Gate Integrated services", sehingga transparansi pelayanan para pencari keadilan dapat diwujudkan. Menyamakan setiap pencari keadilan agar tercipta kesamaan dimata hukum. Tidak melakukan pungli dan diharapkan kepada kita semua termasuk rekan wartawan untuk selalu mengawasi kinerja kami. //ca’/pul

alt

Verifikasi dan Statistik Kabupaten Poso Tahun 2016

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si membuka secara resmi kegiatan verifikasi dan statistik kabupaten poso tahun 2016 yang di prakarsai oleh Bagian Administrasi Data dan Statistik Setdakab Poso bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso bertempat di Ruang Pogombo Kantor Bupati Poso, pada Rabu (30/08/17).

alt


Dalam sambutan Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menyampaikan data dan statistik merupakan suatu kumpulan informasi atau keterangan yang disampaikan dan diperoleh orang dari suatu pengamatan baik dalam bentuk angka, lambang ataupun sifat, sehingga data diolah secara baik untuk mendapatkan hasil informasi maupun kesimpulan yang baik dan akurat, karena data harus memiliki sifat representative atau mewakili, objektif atau sesuai dengan apa yang terjadi, relevan atau berhubungan dengan persoalan yang sedang dialami dan yang akan dipecahkan , serta akurat dengan nilai ketelitian yang tinggi dan kesalahan atau standart eror yang kecil juga mendapatkan data internal dan eksternal hasil akhir statistik.

Diakhir sambutannya Ir. Samsuri, M.Si berharap, melalui kegiatan verifikasi data dan statistik yang dilaksanakan agar dapat memperoleh data yang valid dan akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi basic data acuan dalam menyusun program kegiatan yang akan dilaksankan masing-masing OPD dan dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya sampai kegiatan ini selesai sehingga benar-benar OPD dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BNN Kabupaten Poso Ir. Max Tungka , Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso Ir. Yasrin Hendrita Tasala, M.Si, Para OPD terkait, para camat Poso Kota Bersaudara serta undangan lainnya.

Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah (TP4D)

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu diwakili oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Dan Kesra Setdakab Poso, M. Ari Pamungkas, SH, MH membuka secara resmi Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah (TP4D) dalam rangka mengawal dan mengamankan implementasi dana desa menuju kabupaten poso zero corruption, kegiatan ini diprakarsai oleh Kejaksaan Negeri Poso bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Poso bertempat di aula Bapelitbangda Kabupaten Poso, pada Kamis (24/08/17).


Dalam sambutan Bupati Poso dibacakan langsung Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setdakab Poso M. Ari Pamungkas, SH, MH menyampaikan sesuai instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan instruksi Prediden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, sehingga dibentuklah TP4D yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal dan mengamankan serta mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif.

M. Ari Pamungkas, SH, MH juga katakan TP4D memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN/BUMD yang berkaitan dengan materi tetang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara sehingga sosialisasi ini dikhususkan kepada para camat dan kepala desa beserta perangkatnya agar mampu memahami dengan benar tentang pengelolaan dana desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta dapat memahami tugas dan fungsi TP4D sebagai tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan di wilayah masing-masing.

Pembentukan tim ini sebagai jawaban atas kekhawatiran para pejabat pusat dan daerah akan dipidanakan, menyusul aturan Gubernur, Walikota dan Bupati dalam melaksanakan program atau proyek pemerintah. Akibat keengganan itu, penyerapan anggaran pemerintah di pusat dan rendah. Pembangunan, akhirnya tersendat.

Diakhir sambutannya M. Ari Pamungkas, SH, MH mengharapkan agar proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih optimal dan berhasil serta berdaya guna sehingga dana desa yang dikelola dapat memajukan desa dan mensejahterakan masyarakatnya. Acara dilanjutkan dengan sosialisasi TP4D yang dipimpin langsung oleh kepala kejaksaan negeri poso Sukarman, SH, MH.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut kepala kejaksaan negeri poso Sukarman, SH, MH, kepala Inspektorat kabupaten poso Abram.Sigilipu, S.Sos, kepala cabang kejaksaan negeri poso di tentena Nyoman Purya, SH, para camat, Kades se kabupaten poso sekaligus sebagai peserta sosialisasi TP4D.

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Laporan Pertanggung Jawaban APBD 2016

Wakil Bupati Poso menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poso dalam rangka penetapan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD kabupaten Poso Tahun Anggaran 2016 di ruang rapat DPRD Kabupaten Poso, pada Senin (21/8/17).

altalt


Bimtek Simda Barang Milik Daerah (BMD)

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis (bimtek) simda Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan pemda poso yang diprakarsai oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso bertempat di gedung diklat ASN, pada Senin (21/08/17).

altalt

 Acara diawali dengan laporan panitia Ebert. F. Tonimba, ST menyampaikan adapun tujuan dan sasaran penyelenggaraan kegiatan simda BMD adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan pemerintah daerah kabupaten poso khususnya pada Pengelolaan Barang Milik Daerah dan diharapkan terjadi proses transfer of skill and knowledge sehingga akan dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah kabupaten poso dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, sehingga terlatihnya pengurus barang OPD/Bagian/Kecamatan/Kelurahan dalam penatausahaan BMD berbasis SIMDA BMD.

Ebert.F. Tonimba, ST juga sampaikan bahwa peserta bimtek berjumlah 120 orang yang terdiri kasubag keuangan dan aset, pengurus barang di OPD/bagian/kecamatan/kelurahan lingkup pemerintah kabupaten poso dan kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 21 s/d 23 agustus 2017. Sementara dalam sambutan Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu menyampaikan BMD merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang pengelolaannya mengacu pada permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BMD. Darmin Agustinus Sigilipu juga memerintahkan para kepala OPD, camat, lurah untuk mengikuti langsung bimtek sampai tuntas bukan hanya pengurus barangnya saja yang diwajibkan ikut sampai selesai karena pengguna barang yang lebih tahu persis kondisi barang yang ada dalam penguasaan mulai dari perencanaan, kebutuhan barang, penggunaan dan pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan sampai pada pemusnahan/penghapusan. Untuk mempermudah tugas-tugas pengurusan barang di lingkungan OPD masing-masing, saat ini telah hadir aplikasi simda BMD yang dapat menghasilkan data yang akurat dan akuntabel yang telah di rancang BPKP agar para peserta lebih memahami aplikasi simda BMD, dan bimtek.hari ini merupakan hasil.kerjasama atau MOU dengan BPKP provinsi sulawesi tengah.

Diakhir sambutannya Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu katakan kiranya penyelenggaraan bimtek dapat berlangssung dengan baik dan efektif sehingga kedepan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah kabupaten poso khususnya pada pengelolaan barang milik daerah yang menjadi hambatan dalam meraih WTP selama ini dan semoga akan berdampak baik demi kemajuan kabupaten poso kedepan khususnya didalam mewujudkan cita-cita masyarakat sintuwu mariso menuju kabupaten poso cerdas meraih adipura. Ditempat yang sama perwakilan BPKP provinsi sulawesi tengah Eko Suwahyo dalam sambutannya menyampaikan kepada pemda poso agar barang yang tidak terpakai lagi atau dimusnakan bisa dikembalikan pada bidang pengelola dalam hal ini BPKAD, dan intinya semua barang digunakan untuk kepentingan pemerintahan utamanya tanah kalu pengalihan kepada orang lain harus ada persetujuan dari DPRD contoh tanah tersebut digunakan untuk umum seperti jalan boleh, mohon di catat, dicermati dan diperhatikan, semua tanah milik pemerintah harus bersertifikat atas nama pemda tidak boleh menggunakan nama pribadi.

Hadir dalam kegiatan bimbingan teknis para pimpinan OPD, para Camat se kabupaten poso, lurah serta seluruh peserta bimtek.

Gladi Kotor HUT RI ke-72 di Lapangan Sintuwu Maroso

Panitia HUT RI ke-72 di Poso mengadakan gladi kotor pertama untuk persiapan Upacara Bendera pada 17 Agustus 2017 nanti.

alt

alt

alt

Gladi kotor awal ini dihadiri langsung oleh Bupati Poso, Darmin A. Sigilipu pada Jumat, (11/8/17) di lokasi upacara di lapangan Sintuwu Maroso, Poso.

Bupati Poso juga nampak mengatur langsung seluruh barisan yang hadir. “Seluruh prosesi upacara dilaksanakan dari awal hingga akhir agar bisa dievaluasi” jelas Bupati Poso.

Dalam acara gladi kotor tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD, peserta upacara PNS, TNI-Polri, Siswa dan Mahasiswa ,serta Petugas Upacara.

Rencananya gladi upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke- 72 di Poso akan berlansung 4 kali, termasuk didalamnya gladi bersih hingga pelaksanaan upacara 17 Agustus.

Ramah Tamah Kepala Kejaksaan Negeri Poso

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu, menghadiri ramah tamah kepala kejaksaan negeri poso Bapak Sukarman, SH, MH dengan jajaran pemerintah daerah kabupaten poso, tokoh agama dan tokoh masyarakat bertempat di gedung torulemba rumah jabatan bupati poso, 09/08/17. Hadir dalan kegiatan tersebut Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si, forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten poso, wakil ketua DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE bersama anggota, para kepala OPD kabupaten poso, BUMN/BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu mengatakan acara ini sekaligus sebagai perkenalan dan silaturahmi dengan kepala kejaksaan negeri poso yang baru ,semoga kerja sama antara pemda poso dan Kejaksaan negeri poso dapat terjalin dengan baik untuk mewujudkan pembangunan di Bumi Sintuwu Maroso. Darmin Agustinus Sigilipu juga memperkenalkan kepada kepala kejaksaan negeri Poso yang baru, kalau Kabupaten Poso ini merupakan negeri 1000 megalitikum, garis pantai yang cukup panjang, sungai - sungai, serta beberapa tempat wisata yang dapat dikunjungi untuk berekreasi diantaranya danau poso sebagai salah satu danau terbesar di indonesia dengan peringkat nomor tiga setelah danau toba, dan memiliki ikan jenis sidat marmorata yang terdapat di danau poso yang juga merupakan salah satu ikon karena mempunyai nilai jual cukup tinggi sampai keluar negeri. Diakhir sambutannya Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu tak lupa pula memperkenalkan wilayah tampo lore ada terdapat pegunungan teletabies yang sangat indah serta beberapa unggulan lain seperti eboni (kayu hitam).

Sementara ditempat yang sama Kepala Kejaksaan Negeri Poso Sukarman, SH, MH dalam sambutan singkatnya menyampaikan ucapan terimah kasih kepada pemerintah daerah kabupaten poso yang sudah menerima kehadiran saya sebagai kepala kejaksaan negeri poso, semoga tetap terjalin kerjasama yang baik dan melanjutkan program pembangunan di kabupaten poso. //ca’/pulaltaltalt

Penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2017

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Poso Dihadiri Wakil Bupati Poso Ir. Syamsuri, M.si, sidang dengan agenda Penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2017 serta Penyampaian Penjelasan dan Penyerahan dokumen oleh Wakil Bupati kepada Ketua DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Poso, Senin 7 Agustus 2017. Secara garis besar penyusunan propemperda ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Hadir dalam acara tersebut, para kepala OPD Setdakab Poso,unsur muspida serta para tamu undangan lainnya. //ca’/pul

alt

Pesta Rakyat Memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke- 72

Pesta Rakyat Dalam Rangka Memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke- 72 di laksanakan di lapangan Puselemba Kelurahan Sangele Kecamatan Pamona Puselemba, pada Sbatu (29/7/17).

altalt

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menghadiri dan membuka secara lamgsung kegiatan ini, didampingi oleh beberapa Kepala OPD diantaranya Kadis Sosial, Kadis Perhubungan, Kepala Inspektorat Kabupaten Poso, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kabag Humas & Protokoler, serta di hadiri juga oleh Majelis Sinode GKST, Danyon 714 (diwakili), Rektor Universitas Kristen Tentena, Forum Musyawarah Kecamatan, Lurah dan Kepala Desa se Kecamatan Pamona Puselmba. Dimulai dengan doa pembukaan oleh Pdt. Sem Manitu, S.Th (Ketua Majelis Klasis Pamona Utara). Slanjutnya Devile yang diikuti oleh 61 peserta. Jenis lomba yang dilksanakan meliputi : Pengucapan UUD 1945, Gerak Jalan, Sepak Bola, Bola Volly, Futsal, Permainan Rakyat, Atletik, Senam, Catur, Lomba K3, Cipta Rasa Kuliner dan Kesenian. Adapun untuk tingkat SMA dilaksanakan Lomba Torompio, dan untuk Tingkat Umum dilaksanakan lomba Cerita Rakyat. 


Kegiatan dilanjutkan dengan Devile dari para peserta lomba, mulai tingkat SD sampai SMA/SMK, peserta dari tiap Kelurahan dan Desa serta Instansi yang ada di Kecamatan Pamona Puselemba. Ketua Panitia, Besaliel JS Tuwuntjaki, S.Pd, menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 29 Juli s/d 20 Agustus 2017, tujuanya agar warga masyarakat menjadi lebih rukun dan mempunyai kesadaran akan Nasionalisme serta Patriotisme juga untuk lebih menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Upacara pembukaan, dipimpin oleh Wakil Bupati Poso, dan dalam sambutannya Ir. Samsuri, M.Si menyampaikan selaku umat yang beriman, saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan syukur karena atas rahmatNyalah sehingga acara ini bisa dilaksanakan.Wakil Bupati Poso mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta lomba. Untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Bangsa kita, Saat ini dilaksanakan pesta rakyat. 72 tahun yang lalu diproklamirkan oleh para pendiri bangsa bahwa kita telah lepas dari kungkungan penjajahan. Momentum tersebut harus kita aktualisasikan dengan rasa syukur dan gembira. Terkhusus masyarakat kota Tentena. Pesta rakyat ini dapat memberikan hiburan tersendiri bagi seluruh masyarakat yang akan disuguhkan melalui beberapa kegiatan yang dilombakan. 


Samsuri berharap kepada seluruh peserta maupun penonton agar menjaga keamanan dan ketertiban. Kalah menang itu hal lumrah dan yang kita harapkan adalah rasa kesetiakawanan sebagai wujud syukur atas kemerdekaan yang sudah kita raih dengan prinsip kebersamaan dan kegotongroyongan, maka kita semua adalah pemenangnya. Turut aktif dalam membangun bangsa dan negara, teristimewa daerah kita tercinta. Menciptakan karya dan prestasi dalam bidang tugas kita masing-masing. Tugas kita semua sebagai pewaris kemerdekaan ini masihlah banyak, untuk itu harus dilanjutkan saat ini juga. Agar tongkat estafet nantinya ketika akan berpindah tangan pada generasi mendatang, mereka tidak akan mulai lagi dari awal. Karena garis finish sudah tak jauh. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan perlindungan Tuhan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses. Selanjutnya Wakil Bupati menekan tombol sebagai tanda dimulainya kegiatan lomba.