Sen02192018

Last update02:37:58 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA BARUGA Pembangunan

Pembangunan

Pemandangan Umum Legislatif Terhadap Penjelasan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso

  • PDF

Poso - Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menghadiri rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten poso dalam rangka jawaban DPRD kabupaten poso atas pemandangan umum bupati poso terhadap 2 (dua) raperda inisiatif DPRD dan jawaban bupati poso atas pemandangan umum anggota DPRD terhadap penjelasan 4 (empat) rancangan peraturan daerah kabupaten poso, di ruang Mpogombo Siwagi Lembah kantor DPRD Kabupaten Poso pada Kamis (25/01/18).

alt

Ketua DPRD kabupaten poso Ny. Elen Ester Pelealu, SE membuka secara langsung rapat paripurna DPRD kabupaten poso menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran wakil bupati Poso bersama seluruh jajaran pemda kabupaten poso, para anggota DPRD kabupaten poso yang telah berkenan menghadiri acara sidang paripurna pada hari ini.

Dikatakanya agenda rapat paripurna akan ada 2 (dua) agenda persidangan, yaitu jawaban DPRD kabupaten poso atas pemandangan umum bupati poso terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD kabupaten poso, tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dan perangkat desa serta jawaban bupati poso atas pemandangan umum DPRD kabupaten poso terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Poso, tentang penyertaan modal kepada PT. Sarana Penjaminan provinsi sulteng, Ketertiban umum, Perubahan kedua atas perubahan peraturan daerah nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Jawaban DPRD kabupaten poso atas pemandangan umum bupati poso terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD kabupaten poso disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kab. Poso Dharma Gideon Mondolu, SH mengatakan, raperda tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau Betina Produktif, raperda ini merupakan suatu payung hukum yang sangat penting dimana kabupaten poso dalam usaha pemenuhan konsumsi daging sapi belum mencapai standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 8 gram/kapita/hari akibat maraknya pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif setiap tahun diperkirakan sekitar 2.975 ekor/hari.

Dikatakannya Pembentukan Perda ini juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersedianya bibit ternak sapi dan kerbau betina produktif di kabupaten poso, maka akan dapat membantu dan menjaga status kabupaten poso sebagai salah satu daerah utama penghasil ternak sapi dan kerbau produktif baik untuk pemenuhan gizi dan pangan serta pembentukan Perda ini merupakan turunan dari UU No. 8 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 2009, serta Peraturan Menteri Pertanian No. 35/permentan/OT. 140/7/2011 tentang pengendalian ternak ruminansia betina produktif, sehingga apa yang menjadi urgensi terhadap Raperda ini akan terakomodir dalam muatan materi sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dharma juga menyebutkan  Raperda Perangkat Desa bahwa pembentukan Raperda ini bertujuan untuk menyesuaikan aturan mengenai perangkat desa terhadap regulasi yang baru serta perangkat desa belum memiliki kepastian hukum terhadap kedudukan dan hak dalam melaksanakan tugas atas dasar tersebut untuk memberikan legal standing yang tetap terhadap perangkat desa, maka Komisi 1 DPRD kabupaten poso memprakarsai Raperda dimaksud sehingga segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan terhadap perangkat desa dapat kita bahas secara bersama-sama dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar melahirkan suatu produk hukum yang dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan tugas perangkat desa.

DPRD kabupaten poso "Menyetujui dan Menerima" kedua Raperda ini untuk dibahas pada tingkat selanjutnya" ungkap Dharma Gideon Mondolu, SH

Sementara wakil bupati poso Ir. Samsuri, M.Si menyampaikan Jawaban Bupati Poso atas pemandangan umum DPRD Kab. Poso terhadap 4 (empat) Raperda kabupaten poso mengatakan apresiasi atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan jawaban Bupati Poso tentang 4 (empat) Raperda yang diajukan oleh DPRD Kab. Poso.yaitu pemandangan umum fraksi Partai Demokrat mengatakan Pemda kabupaten poso memberikan apresiasi kepada fraksi Partai Demokrat atas dukungan yang telah menerima Raperda tentang penyertaan modal pada perseroan terbatas penjaminan provinsi sulteng , Retribusi perizinan tertentu,.Ketertiban umum dan Perubahan kedua atas perubahan No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha.

Wakil bupati poso Ir. Samsuri, M.Si juga katakan, bahwa khusus mengenai pertanyaan dari Saudara dapat kami jelaskan sebagai berikut mengenai objek retribusi Aula Pariwisata Tentena, memang Aula ini belum banyak dikenal oleh karena berada di Kantor Pusat Informasi Pariwisata Tentena, tepatnya berdekatan dengan Hotel Intim Tentena, mengenai fasilitas Mess Pemda kabupaten poso di Desa Wuasa Kec. Lore Selatan, Pemda belum melakukan perubahan tarif, oleh karena fasilitasnya yang masih terbatas dan disamping telah banyak penginapan-penginapan yang ada di Desa Wuasa yang menyebabkan ketatnya persaingan jasa akomodasi perhotelan ataupun penginapan sehingga diperlukan pembenahan Mess Pemda sebelum dilakukan perubahan tarif.

"Mengenai pemanfaatan gedung-gedung milik Pemda Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terletak di belakang kantor pos, saat ini dimanfaatkan untuk kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Derkanasda) Kabupaten poso, hanya saja katanya masih bersifat temporer ketika ada kegiatan seperti pameran, mengenai hasil yang didapatkan oleh Pemda dari bangunan tersebut di atas, perlu kami jelaskan bahwa bangunan tersebut saat ini bukan merupakan objek retribusi karena pemakaiannya untuk kepentingan kerajinan daerah" ungkap Ir. Samsuri, M.Si dalam penjelasan jawaban bupati poso

Disamping itu wakil bupati poso Ir. Samsuri, M. Si katakan, bahwa pemandangan umum dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), fraksi Partai Demokrasi Indonesia, fraksi amanat Keadilan, Fraksi Sintuwu Maroso, juga menyampaikan apresiasiasi atas dukungannya yang telah menerima 4 (empat) Raperda yaitu Penyertaan modal pada PT. Sarana Penjaminan Prov. Sulteng, Retribusi perizinan tertentu, Ketertiban umum dan Perubahan kedua atas Perda No 8 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha untuk dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya, dan terima kasih juga atas catatannya yang perlu diperhatikan pada saat pembahasan di tingkat Pansus dan untuk perintahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyiapkan materi-materi yang dibutuhkan pada saat pembahasan,

Sementara Mengenai pertanyaan dari fraksi Sintuwu Maroso, wakil bupati poso Ir. Samsuri, M.Si mejelaskan, bahwa Ranperda tentang penyertaan modal kepada PT. Sarana Penjaminan Prov. Sulteng dalam hal persentase pembagian keuntungan yang diperoleh daerah sangat rendah hanya 2,94% dan modal setor hanya Rp.735.000.000, telah ditetapkan oleh Pemprov. Sulteng, namun demikian kedepannya Pemda akan mengusulkan penetapan besaran modal setor disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan daerah dan tujuan lembaga penjaminan kredit Prov. Sulteng salah satunya adalah untuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja dalam rangka kesejahteraan masyarakat, dimana tujuan tersebut bersifat sosiologis yang secara tidak langsung membuka penyerapan tenaga kerja, bukan dilaksanakan oleh Pemda, dan mengenai sistem penatausahaan dan penyertaan modal dapat.dijelaskan.bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyertaan modal Pemda yang mengacu pada akuntansi keuangan.

Sedangkan Ranperda tentang ketertiban umum adalah mengenai peraturan yang khas dalam ketertiban umum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan otonomi daerah serta sesuai dengan budaya lokal setempat, Ranperda tentang perubahan kedua atas Peraturan daerah No. 8 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha adalah mengenai Pendapat saudara bahwa masih terdapat bocoran retribusi jasa usaha, maka akan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya.dan mengenai Ranperda perizinan tertentu adalah retribusi perizinan tidak akan tumpang tindih dengan peraturan-peraturan lainnya apabila telah ditetapkan, oleh karena sifatnya menguatkan aturan-aturan yang sudah ada serta mengenai izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan amanat undang-undang yang diperlukan sebagai kebutuhan dalam rangka perlindungan tenaga kerja lokal.

"Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan atas pemandangan umum anggota fraksi yang terhormat, untuk itu sangat mengharapkan bahwa pembahasan pada tingkat selanjutnya akan lebih menyempurnakan rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan menjadi Perda, terima kasih segala sumbang saran dan dukungan dari lembaga yang terhormat yang telah merespon Raperda yang kami ajukan" ungkap Ir. Samsuri, M.Si diakhir penjelasan dari jawaban bupati poso.

Hadir dalam rapat paripurna DPRD kabupaten poso adalah ketua DPRD kabupaten.poso Ny. Elen Ester Pelealu, SE, para anggota DPRD kabupaten poso, staf ahli bupati poso, para kepala OPD serta undangan lainnya.

Penjelasan Wabup Tentang 4 Ranperda Di Sidang Paripurna DPRD

  • PDF

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si memberikan penjelasan dan sekaligus menyerahkan secara langsung 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Poso dalam Masa Persidangan I,

alt

Pada Rabu (24/1/18) di Banua Mpogombo Siwagi Lemba.

Adapun 4 Ranperda tersebut adalah :
1. Penyertaan modal pada PT. Perseroan Terbatas Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi tengah
2. Retribusi Perizinan tertentu
3. Ketertiban Umum
4. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh 18 dari 30 orang Anggota DPRD Kabupaten Poso, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Staf Ahli dan Asisten bersama sejumlah Pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah seperti Kepala Dinas Sosial, Kepala BKPSDM, Kepala Badan Kesbangpol dan lain-lain, kali ini sebelum menyampaikan penjelasan terhadap 4 Ranperda tersebut Wakil Bupati Poso menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Poso atas kerjasamanya yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Ir Samsuri juga meminta dukungan dari DPRD Kab Poso untuk dapat bersama-sama melakukan perubahan dan perbaikan di segala bidang Pembangunan dan Pemerintahan untuk mewujudkan Poso yang aman, damai, adil & sejahtera. Sebagai negara Demokrasi, Pemerintah Indonesia menerapkan Teori Trias Politika dimana pembagian kekuasaan (Distribution of Power) pemerintahan menjadi 3 bidang yang memiliki kedudukan sejajar serta adanya koordinasi yang baik antar satu dengan yang lainnya.

Dalam penjelasan Wakil Bupati terhadap Penyertaan modal pada PT. Perseroan Terbatas Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi tengah mengatakan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi & pengelolaan investasi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan upaya serta mengatasi permasalahan permodalan bagi UMKM, maka pemberian pinjaman Kredit Usaha Rakyat yang belum terjangkau oleh Bank Umum serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu penataan, penyertaan dan penguatan modal pada PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sedangkan untuk Ranperda Retribusi Perizinan tertentu, Wakil Bupati menegaskan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, fungsi pengaturan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melalui pemberian perizinan tertentu dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis perizinan tertentu yang dipungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah terdiri dari :
1. IMB dengan perhitungan tarif baru
2. Izin Trayek
3. Izin Usaha Perikanan
4. Izin MempekerjakanTenaga Kerja Asing (IMTA)

Selanjutnya untuk ketertiban umum, kewenangan ketertiban umum diselenggarakan oleh Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan PP No. 6 Thn 2011 & PP Mendagri No. 40 Thn 2011 di Kabupaten Poso diatur dalam Perda No. 13 Thn 2016 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perbup No. 46 Thn 2016 yang secara garis besar mempunyai tupoksi diantaranya menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan fasilitasi serta pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Untuk penambahan Objek Retribusi pada jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diantaranya seperti Gedung Aula Hotel Wisata, Gedung Aula Pariwisata Tentena, Cafe Saluopa, Kios Cendramata dan lain sebagainya. Adapun objek retribusi yang akan dihapus pada jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah akibat kondisi yang tidak layak atau rusak berat dan atau tidak ada diantaranya seperti mobil box, kantin nelayan, bangunan bidang perikanan semi permanen, bangunan bidang perikanan permanen, dan lain sebagainya.

Adapun 2 (dua) Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Poso tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif yang bertujuan diantaranya untuk merumuskan urgensi pengendalian sapi dan kerbau betina produktif bagi kebutuhan masyarakat serta bagaimana mekanisme pengelolaannya di kabupaten Poso serta memiliki jangkauan / ruang lingkup pengaturan dalam pengendalian pemotongan maupun pengendalian lalu lintas atau perdagangan ternak betina produktif.

Ranperda ini memiliki target dan sasaran yang diharapkan dengan ditetapkannya Perda ini Pengendalian Ternak Sapi & Kerbau betina produktif memiliki payung hukum dan jaminan terhadap kepastian hukum.

Sedang penjelasan Ranperda tentang Perangkat Desa dengan diberlakukannya UU No. 6 Thn 2014 yang diikuti dengan terbitnya PP No. 43 Thn 2014 & PP No. 60 Thn 2014 telah membawa perubahan besar dan mendasar kebijakan Pemerintah Pusat terhadap regulasi Pemerintah Desa pada tingkat daerah. Karena berbagai produk hukum terkait dengan Pemerintah Desa dipandang tidak sesuai lagi dengan semangat & filosofi UU No. 6 Thn 2014 beserta perangkat antara pelaksanaannya, mulai dari PP sampai pada Peraturan Mendagri No. 83 Thn 2015.

Salah satu tujuan dari Ranperda ini adalah dapat menegaskan dan memastikan adanya jaminan kepastian hukum pengaturan tentang Perangkat Desa dan karena itu dapat menjamin terciptanya kondisi stabilitas sosial dan politik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Adapun target dan sasaran dari ranperda ini diantaranya adalah memiliki payung hukum serta terciptanya stabilitas sosial, politik & pemerintahan desa.

Bupati Poso Meresmikan Secara Langsung Kantor Desa Toini

  • PDF

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu meresmikan secara langsung Kantor Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir ditandai dengan penandatanganan prasasti, dilanjutkan dengan Pengguntingan Pita yang di rangkaikan dengan Hari Ulang Tahun ke-52 Desa Toini Tahun 2018. Hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kabupaten Poso Syarifudin Odjobolo dan Iskandar Lamuka, Camat Poso Pesisir bersama Unsur Tripika Kecamatan, para Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan seluruh warga masyarakat Desa Toini serta undangan lainnya.

Menurut manager Bumdes Toini Sufarman Tondau, ST selaku ketua panitia melaporkan bahwa sumber dana kegiatan kali ini berasal dari hasil Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Anuntalako Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir anggaran silfa tahun 2017 serta partisipasi pemerintah dan masyarakat Desa Toini. Sementara Kepala Desa Toini Sudisman Rante dalam sambutannya menyampaikan bahwa lokasi pembangunan Kantor Desa Toini adalah milik Hj. Indo Banya, yang sudah dihibakan.

Sudisman Rante juga katakan bahwa, pengresmian Desa Toini dirangkaikan dengan HUT ke-54 Desa Toini sehingga sedikit mengutarakan sejarah Desa Toini yang dulunya pertama kali dihuni Suku Pebato (pegunungan) namun karena perubahan akhirnya mereka pindah ditempat lain yang selanjutnya digantikan oleh Suku Kaili yang berasal dari Parigi, Tomini dan Palu (dipesisir pantai) dengan mata pencaharian bercocok tanam.

Perubahan demi perubahan tetap saja terjadi dimana dengan banyaknya pendatang dari luar daerah suasana semakin ramai sehingga mereka berjuang dan memohon kepada pemerintah untuk dijadikan perkampungan yang devinitif dibawah kendali Kepala Kampung dan memohon kembali agar status pemukiman dijadikan kampung untuk dapat mengatur rumah tangga sendiri dan pada akhirnya pertengahan bulan Novemver 1963 saat itu Bupati Poso T. Kaumba yang dihadiri seluruh masyarakat Mapane Toini sehingga diangkat statusnya menjadi kampung sendiri lepas dari Mapane.

Dari waktu ke waktu terus bertambah menyusul masuknya pemukiman Landangan Tonipa Tahun 1974 dengan Suku Jawa Dari Palopo dan Suku Bada Dari Lore Selatan, batas Desa Toini yang dulunya dijembatan Manggori pindah dijembatan Tonipa terbagi 5 (Lima) dusun sehingga Landangan, Tonipa dimekarkan menjadi satu desa yang definitif, di tahun 2004 dibentuk menjadi satu desa pemekaran sampai tahun 2007 menjadi satu desa pemekaran yang dinamakan Desa Lanto Jaya.

Sementara ditempat yang sama Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu dalam sambutannya mengharapkan fasilitas kantor desa yang baru selesai dibangun dengan menggunakan biaya yang tidak sedikit sehingga gedung ini dijaga dan dipelihara serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama pemerintah desa dan masyarakat Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir.
“Jadikan bangunan kantor desa yang baru sebagai salah satu aset kebanggaan Desa Toini yang dibarengi dengan peningkatan pelayanan yang prima bagi masyarakat Desa Toini, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat kesuburan tanah dan potensi pesisir pantai yang ada dapat menunjang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan warga masyarakat Desa Toini”. ungkap Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu.

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu juga katakan bahwa Desa Toini merupakan posisi yang strategis dimana terletak dijalur Trans Poso-Palu yang dekat dengan kota poso sehingga memiliki potensi kawasan bernilai ekonomi tinggi yang tentu dilirik pelaku-pelaku usaha misalnya dibidang perikanan dan pertanian, masyarakat toini harus lebih memacu kreativitas dalam meningkatkan SDM agar dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

“Strategis dan dukungan seluruh stakeholder termasuk seluruh lapisan masyarakat desa Toini sebagai bagian dari elemen masyarakat melalui kerja keras dan kerja cerdas dalam bidang pekerjaan masing-masing merupakan salah satu faktor penunjang mewujudkan bersama masyarakat Kabupaten Poso menuju Kota Adipura” ungkap harapan Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu.

Diakhir sambutannya Bupati Poso Darmin Agustinus Sugilipu menitip pesan dan menekankan kepada seluruh kepala desa bahwa hindari konflik atau isu-isu propaganda, adu domba manajemen konflik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang tak ingin melihat Poso membangun, Poso berubah menjadi Poso Cerdas (Ceria, Elok, Ramah, Damai, Adil Dan Sejahtera) kita harus kerja dan kerja yg positif, harus begandengan tangan sesuai semboyan kita Sintuwu Maroso, mari kita bekerja cerdas, inovasi, kreatif dengan pikiran yang sehat demi anak cucu kita kedepan.

Acara dilanjutkan dengan peninjauan lokasi ternak ayam petelur sebanyak.1000 ekor dan ini merupakan salah satu pelaksanaan kegiatan Bumdes dan swakelola bersumber dari dana desa tahun anggaran 2016 dengan jumlah anggaran Rp. 156.544.000,-. //ca'/pul

alt

alt

Membangun Desa Untuk Perubahan

  • PDF

Program Inovasi Desa_ Bursa Inovasi Desa Kabupaten Poso Tahun 2017, Mengangkat tema “Melalui Program Inovasi Desa, Kita Wujudkan Desa CERDAS, Kreatif & Inovatif Untuk Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa”. Dengan semboyan bagi para peserta yaitu Datang, Komit, Tiru dan Maju. Agar peserta nantinya mampu mengadopsi hal yang dapat diterapkan di desanya agar lebih potensial dan berkembang secara berkesinambungan.

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu menghadiri skaligus membuka secara resmi kegiatan Bursa Inovasi Desa Tahun 2017, didampingi oleh FKPD Kabupaten Poso, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Penataan dan Perkembangan Desa Drs. Ahsan, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, kepala-kepala OPD, para camat,  Kepala Desa, perangkat desa, Serta dihadiri juga oleh rekan wartawan, baik media elektronik maupun cetak, kamis (21/12/17).

Dalam laporan Panitia yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso Ir. Lusiana Sigilipu, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan kepada desa-desa dalam penataan terhadap segala aspek pembangunan.

Sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, lebih menitikberatkan pada tujuan sehingga acara ini perlu untuk dilaksanakan. Mendistribusikan informasi dan sebagai bahan study bagi desa. Memberikan dan menjaring informasi yang belum terdokumentasi. Membuat kegiatan yang tepat untuk desa dengan merangkul peserta maupun tenaga kerja yang ada di desa tersebut. Sehingga tercapai tujuan pembangunan daerah yang Maju, mandiri dan berdaya saing.


Selanjutnya dalam sambutannya Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu menyampaikan, diharapkan dengan diselenggaraiannya kegiatan ini, desa mampu untuk mengurus masyarakatnya sendiri secara efektif untuk tercapainya kesejahteraan. Kegiatan Inovasi Desa ditujukan juga bagi peningkatan penggunaan Dana Desa terhadap kebutuhan desa yang prioritas dan tepat sasaran.
Program Inovasi desa dirancang untuk mendorong peningkatan produktifitas masyarakat, melalui pengembangan produk lokal yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), maupun peningkatan sumber daya manusia (SDM). Produktifitas desa ditentukan oleh kualitas SDM yang mampu berinovasi dalam menggerakan desa untuk bergerak maju. Hal yang mendasar dari pelaksanaan kegiatan ini, inovasi dalam praktik pembangunan desa diharapkan mampu untuk menyediakan pemenuhan terhadap kesejahteraan masyarakat. Program ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan desa terutama hal teknis.

Lebih lanjut Bupati Poso menyampaikan bahwa tahun 2018 akan ada penambahan terhadap kuantitas Dana Desa, sehingga diharapkan bahwa desa melalui peran perangkat desa akan lebih bijaksana dalam pengelolaannya. Agar tujuan diberikannya bantuan tersebut oleh Pemerintah Pusat dapat dimanfaatkam secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Beberapa waktu lalu beberapa kepala desa melakukan studi contoh ke jakarta, dengan tujuan supaya membawa apa yang telah didapatkan dijakarta untuk dicontohkan dan diterapkan di desanya masing-masing.

Melalui kesempatan ini, Bupati Poso menyerahkan bantuan sejumlah Rp. 50.000.000,- bantuan Modal Kepada BUMDES dari Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia. Bantuan ini diberikan kepada 8 BUMDES, yaitu BUMDES Pebete Ando Desa Peura, BUMDES Katundana Desa Bancea, BUMDES Simpotowe Desa Pantangolemba, BUMDES Mayasari Desa Mayasari, BUMDES Anuntaloko Desa Toini, BUMDES Sedana Mekar Desa Mekarsari, BUMDES Bersinar Desa Lape, BUMDES Tangkadao Desa Dulumai.

Mengakhiri kegiatan ini, Bupati Poso menyempatkan waktu untuk mengunjungi stand, melihat perkembangan dan manfaat dari program ini bagi desa yang telah melaksanakannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah. Desa adalah permata yang belum disepuh, olehnya harus melakukan inovasi agar wajah desa berubah menjadi senyum sejahtera. //ca’/pul

alt

KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN REVIEW ZONASI DI KABUPATEN POSO

  • PDF

Zonasi taman nasional adalah salah satu instrumen penting dalam proses penataan kawasan taman nasional untuk itu, Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih Kepada Balai besar taman nasional Lore Lindu yang telah menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Revisi Taman Nasional Lore Lindu dalam mengakomodir tata ruang dan kebutuhan pembangunan terutama terkait kepentingan sosial, ekonomi, budaya masyarakat, pembangunan wilayah dan kepentingan pemanfaatan kawasan berupa hasil hutan kayu dan jasa lingkungan.

Hal ini disampaikan dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Drs. Yoksan Lakukua saat membuka acara Konsultasi Publik Rancangan Review zonasi di Kabupaten Poso, betempat di Hotel Kartika, Rabu (20/12/17). Dengan dilatar belakangi pemikiran positif dan strategis serta berdasarkan kenyataan yang ada pada saat ini, kawasan taman nasional lore lindu menjadi pusat perhatian yang mana kawasan tersebut berbatasan dengan pemukiman dan kebun masyarakat. Olehnya perlu ditata sedemikian rupa ruang-ruangnya, agar dapat mengakomodir dan mendukung akses bagi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolahan secara lestari kawasan tersebut.

Hadir pada acara tersebut para camat lore bersaudara dan utasan organisai perangkat daerah terkait serta Stakeholders lainya. Tujuan kegiatan konsultasi publik ini adalah melaksanakan pembahasan rancangan revisi zonasi yang telah disiapkan bersama para pihak Stakeholders untuk mendapatkan tanggapan penyempurnaan, serta untuk mendapatkan hasil kesepakatan sebagai bahan dari pemerintah daerah untuk memberikan rekomendasi penataan zonasi. //ca’/pul

alt

alt