Jum09222017

Last update02:01:09 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA BARUGA Pemerintahan

Pemerintahan

fasilitasi penanganan bencana berbasis masyarakat Provinsi Sulawesi tengah

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat dengan melakukan langkah-langkah preventif bersama instansi terkait, pihak swasta dan masyarakat lainnya untuk menangani korban bencana secara cepat dan tepat, terpadu, terkordinasi, transparansi dan akuntabilitas serta nondiskriminatif”.

Hal ini disampaikan Wabup Poso Ir Samsuri, M.Si didalam membuka kegiatan fasilitasi penanganan bencana berbasis masyarakat Provinsi Sulawesi tengah di Kabupaten Poso Rabu, (13/09/17) di Hotel 77 Poso.

Acara pembukaan ditandai dengan pemasangan tanda peserta kepada dua perwakilan peserta yang mengikuti kegiatan fasilitasi bencana berbasis masyarakat oleh wabup Poso.


Menurut wabup, wilayah Sulawesi Tengah memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi di Indonesia, terutama gempa bumi karena wilayah ini berada di daerah patahan-patahan rangkaian jalur sesar aktif seperti Palu Koro dan Banggai Sula, Sesar Gorontalo, Sesar Busur Belakang Minahasa dan Sesar Poso. Lanjut wabup, ancaman bencana lainnya yang dapat mengancam kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah adalah bencana akibat hidrometerologi dan biologi serta konflik social yang berlatar belakang perbedaan etnis kelompok kepentingan, agama dan adat istiadat. Menyikapi kondisi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah secara berkelanjutan telah melakukan upaya-upaya pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana khususnya pada status darurat bencana yang berbasis masyarakat.


“Permasalahan yang perlu di evaluasi dan diperbaiki dalam penanganan bencana selama ini diantaranya kesimpangsiuran data dan informasi korban bencana maupun kerusakan yang dapat mempersulit pengambilan kebijakan penanganan darurat. Distribusi bantuan dan pelayanan kurang cepat, kurang merata dan tidak tepat sasaran yang tidak terpantau dengan baik akibat kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan korban bencana.” Terang wabup.


Sementara itu, Mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Drs, Irvan Aryanto, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan fasilitasi penanganan darurat bencana berbasis masyarakat merupakan salah satu kegiatan implementasi program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penanganan darurat bencana di daerah, khususnya di Kabupaten 

Upacara 17 Bulan Berjalan September 2017

Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melaksanakan Upacara 17 bulan berjalan yang dilaksanakan di lapangan Sintuwu Maroso Poso tepat pukul 07. 30 WIT, yang di ikuti oleh segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Poso, Para Kepala OPD Kabupaten Poso, BUMN/BUMD serta segenap Peserta Upacara Baik Dari TNI/Polri maupun Pegawai Aparatus Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, bertindak sebagai Pembina Upacara Bupati Poso.

Upacara 17 bulan berjalan yang dilaksanakan kali ini berlangsung hikmah, di pimpin langsung oleh Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilipu. Dalam amanatnya, menyampaikan memasukli tahun kedua kepemimpinan kami bersama Wakil Bupati telah memperoleh beberapa penghargaan antara lain penghargaan dari WHO kepada kepala daerah yang peduli/serius memberantas shistosomiosis, rekor muri (pemasangan stiker indonesia dihatiku), penghargaan dari menpora kepada kepala daerah sebagai pelaku olah raga berprestasi, dari menteri kesehatan berupa penghargaan tertinggi dalam penerapan kawasan tanpa rokok di daerah “pastika prama”, dari KPPN wilayah poso mendapat penghargaan sebagai kabupaten terbaik dari 13 kabupaten/kota di sulawesi tengah dalam pengelolaan/penyerapan anggaran tahun 2017, sehingga semua bidang dan fisik triwulan II dan dana desa tahun anggaran 2017 dapat disalurkan tepat waktu dan Penghargaan dari kwartir nasional gerakan pramuka untuk pramuka poso/kwarcab poso, semua ini merupakan prestasi yang patut kita banggakan namun kiranya tidak membuat kita bertepuk dada karena tugas kita masih banyak, perjuangan kita masih panjang dan begitu banyak masyarakat yang menunggu hasil dari dan kerja keras dan nyata kita semua.

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu juga mengatakan bahwa upacara setiap tanggaal 17 bulan berjalan yang dilaksanakan hari ini adalah upacara yang istimewa karena selain diikuti ASN lingkup pemda poso juga diikuti rekan-rekan dari kesatuan Kodim 1307 Poso, Batalyon 714 Sinmar dan Polres Poso, disamping itu juga digelar doa bersama untuk saudara-saudara kita di rohingya yang mengalami musibah kemanusiaan, semoga nantinya dapat meringankan beban penderitaan yang dialami saudara kita disana serta dapat diberikan jalan yang terbaik agar terlepas dari derita kemanusiaan . Diakhir amanatnya Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu, Berharap upacara yang dilaksanakan saat ini menjadi salah satu bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara serta daerah tercinta ditengah isu kebinekaan yang menerpa bangsa indonesia dan kesempatan yang sitimewa ini mengajak kepada semua untuk tetap merapatkan barisan serta memperkokoh pesratuan dan kesatuan sesama anak bangsa dan anak daerah dalam menghadapi dan menangkal isu-isu perpecahan ditengah masyarakat sintuwu maroso tercinta.//ca’/pulaltaltaltalt

Pembinaan Ormas, LSM dan OKP Kecamatan Poso Kota

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si membuka secara resmi penyelenggaraan kegiatan pembinaan Organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kepemudaan (OKP) kecamatan poso kota yang diprakarsai oleh Badan Kesantuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso, bertempat di ruang pogombo kantor bupati poso, 15/09/17. Hadir dalam kegiatan tersebut kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten poso Drs. Mahmudin Jamal, MM, kepala OPD terkait, camat poso kota bersama unsur pimpinan kecamatan. Peserta kegiatan pembinaan ormas, LSM dan OKP kecamatan poso kota serta undangan lainnya.

Laporan sekretaris Badan Kesbangpol kabupaten poso selaku ketua panitia I Wayan Susanto, SSTP menyampaikan adapun maksud dan tujuan kegiatan pembinaan ormas, LSM dan OKP adalah sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam rangka memperkuat semangat dalam bingkai NKRI yang demokratis sehingga dapat membentuk sikap dan perilaku yang terpadu dan sistimatik, terbentuk budaya yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi serta meningkatkan fungsi ormas, LSM dan OKP dalam pembangunan yang demokratis, profesional, mandiri, transparan serta akuntabel. I Wayan Susanto juga sampaikan bahwa peserta pembinaan berjumlah 40 orang terdiri dari ormas, LSM, OKP dan masyarakat di kecamatan poso kota.

Sementara Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si dalam sambutannya menyampaikan ormas, LSM dan OKP merupakan mitra kerja pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bersama untuk kesejahteraan masyarakat dan keteriban bangsa sehingga dengan tumbuh suburnya ormas, LSM dan OKP di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat menumbuhkembangkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena orienrasi pencapaian tugas pembangunan nasional juga tidak terlepas dari peran aktif ormas, LSM dan OKP yang memiliki peran konsultatif, advokatif, edukatif serta mempunyai fungsi menyalurkan aspirasi. Ir. Samsuri, M.Si juga mengharapkan peran ormas, LSM dan OKP agar senantiasa dapat memperteguh tegaknya supermasi hukum dan menjaga keutuhan indonesia karena dapat dipandang dan dijadikan sebagai mitra strategis dalam menjalin tali kebinekaan yang telah lama terbangun. Diakhir sambutannya Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si mengharapkan kepada para peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya serta turut berpartisipasi mengeluarkan pendapat, masukan dan ide sehingga kegiatan ini berlangsung dinamis dan terjadi interaktif antara pemateri dengan para peserta.//ca’/pul

alt

Kunjungan Kerja Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Poso, 12/09/17 , Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu dan Wakil Bupati Poso, Ir. Samsuri, M.Si bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah didampingi oleh kepala-kepala OPD menghadiri Acara Ramah Tamah Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Ida Bagus Djagra, SH, MH dengan Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat. Hadir juga dalam kesempatan ini Rektor Unsimar dan beberapa wartawan cetak.

Menurut Bupati Darmin Agustinus Sigilipu, sinergitas antara Pemda dan FKPD Kabupaten Poso selama ini telah berjalan baik, sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi guna perbaikan dimasa datang. Bupati Poso juga menambahkan Pemerintahan yang transparan adalah salah satu cara membangun Tana Poso agar mendapatkan respon positif dan kepercayaan masyarakat. Bupati Poso juga mengharapkan melalui acara ini, agar selalu menjaga kekompakkan antara pihak terkait sehingga percepatan pembangunan di Kabupaten Poso bisa tercapai yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Ida Bagus Djagra, SH, MH pada kunjungan kerja saat ini, didampingi oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Marisi Siregar, SH, MH dan Komang Wijaya Adhi, SH, MH.

Mengawali sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi menyampaikan apresiasi atas kerjasama Pemda Kabupaten Poso yang sangat terbuka menyambut dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa pesan. Menurut Ida Bagus Djagra, Kabupaten Poso ternyata tidak seperti kondisi yang banyak diceritakan diluar, Poso adalah sebuah Daerah yang tengah menggeliatkan Pembangunan. Kabupaten Poso mulai nampak perubahan yang semakin mengarah pada kemajuan. Kedatangan saya di Poso merupakan tugas dari Mahkamah Agung. Sebagai mana moto MA mewujudkan peradilan yang agung di Indonesia. Hal ini menjadi keinginan bersama dan secara berjenjang sampai Pengadilan Negeri Poso untuk Mewujudkan Peradilan yang agung di Kabupaten Poso. Untuk terwujudnya peradilan yg agung, kami melakukan supervisi, melaksanakan pembinaan dan pengarahan Pengadilan tinggi palu terakreditasi B yang sementara dalam persiapan untuk mengikuti akreditasi A. Kedepan diharapkan Pengadilan Negeri Kabupaten Poso melakukan akreditasi, untuk dapat dilihat sejauh mana eksistensinya dimasyarakat. Pelayanan terpadu satu pintu, "One Gate Integrated services", sehingga transparansi pelayanan para pencari keadilan dapat diwujudkan. Menyamakan setiap pencari keadilan agar tercipta kesamaan dimata hukum. Tidak melakukan pungli dan diharapkan kepada kita semua termasuk rekan wartawan untuk selalu mengawasi kinerja kami. //ca’/pul

alt

Verifikasi dan Statistik Kabupaten Poso Tahun 2016

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si membuka secara resmi kegiatan verifikasi dan statistik kabupaten poso tahun 2016 yang di prakarsai oleh Bagian Administrasi Data dan Statistik Setdakab Poso bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso bertempat di Ruang Pogombo Kantor Bupati Poso, pada Rabu (30/08/17).

alt


Dalam sambutan Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menyampaikan data dan statistik merupakan suatu kumpulan informasi atau keterangan yang disampaikan dan diperoleh orang dari suatu pengamatan baik dalam bentuk angka, lambang ataupun sifat, sehingga data diolah secara baik untuk mendapatkan hasil informasi maupun kesimpulan yang baik dan akurat, karena data harus memiliki sifat representative atau mewakili, objektif atau sesuai dengan apa yang terjadi, relevan atau berhubungan dengan persoalan yang sedang dialami dan yang akan dipecahkan , serta akurat dengan nilai ketelitian yang tinggi dan kesalahan atau standart eror yang kecil juga mendapatkan data internal dan eksternal hasil akhir statistik.

Diakhir sambutannya Ir. Samsuri, M.Si berharap, melalui kegiatan verifikasi data dan statistik yang dilaksanakan agar dapat memperoleh data yang valid dan akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi basic data acuan dalam menyusun program kegiatan yang akan dilaksankan masing-masing OPD dan dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya sampai kegiatan ini selesai sehingga benar-benar OPD dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BNN Kabupaten Poso Ir. Max Tungka , Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso Ir. Yasrin Hendrita Tasala, M.Si, Para OPD terkait, para camat Poso Kota Bersaudara serta undangan lainnya.

Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah (TP4D)

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu diwakili oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Dan Kesra Setdakab Poso, M. Ari Pamungkas, SH, MH membuka secara resmi Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah (TP4D) dalam rangka mengawal dan mengamankan implementasi dana desa menuju kabupaten poso zero corruption, kegiatan ini diprakarsai oleh Kejaksaan Negeri Poso bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Poso bertempat di aula Bapelitbangda Kabupaten Poso, pada Kamis (24/08/17).


Dalam sambutan Bupati Poso dibacakan langsung Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setdakab Poso M. Ari Pamungkas, SH, MH menyampaikan sesuai instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan instruksi Prediden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, sehingga dibentuklah TP4D yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal dan mengamankan serta mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif.

M. Ari Pamungkas, SH, MH juga katakan TP4D memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN/BUMD yang berkaitan dengan materi tetang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara sehingga sosialisasi ini dikhususkan kepada para camat dan kepala desa beserta perangkatnya agar mampu memahami dengan benar tentang pengelolaan dana desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta dapat memahami tugas dan fungsi TP4D sebagai tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan di wilayah masing-masing.

Pembentukan tim ini sebagai jawaban atas kekhawatiran para pejabat pusat dan daerah akan dipidanakan, menyusul aturan Gubernur, Walikota dan Bupati dalam melaksanakan program atau proyek pemerintah. Akibat keengganan itu, penyerapan anggaran pemerintah di pusat dan rendah. Pembangunan, akhirnya tersendat.

Diakhir sambutannya M. Ari Pamungkas, SH, MH mengharapkan agar proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih optimal dan berhasil serta berdaya guna sehingga dana desa yang dikelola dapat memajukan desa dan mensejahterakan masyarakatnya. Acara dilanjutkan dengan sosialisasi TP4D yang dipimpin langsung oleh kepala kejaksaan negeri poso Sukarman, SH, MH.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut kepala kejaksaan negeri poso Sukarman, SH, MH, kepala Inspektorat kabupaten poso Abram.Sigilipu, S.Sos, kepala cabang kejaksaan negeri poso di tentena Nyoman Purya, SH, para camat, Kades se kabupaten poso sekaligus sebagai peserta sosialisasi TP4D.

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Laporan Pertanggung Jawaban APBD 2016

Wakil Bupati Poso menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poso dalam rangka penetapan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD kabupaten Poso Tahun Anggaran 2016 di ruang rapat DPRD Kabupaten Poso, pada Senin (21/8/17).

altalt


Bimtek Simda Barang Milik Daerah (BMD)

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis (bimtek) simda Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan pemda poso yang diprakarsai oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso bertempat di gedung diklat ASN, pada Senin (21/08/17).

altalt

 Acara diawali dengan laporan panitia Ebert. F. Tonimba, ST menyampaikan adapun tujuan dan sasaran penyelenggaraan kegiatan simda BMD adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan pemerintah daerah kabupaten poso khususnya pada Pengelolaan Barang Milik Daerah dan diharapkan terjadi proses transfer of skill and knowledge sehingga akan dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah kabupaten poso dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, sehingga terlatihnya pengurus barang OPD/Bagian/Kecamatan/Kelurahan dalam penatausahaan BMD berbasis SIMDA BMD.

Ebert.F. Tonimba, ST juga sampaikan bahwa peserta bimtek berjumlah 120 orang yang terdiri kasubag keuangan dan aset, pengurus barang di OPD/bagian/kecamatan/kelurahan lingkup pemerintah kabupaten poso dan kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 21 s/d 23 agustus 2017. Sementara dalam sambutan Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu menyampaikan BMD merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang pengelolaannya mengacu pada permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BMD. Darmin Agustinus Sigilipu juga memerintahkan para kepala OPD, camat, lurah untuk mengikuti langsung bimtek sampai tuntas bukan hanya pengurus barangnya saja yang diwajibkan ikut sampai selesai karena pengguna barang yang lebih tahu persis kondisi barang yang ada dalam penguasaan mulai dari perencanaan, kebutuhan barang, penggunaan dan pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan sampai pada pemusnahan/penghapusan. Untuk mempermudah tugas-tugas pengurusan barang di lingkungan OPD masing-masing, saat ini telah hadir aplikasi simda BMD yang dapat menghasilkan data yang akurat dan akuntabel yang telah di rancang BPKP agar para peserta lebih memahami aplikasi simda BMD, dan bimtek.hari ini merupakan hasil.kerjasama atau MOU dengan BPKP provinsi sulawesi tengah.

Diakhir sambutannya Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu katakan kiranya penyelenggaraan bimtek dapat berlangssung dengan baik dan efektif sehingga kedepan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah kabupaten poso khususnya pada pengelolaan barang milik daerah yang menjadi hambatan dalam meraih WTP selama ini dan semoga akan berdampak baik demi kemajuan kabupaten poso kedepan khususnya didalam mewujudkan cita-cita masyarakat sintuwu mariso menuju kabupaten poso cerdas meraih adipura. Ditempat yang sama perwakilan BPKP provinsi sulawesi tengah Eko Suwahyo dalam sambutannya menyampaikan kepada pemda poso agar barang yang tidak terpakai lagi atau dimusnakan bisa dikembalikan pada bidang pengelola dalam hal ini BPKAD, dan intinya semua barang digunakan untuk kepentingan pemerintahan utamanya tanah kalu pengalihan kepada orang lain harus ada persetujuan dari DPRD contoh tanah tersebut digunakan untuk umum seperti jalan boleh, mohon di catat, dicermati dan diperhatikan, semua tanah milik pemerintah harus bersertifikat atas nama pemda tidak boleh menggunakan nama pribadi.

Hadir dalam kegiatan bimbingan teknis para pimpinan OPD, para Camat se kabupaten poso, lurah serta seluruh peserta bimtek.

Gladi Kotor HUT RI ke-72 di Lapangan Sintuwu Maroso

Panitia HUT RI ke-72 di Poso mengadakan gladi kotor pertama untuk persiapan Upacara Bendera pada 17 Agustus 2017 nanti.

alt

alt

alt

Gladi kotor awal ini dihadiri langsung oleh Bupati Poso, Darmin A. Sigilipu pada Jumat, (11/8/17) di lokasi upacara di lapangan Sintuwu Maroso, Poso.

Bupati Poso juga nampak mengatur langsung seluruh barisan yang hadir. “Seluruh prosesi upacara dilaksanakan dari awal hingga akhir agar bisa dievaluasi” jelas Bupati Poso.

Dalam acara gladi kotor tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD, peserta upacara PNS, TNI-Polri, Siswa dan Mahasiswa ,serta Petugas Upacara.

Rencananya gladi upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke- 72 di Poso akan berlansung 4 kali, termasuk didalamnya gladi bersih hingga pelaksanaan upacara 17 Agustus.

Ramah Tamah Kepala Kejaksaan Negeri Poso

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu, menghadiri ramah tamah kepala kejaksaan negeri poso Bapak Sukarman, SH, MH dengan jajaran pemerintah daerah kabupaten poso, tokoh agama dan tokoh masyarakat bertempat di gedung torulemba rumah jabatan bupati poso, 09/08/17. Hadir dalan kegiatan tersebut Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si, forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten poso, wakil ketua DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE bersama anggota, para kepala OPD kabupaten poso, BUMN/BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu mengatakan acara ini sekaligus sebagai perkenalan dan silaturahmi dengan kepala kejaksaan negeri poso yang baru ,semoga kerja sama antara pemda poso dan Kejaksaan negeri poso dapat terjalin dengan baik untuk mewujudkan pembangunan di Bumi Sintuwu Maroso. Darmin Agustinus Sigilipu juga memperkenalkan kepada kepala kejaksaan negeri Poso yang baru, kalau Kabupaten Poso ini merupakan negeri 1000 megalitikum, garis pantai yang cukup panjang, sungai - sungai, serta beberapa tempat wisata yang dapat dikunjungi untuk berekreasi diantaranya danau poso sebagai salah satu danau terbesar di indonesia dengan peringkat nomor tiga setelah danau toba, dan memiliki ikan jenis sidat marmorata yang terdapat di danau poso yang juga merupakan salah satu ikon karena mempunyai nilai jual cukup tinggi sampai keluar negeri. Diakhir sambutannya Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu tak lupa pula memperkenalkan wilayah tampo lore ada terdapat pegunungan teletabies yang sangat indah serta beberapa unggulan lain seperti eboni (kayu hitam).

Sementara ditempat yang sama Kepala Kejaksaan Negeri Poso Sukarman, SH, MH dalam sambutan singkatnya menyampaikan ucapan terimah kasih kepada pemerintah daerah kabupaten poso yang sudah menerima kehadiran saya sebagai kepala kejaksaan negeri poso, semoga tetap terjalin kerjasama yang baik dan melanjutkan program pembangunan di kabupaten poso. //ca’/pulaltaltalt

Penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2017

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Poso Dihadiri Wakil Bupati Poso Ir. Syamsuri, M.si, sidang dengan agenda Penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2017 serta Penyampaian Penjelasan dan Penyerahan dokumen oleh Wakil Bupati kepada Ketua DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Poso, Senin 7 Agustus 2017. Secara garis besar penyusunan propemperda ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Hadir dalam acara tersebut, para kepala OPD Setdakab Poso,unsur muspida serta para tamu undangan lainnya. //ca’/pul

alt

Pesta Rakyat Memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke- 72

Pesta Rakyat Dalam Rangka Memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke- 72 di laksanakan di lapangan Puselemba Kelurahan Sangele Kecamatan Pamona Puselemba, pada Sbatu (29/7/17).

altalt

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menghadiri dan membuka secara lamgsung kegiatan ini, didampingi oleh beberapa Kepala OPD diantaranya Kadis Sosial, Kadis Perhubungan, Kepala Inspektorat Kabupaten Poso, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kabag Humas & Protokoler, serta di hadiri juga oleh Majelis Sinode GKST, Danyon 714 (diwakili), Rektor Universitas Kristen Tentena, Forum Musyawarah Kecamatan, Lurah dan Kepala Desa se Kecamatan Pamona Puselmba. Dimulai dengan doa pembukaan oleh Pdt. Sem Manitu, S.Th (Ketua Majelis Klasis Pamona Utara). Slanjutnya Devile yang diikuti oleh 61 peserta. Jenis lomba yang dilksanakan meliputi : Pengucapan UUD 1945, Gerak Jalan, Sepak Bola, Bola Volly, Futsal, Permainan Rakyat, Atletik, Senam, Catur, Lomba K3, Cipta Rasa Kuliner dan Kesenian. Adapun untuk tingkat SMA dilaksanakan Lomba Torompio, dan untuk Tingkat Umum dilaksanakan lomba Cerita Rakyat. 


Kegiatan dilanjutkan dengan Devile dari para peserta lomba, mulai tingkat SD sampai SMA/SMK, peserta dari tiap Kelurahan dan Desa serta Instansi yang ada di Kecamatan Pamona Puselemba. Ketua Panitia, Besaliel JS Tuwuntjaki, S.Pd, menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 29 Juli s/d 20 Agustus 2017, tujuanya agar warga masyarakat menjadi lebih rukun dan mempunyai kesadaran akan Nasionalisme serta Patriotisme juga untuk lebih menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Upacara pembukaan, dipimpin oleh Wakil Bupati Poso, dan dalam sambutannya Ir. Samsuri, M.Si menyampaikan selaku umat yang beriman, saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan syukur karena atas rahmatNyalah sehingga acara ini bisa dilaksanakan.Wakil Bupati Poso mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta lomba. Untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Bangsa kita, Saat ini dilaksanakan pesta rakyat. 72 tahun yang lalu diproklamirkan oleh para pendiri bangsa bahwa kita telah lepas dari kungkungan penjajahan. Momentum tersebut harus kita aktualisasikan dengan rasa syukur dan gembira. Terkhusus masyarakat kota Tentena. Pesta rakyat ini dapat memberikan hiburan tersendiri bagi seluruh masyarakat yang akan disuguhkan melalui beberapa kegiatan yang dilombakan. 


Samsuri berharap kepada seluruh peserta maupun penonton agar menjaga keamanan dan ketertiban. Kalah menang itu hal lumrah dan yang kita harapkan adalah rasa kesetiakawanan sebagai wujud syukur atas kemerdekaan yang sudah kita raih dengan prinsip kebersamaan dan kegotongroyongan, maka kita semua adalah pemenangnya. Turut aktif dalam membangun bangsa dan negara, teristimewa daerah kita tercinta. Menciptakan karya dan prestasi dalam bidang tugas kita masing-masing. Tugas kita semua sebagai pewaris kemerdekaan ini masihlah banyak, untuk itu harus dilanjutkan saat ini juga. Agar tongkat estafet nantinya ketika akan berpindah tangan pada generasi mendatang, mereka tidak akan mulai lagi dari awal. Karena garis finish sudah tak jauh. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan perlindungan Tuhan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses. Selanjutnya Wakil Bupati menekan tombol sebagai tanda dimulainya kegiatan lomba. 

Sosialisasi Ketaspenan Tahun 2017

Bupati Poso yang diwakili oleh Asisten Administrasi Pemerintahan & Kesra Setdakab Poso, M. Ari Pamungkas, SH, MH membuka secara resmi Sosialisasi Ketaspenan Tahun 2017 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Kamis (19/7/2017). Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan PT. Taspen (Persero) Firson Arya Iskandar, Pimpinan Bank Sulteng dari Provinsi Regional Busines Director Satya Albert Siagian, Kepala-Kepala Sub Bagian Program Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Poso dan sejumlah ASN yang akan memasuki masa pensiun. Program Pensiun merupakan jaminan hari tua berupa pemberian uang setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi kriteria, dengan tujuan Untuk memberikan jaminan hari tua bagi pegawai negeri/peserta Taspen pada saat mencapai usia pensiun, sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri/peserta setelah yang bersangkutan memberikan pengabdian kepada Negara. //ca’/pul

altalt

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Disambut Dengan Adat Pekasiwia

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu didampingi Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Poso, Rektor Unsimar Poso Kisman Lantang, SE,M.Si, Para Anggota DPRD Kabupaten poso, Para Asisten Setdakab Poso, Kepala OPD Kabupaten Poso serta Wadan 714 Sintuwu Maroso Poso menjemput secara langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Sampe Tuah, SH, MH bersama isteri tiba di poso dijemput secara adat pekasiwia didampingi Para Asisten Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan rombongan lainnya bertempat di halaman rumah jabatan bupati poso dalam rangka membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) kejaksaan tinggi sulawesi tengah dilingkungan pemerintah daerah kabupaten poso, 4/07/17. Sebelum acara sosialisasi dimulai kepala kejaksaan tinggi sulawesi tengah bersama istri dan rombongan lainnya makan siang bersama dilanjutkan dengan sosialisasi tim pengawal pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) kejaksaan tinggi sulawesi tengah dilingkungan pemerintah daerah kabupaten poso bertempat di gedung torulemba rumah jabatan bupati poso, sebagai peserta sosialisasi tersebut para camat sekabupaten poso dan para kepala desa se kabupaten poso.

Dalam sambutan bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu menyampaikan selamat datang kepada kepala kejaksaan tinggi sulawesi tengah bersama isteri dan rombongan di kabupaten poso sekaligus memberikan materi sosialisasi TP4D yang sangat penting dan srategis untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih (good governance and clean governance) di daerah ini. Darmin Agustinus Sigilipu juga mengatakan TP4D memberikan penerangan hukum dilingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD yang berkaitan dengan materi tentang perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara, kita sangat perlu hati-hati dalam memahami aturan-aturan yang ada agar niat baik kita untuk membangun tanah poso ini kearah yang lebih baik tidak terhalang oleh kesalahpahaman hukum yang kita buat. Bupati poso juga katakan melalui sosialisasi TP4D tentunya menjadi sarana bagi kita semua khususnya para peserta sosialisasi untuk menanyakan, mendiskusikan serta sharing informasi kepada narasumber yang berkempoten yang sebentar nanti akan dipimpin langsung oleh Asintel Kejati Sulteng Ujang, SH, sehingga langka-langka yang diambil didalam melaksanakan tugas dan fungsi dilingkungan kantor masing-masing menjadi teladan bagi ASN lainnya sehingga terhindar dari penyimpangan akibat kurangnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan bahkan petunjuk tehnik yang disepakati, apalagi saat ini banyak program baru dalam bentuk bantuan dana yang digulirkan pemerintah dan jumlah cukup besar sebagai wujud perhatian dan kepedulian kepada masyarakat seperti alokasi dana desa. Diakhir sambutannya bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu meminta khususnya kepada para kepala desa dapat mengikuti dengan cermat arahan serta petunjuk kajati bahkan pemateri lainnya dan kepada peserta sosialisasi dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius sampai kegiatan ini selesai berlangsung sehingga dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, mengambil langkah dan kebijakan didalam melaksanakan tugas dan kewajiban selaku abdi negara dan abdi masyarakat di daerah yang kita cintai ini.

Sementara itu kepala kejaksaan tinggi sulawesi tengah Sampe Tuah, SH, MH dalam sambutannya menyampaikan kegiatan sosialisasi TP4D ini dilaksanakan agar supaya bapak-bapak tidak salah melangkah dalam melakukan tindakan atau menggunakan anggaran alokasi dana desa yang digulirkan oleh pemerintah sehingga dana natinya dikelola secara baik dan benar agar dapat terhindar dari proses hukum yang berlaku, sesuai dengan instruksi presiden RI nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta intruksi presiden nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional sehingga dibentuklah TP4D yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal dan mengamankan serta mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif. Diakhir sambutannya Sampe Tuah, SH, MH mengatakan mari kita bekerja dengan tulus dan ikhlas agar proses pembangunan berjalan lancar dan bagus , kita gunakan sudut pandang yang benar, luruskan pandangan, satukan hati dan tujuan, satu negeri yang artinya cinta NKRI. dan acara dilanjutkan dengan tanya jawab dan penyerahan plakat antara pemerintah daerah kabupaten poso diserahkan langsung bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu dengan kepala kejaksaan tinggi sulawesi tengah Sampe Tuah, SH.MH //ca’/pulaltalt

Bupati Buka Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu membuka secara resmi Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di lingkungan pemerintah kabupaten poso ditandai dengan pemukulan gong dan penyamatan tanda peserta dilanjutkan dengan pembacaan ikrar janji peserta bertempat digedung balai diklat maliwuko kabupaten poso, 3/07/17. Hadir dalam kegiatan tersebut forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten poso, rektor unsimar kabupaten poso Kisman Lantang, SE.,M.Si, para kepala OPD kabupaten poso, para peserta Diklat PIM IV serta undangan lainnya.

Lanjut... Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu dalam sambutannya menyampaikan bahwa diklat kepemimpinan tingkat IV merupakan konsep pengembangan kompetensi manajerial bagi PNS yang dikhususkan bagi pejabat pengawas atau pejabat struktural eselon IV, diklat ini menuntut para peserta untuk memiliki kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan dalam membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan instansi dan kemampuan mempengaruhi serta memobilisasi bawahan dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan organisasi. Darmin Agustinus Sigilipu juga berharap agar para mentor yang merupakan atasan langsung peserta diklat dan pimpinan OPD turut berperan aktif mendorong peserta untuk menunjukan kinerja dalam merancang suatu perubahan di unit kerjanya dan memimpin perubahan tersebut sehingga memberikan hasil yang signifikan bagi organisasi. Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu juga berpesan bagi peserta diklat kepemimpinan tingkat IV yang akan mengikuti tahapan kegiatan selama 97 hari kedepan dan sangat beruntung mendapat kesempatan yang baik karena masih ada lebih dari 400 orang pejabat pengawas atau eselon IV yang belum mengikuti diklat karna ini merupakan standar kompetensi yang harus dimiliki dalam jabatan. Lebih baik tidak lulus dalam tes ikut diklat dari pada tidak lulus dalam diklat pim IV, pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya dengan karya dan kreatifitas yang nyata dan bermanfaat bagi organisasi dan selamat menjadi pemimpin perubahan. diakhir sambutannya Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan posisi tetapi aksi, seorang pemimpin memberi contoh dan menjadikannya contoh sebagai orang tua yang artinya tidak boleh memilih-milih semua dianggap sama, bertindak sebagai guru yang artinya bisa berbagi ilmu yang baik bagi semua orang, menempatkan diri sebagai teman, rekan kerja dan menempatkan diri sebagai hakim yang artinya memberikan tindakan bagi pegawai yang melanggar aturan dan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara sambutan kepala BPDSDM daerah provinsi sulawesi tengah diwakili oleh kepala bidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional Drs. H. Aswin Saudo, M.SI mengatakan bahwa peserta diklat kepemimpinan agar dapat bersungguh-sungguh secara serius dan disiplin dalam mengikuti seluruh kegiatan dan materi sesuai jadwal yang ditentukan sehingga nantinya diharapkan dapat menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki kompetensi tetapi juga mampu menunjukan kinerjanya dalam memimpin perubahan.//ca’/pul

altalt

Halal Bihalal Pada Apel Perdana

Kehadiran PNS pada apel perdana di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, cukup memuaskan, Senin (03/07/2017). Menurut Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu jumlah kehadiran PNS diapel perdana ini setelah libur yang cukup lama. Berkisar sekitar 99,5% dimana hampir seluruh PNS sadar akan tanggung jawabnya sebagai ASN. Namun masih ada juga beberapa PNS yang belum hadir tanpa keterangan. Berdasarkan Instruksi Presiden, yang dilanjutkan oleh Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara & Birokrasi RI, Gubernur Sulteng dan Surat Instruksi Bupati Poso. Agar seluruh PNS masuk dihari pertama kerja dengan tidak menambah libur. Hal ini berkesesuaian dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang memuat hal-hal mengenai Kewajiban dan Hak PNS. Ada konsekuensi apabila PNS yang bersangkutan mangkir dari kerja di hari pertama masuk kantor. Olehnya Bupati Poso mengharuskan agar seluruh kepala OPD memasukan daftar kehadiran masing-masing stafnya pada siang ini paling lambat jam 14.00. Terhadap PNS yang tidak hadir di apel perdana tanpa keterangan yang jelas, Bupati Poso akan mengambil tindakan tegas sesuai tingkat kesalahan, karena menurut PP 53 tahun 2010 sanksi dapat berupa sanksi ringan, sedang dan berat yang berupa pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan. Usai apel perdana, Bupati Poso melanjutkan sidak ke beberapa OPD Lingkup Pemda Poso untuk mengecek secara langsung keaktifan PNS melaksanakan tugasnya bukan hanya datang mengikuti apel perdana. Pada apel ini juga, Bupati Poso menyerahkan penghargaan kepada Camat Lore Tengah atas keberhasilannya melunasi PBB Tahun 2017 serta penyerahan piala kepada Kontingen Pesparawi Kabupaten Poso yang berhasil meraih juara 2 pada kategori PSDC dan juara 2 kategori PSRP serta juara 1 untuk kategori PSW di ajang Pesparawi tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di Palu.//ca'/pul

altalt



Gubernur Lantik Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kwarcab Poso

Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kwarda Sulteng melantik Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu sebagai Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kwarcab Poso masa bakti 2016-2020. Dengan penuh rasa bangga Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu dalam membacakan dan menandatangani Ikrar di Ruang Pogombo Kantor Bupati Poso, Senin (12/06/2017).

Selanjutnya Bupati Poso melantik Pengurus Gerakan Pramuka Kwarcab Poso yang diketuai oleh Dr. Wangintowe. Dalam menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan hening Cipta kali ini, dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang sekaligus membacakan SK Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Tengah No. 003 Tahun 2016 tentang susunan Pengurus Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Poso. Pramuka sebagai salah satu Organisasi yang mampu menampung dan membina jiwa muda untuk mengembangkan diri terhadap keahlian terutama menghadapi era globalisasi yang menuntut seluruh energi untuk bisa bertahan hidup,terlebih turut menjadi pelaku untuk menjaga keutuhan NKRI. //ca’/pulaltalt

Forum Konsultasi Publik Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Forum Konsultasi Publik Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten poso tahun 2016-2021 dan penyusunan rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten poso tahun 2018 yang diprakarsai oleh bapelitbangda kabupaten poso, bertempat di aula bapedalitbangda kabupaten poso, jumat 2/06/17. Kegiatan forum konsultasi publik dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten poso, wakil ketua DPRD kabupaten poso Suharto Kandar bersama anggota, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten poso, para camat se-kabupaten poso, tokoh masyarakat, agama, perempuan, pemuda, LSM dan kalangan pelaku dunia usaha.

Dalam sambutan Bupati Poso yang dibacakan langsung Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si mengatakan bahwa forum konsultasi publik adalah ajang untuk menampung aspirasi dalam penyusunan rancangan akhir RKPD kabupaten poso tahun 2018 sebagai penjabaran RPJMD pada tahun kedua, sehingga pemerintah daerah mendapat masukan dan saran-saran yang bersifat konstruktif dan tercapainya visi pembangunan kita yaitu terwujudnya kabupaten poso yang damai, adil dan sejahtera yang didukung SDM yang andal dan bermartabat. Ir. Samsuri, M.Si juga berharap kepada semua pemangku kepentingan sebagai perwakilan publik yang sempat hadir pada forum konsultasi ini untuk dapat memberikan masukan yang positif dan diminta kepada seluruh pimpinan OPD agar benar-benar memperhatikan dan mencatat dengan baik semua masukan dan saran dari perwakilan masyarakat yang sempat hadir sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan semua itu dapat memperbaikinya, tinggalkan kebiasaan dan cara-cara melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang kurang benar dan dibiasakan dengan cara baru yang lebih baik progresif dan positif demi tanah poso yang kita cintai.

Diakhir sambutannya Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder terutama pimpinan dan anggota DPRD kabupaten poso atas peran penting dan partisipasinya dalam meningkatkan kualitas RPJMD dan RKPD semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dan kemurahan bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Sementara sekretaris bapelitbangda kabupaten poso Noldi Tobondo, ST.,MT selaku panitia penyelenggara melaporkan adapun kegiatan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap program pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.//ca’/pul

alt

Upacara memperingati hari lahir Pancasila di Poso

Upacara memperingati hari lahir Pancasila berlangsung di Poso dengan hikmat dan aman (1/6/17). Upacara di laksanakan di halaman kantor Bupati Poso, dengan inspektur upacara Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si dan bertindak sebagai komandan upacara Lettu. Inf. Martinus Borosi. Upacara tersebut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Poso, para pimpinan OPD Kabupaten Poso, Instansi vertikal, BUMN/BUMD dan undangan lainnya.

Dalam Amanat Presiden RI yang dibacakan Wakil Bupati Poso, Ir. Samsuri, M.Si mengajak peran aktif para tokoh agama,, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga pancasila, pemahaman dan pengamalan pancasila dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara harus terus ditingkatkan."kita juga harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan pancasila, pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi dan gerakan-gerakan yang anti pancasila, anti UUD 1945, anti NKRI, anti Bhineka Tunggal Ika" seru wakil bupati saat membacakan amanat presiden.

Dalam waktu yang sama, Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu memutuskan menjadi Pembina Upacara Hari Lahir Pancasila di Desa Wuasa Kacamatan Lore Utara Kabupaten Poso, yang merupakan Pusat Gempa yang terjadi beberapa hari lalu. Upacara dilaksanakan secara sederhana dilapangan desa yang dihadiri, Unsur tripika, siswa, wakil dari persatuan adat, bersama Masyarakat setempat. Bupati Poso pada sambutannnya menjelaskan arti pentingnya Pancasila sebagai pilihan final landasan negara Republik Indonesia. Selain itu dalam sambutannya Bupati menjelaskan dengan pancasila-lah rasa untuk datang berbagi dan menolong masyarakatnya yang sebangsa setanah air bisa diwujudkan .Selesai upacara Bupati Poso secara simbolik memberikan bantuan Tunai dandorongan semangat kepada masyarakat yang mengalami traumatik akibat gempa bumi dengan kekuatan 6.6 SR yang terjadi pada senin lalu (29/05/2017). Tercatat hingga pertanggal 1 Juni 2017 daerah ini masih mengalami gempa Susulan hingga 200 kali.

Peserta upacara diikuti dari Kodim 1307 Poso, Yonif 714 Sintuwu Maroso, Brimob Poso, Marinir, Dinas Perhubungan Kabupaten Poso, Pol PP, Pemadam Kebakaran, PNS, KNPI dan Mahasiswa STIKES.

altalt

alt

Rapat Kerja Bupati Poso Dengan Jajaran Pemerintah Daerah se Kabupaten Poso

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu didampingi Wakil bupati poso Ir. Samsuri, m.si membuka secara langsung rapat kerja Bupati Poso dengan jajaran pemerintah daerah se kabupaten poso tahun 2017. Peserta yang hadir sebanyak 431 orang, terdiri atas seluruh kepala-kepala organisasi perangkat daerah (opd) kabupaten poso, ketua penggerak PKK kecamatan, camat, lurah, kepala desa, lpm, bpd. Hadir juga dalam rapat kerja ini, asisten I, asisten II, dan asisten III, FKPD, ketua pengadilan negeri poso, otoritas jasa keuangan (ojk) propinsi sulawesi tengah, instansi perbankan di kabupaten poso, para wartawan serta undangan peserta raker, Poso 04/05/17.

Melalui sambutannya Bupati menginginkan kinerja yang maksimal seluruh opd agar dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan dan terjadi kesesuaian dengan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Poso. Apa yang sudah dikerjakan selama ini, hendaknya dijadikan patokan untuk perbaikan kinerja sehingga kabupaten poso yang cerdas dalam bingkai sintuwu maroso untuk meraih adipura dapat tercapai. Raker ini sebagai evaluasi bagi kita semua demi perbaikan kinerja, menambal segala kekurangan agar memberikan hasil yang maksimal, tantangan ke depan akan semakin berat. Masyarakat semakin cerdas dan pastinya akan mendukung jika yang kita lakukan sesuai dengan aturan yang harus dipedomani dalam membangun kabupaten poso melalui kerja nyata dan tepat sasaran. Dengan kesungguhan hati untuk melakukan yang terbaik dan secara bersama bergerak, kita akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Segala bentuk kritikan datang yang sifatnya membangun demi perbaikan kabupaten poso harus kita terima. Namun terkadang kritik yang dilayangkan tidak sesuai dengan fakta, dan hanya ingin menjerumuskan dan memecah belah antara kita oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Menjadi perhatian kita semua untuk mensikapi hal tersebut dengan koordinasi yang terstruktur, sesuai kapasitas dan kapabilitas sehingga tidak terjadi kegelisahan dimasyarakat. Bupati poso mengharapkan partisipasi aktif kepada seluruh peserta dalam tanya jawab agar segala permasalahan dapat terselesaikan, sehingga pekerjaan rumah masing-masing opd tidak menumpuk dan harus diinformasikan untuk diketahui, di era keterbukaan saat ini sudah menjadi keharusan. Kabupaten poso sedang membangun, olehnya kerja nyata itu yang dibutuhkan, bukan hanya sekedar opini apalagi hanya berwacana.

Membuktikan keseriusan seluruh peserta raker, Bupati Poso yang sangat terbiasa dengan kedisiplin itu, memeriksa absensi peserta satu persatu. Bersamaan dengan kegiatan ini, dilakukan penyerahan peta citra satelit oleh kepala bidang diseminasi deputi bidang penginderaan jauh lembaga penerbangan dan antariksa nasional (lapan) bapak rubini kepada pemda kabupaten poso, diterima langsung oleh bupati poso. Penyerahan piagam evaluasi kinerja kecamatan (ekk) kepada kecamatan yang berprestasi, peringkat pertama diraih kecamatan poso pesisir, peringkat kedua kecamatan lore timur dan peringkat ketiga diraih kecamatan pamona utara. Penyaluran beras sejahtera sejumlah 1.186,86 ton kepada 19.778 keluarga penerima manfaat (kpm).

Sebelum raker ditutup oleh wakil bupati poso, ir. Samsuri, m.si, dibacakan rumusan hasil keputusan rapat oleh steering commite asisten administrasi pemerintahan dan kesra M. Ari Pamungkas, SH.,Mh. Antara lain :

1. Meningkatkan peran ojk dalam pengembangan ekonomi dan keuangan daerah, perlu koordinasi dan kerjasama dengan pemda kab. Poso, ruang lingkup kerjasama diatur dalam mou yang difokuskan kepada sinskronisasi dan sinergi kebijakan. Pertukaran data dan informasi serta pembentukkan forum kekd.

2. Pentingnya manfaat data satelit penginderaan jarak jauh untuk mendukung percepatan pembangunan daerah, dengan meningkatkan koordinasi dengan lapan, pemda menyelenggarakan kegiatan bimtek pelatihan tentang pemanfaatan sistim penginderaan jarak jauh bagi aparatur perencana.

3. Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang meliputi fokus pembangunan yang holistik, dan meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta.

4. Mencermati situasi kamtibmas akhir-akhir ini terkait penanganan kelompok radikal bersenjata di kabupaten poso agar pemerintah daerah bersama jajaran tni/polri, segera memgambil langkah-langkah konkrit dalam penyelesaian masalah tersebut secara komprehensif.

5. Peningkatan pengelolaan dana desa. Selanjutnya penandatanganan kesepakatan rakerda.

alt

alt

Pelantikan Pejabat Eselon Pemerintah Daerah Kabupaten Poso

 Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) Pejabat Administrator (Eselon III.a dan Eselon III.b) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV.a dan Eselon IV.b) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, 21/04/17. Di dampingi WAKIL BUPATI POSO Ir. Samsuri, M.Si, FKPD dan para tamu undangan lainnya.

 Dalam sambutannya Bupati Poso menyampaikan serta memberikan ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik atas amanah yang telah diberikan dan kepercayaan ini agar menjadi perhatian untuk bergerak cepat dan tepat dalam mensinergikan segala Program Kerja sehingga Poso sebagai Kota Cerdas terwujud melalui Pembangunan di Kabupaten Poso. Sebanyak 138 orang pejabat dilantik, terdiri dari : 4 orang Pejabat Eselon II, Taufan Karwur (Kadis Kesehatan), Ratno Teguh (Kepala Bappeda), Abram Sigilipu Magido (Kepala Inspektorat) dan Yan Edward Guluda (Kaban BKPSDM). Sebanyak 30 orang Pejabat Eselon III dan 104 orang Pejabat Eselon IV. //ca’/pul

alt

alt