Kam02222018

Last update12:37:21 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA BARUGA Pembangunan Pemandangan Umum Legislatif Terhadap Penjelasan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso

Pemandangan Umum Legislatif Terhadap Penjelasan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso

  • PDF
alt

Poso - Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menghadiri rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten poso dalam rangka jawaban DPRD kabupaten poso atas pemandangan umum bupati poso terhadap 2 (dua) raperda inisiatif DPRD dan jawaban bupati poso atas pemandangan umum anggota DPRD terhadap penjelasan 4 (empat) rancangan peraturan daerah kabupaten poso, di ruang Mpogombo Siwagi Lembah kantor DPRD Kabupaten Poso pada Kamis (25/01/18).

Ketua DPRD kabupaten poso Ny. Elen Ester Pelealu, SE membuka secara langsung rapat paripurna DPRD kabupaten poso menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran wakil bupati Poso bersama seluruh jajaran pemda kabupaten poso, para anggota DPRD kabupaten poso yang telah berkenan menghadiri acara sidang paripurna pada hari ini.

Dikatakanya agenda rapat paripurna akan ada 2 (dua) agenda persidangan, yaitu jawaban DPRD kabupaten poso atas pemandangan umum bupati poso terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD kabupaten poso, tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dan perangkat desa serta jawaban bupati poso atas pemandangan umum DPRD kabupaten poso terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Poso, tentang penyertaan modal kepada PT. Sarana Penjaminan provinsi sulteng, Ketertiban umum, Perubahan kedua atas perubahan peraturan daerah nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Jawaban DPRD kabupaten poso atas pemandangan umum bupati poso terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD kabupaten poso disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kab. Poso Dharma Gideon Mondolu, SH mengatakan, raperda tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau Betina Produktif, raperda ini merupakan suatu payung hukum yang sangat penting dimana kabupaten poso dalam usaha pemenuhan konsumsi daging sapi belum mencapai standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 8 gram/kapita/hari akibat maraknya pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif setiap tahun diperkirakan sekitar 2.975 ekor/hari.

Dikatakannya Pembentukan Perda ini juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersedianya bibit ternak sapi dan kerbau betina produktif di kabupaten poso, maka akan dapat membantu dan menjaga status kabupaten poso sebagai salah satu daerah utama penghasil ternak sapi dan kerbau produktif baik untuk pemenuhan gizi dan pangan serta pembentukan Perda ini merupakan turunan dari UU No. 8 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 2009, serta Peraturan Menteri Pertanian No. 35/permentan/OT. 140/7/2011 tentang pengendalian ternak ruminansia betina produktif, sehingga apa yang menjadi urgensi terhadap Raperda ini akan terakomodir dalam muatan materi sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dharma juga menyebutkan  Raperda Perangkat Desa bahwa pembentukan Raperda ini bertujuan untuk menyesuaikan aturan mengenai perangkat desa terhadap regulasi yang baru serta perangkat desa belum memiliki kepastian hukum terhadap kedudukan dan hak dalam melaksanakan tugas atas dasar tersebut untuk memberikan legal standing yang tetap terhadap perangkat desa, maka Komisi 1 DPRD kabupaten poso memprakarsai Raperda dimaksud sehingga segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan terhadap perangkat desa dapat kita bahas secara bersama-sama dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar melahirkan suatu produk hukum yang dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan tugas perangkat desa.

DPRD kabupaten poso "Menyetujui dan Menerima" kedua Raperda ini untuk dibahas pada tingkat selanjutnya" ungkap Dharma Gideon Mondolu, SH

Sementara wakil bupati poso Ir. Samsuri, M.Si menyampaikan Jawaban Bupati Poso atas pemandangan umum DPRD Kab. Poso terhadap 4 (empat) Raperda kabupaten poso mengatakan apresiasi atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan jawaban Bupati Poso tentang 4 (empat) Raperda yang diajukan oleh DPRD Kab. Poso.yaitu pemandangan umum fraksi Partai Demokrat mengatakan Pemda kabupaten poso memberikan apresiasi kepada fraksi Partai Demokrat atas dukungan yang telah menerima Raperda tentang penyertaan modal pada perseroan terbatas penjaminan provinsi sulteng , Retribusi perizinan tertentu,.Ketertiban umum dan Perubahan kedua atas perubahan No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha.

Wakil bupati poso Ir. Samsuri, M.Si juga katakan, bahwa khusus mengenai pertanyaan dari Saudara dapat kami jelaskan sebagai berikut mengenai objek retribusi Aula Pariwisata Tentena, memang Aula ini belum banyak dikenal oleh karena berada di Kantor Pusat Informasi Pariwisata Tentena, tepatnya berdekatan dengan Hotel Intim Tentena, mengenai fasilitas Mess Pemda kabupaten poso di Desa Wuasa Kec. Lore Selatan, Pemda belum melakukan perubahan tarif, oleh karena fasilitasnya yang masih terbatas dan disamping telah banyak penginapan-penginapan yang ada di Desa Wuasa yang menyebabkan ketatnya persaingan jasa akomodasi perhotelan ataupun penginapan sehingga diperlukan pembenahan Mess Pemda sebelum dilakukan perubahan tarif.

"Mengenai pemanfaatan gedung-gedung milik Pemda Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terletak di belakang kantor pos, saat ini dimanfaatkan untuk kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Derkanasda) Kabupaten poso, hanya saja katanya masih bersifat temporer ketika ada kegiatan seperti pameran, mengenai hasil yang didapatkan oleh Pemda dari bangunan tersebut di atas, perlu kami jelaskan bahwa bangunan tersebut saat ini bukan merupakan objek retribusi karena pemakaiannya untuk kepentingan kerajinan daerah" ungkap Ir. Samsuri, M.Si dalam penjelasan jawaban bupati poso

Disamping itu wakil bupati poso Ir. Samsuri, M. Si katakan, bahwa pemandangan umum dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), fraksi Partai Demokrasi Indonesia, fraksi amanat Keadilan, Fraksi Sintuwu Maroso, juga menyampaikan apresiasiasi atas dukungannya yang telah menerima 4 (empat) Raperda yaitu Penyertaan modal pada PT. Sarana Penjaminan Prov. Sulteng, Retribusi perizinan tertentu, Ketertiban umum dan Perubahan kedua atas Perda No 8 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha untuk dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya, dan terima kasih juga atas catatannya yang perlu diperhatikan pada saat pembahasan di tingkat Pansus dan untuk perintahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyiapkan materi-materi yang dibutuhkan pada saat pembahasan,

Sementara Mengenai pertanyaan dari fraksi Sintuwu Maroso, wakil bupati poso Ir. Samsuri, M.Si mejelaskan, bahwa Ranperda tentang penyertaan modal kepada PT. Sarana Penjaminan Prov. Sulteng dalam hal persentase pembagian keuntungan yang diperoleh daerah sangat rendah hanya 2,94% dan modal setor hanya Rp.735.000.000, telah ditetapkan oleh Pemprov. Sulteng, namun demikian kedepannya Pemda akan mengusulkan penetapan besaran modal setor disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan daerah dan tujuan lembaga penjaminan kredit Prov. Sulteng salah satunya adalah untuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja dalam rangka kesejahteraan masyarakat, dimana tujuan tersebut bersifat sosiologis yang secara tidak langsung membuka penyerapan tenaga kerja, bukan dilaksanakan oleh Pemda, dan mengenai sistem penatausahaan dan penyertaan modal dapat.dijelaskan.bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyertaan modal Pemda yang mengacu pada akuntansi keuangan.

Sedangkan Ranperda tentang ketertiban umum adalah mengenai peraturan yang khas dalam ketertiban umum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan otonomi daerah serta sesuai dengan budaya lokal setempat, Ranperda tentang perubahan kedua atas Peraturan daerah No. 8 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha adalah mengenai Pendapat saudara bahwa masih terdapat bocoran retribusi jasa usaha, maka akan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya.dan mengenai Ranperda perizinan tertentu adalah retribusi perizinan tidak akan tumpang tindih dengan peraturan-peraturan lainnya apabila telah ditetapkan, oleh karena sifatnya menguatkan aturan-aturan yang sudah ada serta mengenai izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan amanat undang-undang yang diperlukan sebagai kebutuhan dalam rangka perlindungan tenaga kerja lokal.

"Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan atas pemandangan umum anggota fraksi yang terhormat, untuk itu sangat mengharapkan bahwa pembahasan pada tingkat selanjutnya akan lebih menyempurnakan rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan menjadi Perda, terima kasih segala sumbang saran dan dukungan dari lembaga yang terhormat yang telah merespon Raperda yang kami ajukan" ungkap Ir. Samsuri, M.Si diakhir penjelasan dari jawaban bupati poso.

Hadir dalam rapat paripurna DPRD kabupaten poso adalah ketua DPRD kabupaten.poso Ny. Elen Ester Pelealu, SE, para anggota DPRD kabupaten poso, staf ahli bupati poso, para kepala OPD serta undangan lainnya.