Sen12112017

Last update02:16:50 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA BARUGA Pembangunan Membangun Kabupaten Poso Dengan Sistem Informasi dan Evaluasi

Membangun Kabupaten Poso Dengan Sistem Informasi dan Evaluasi

  • PDF
alt

Sosialisasi Sistem Informasi dan Evaluasi (SI-MONEV) dan PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 pengganti PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD.

Bupati Poso diwakili oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Drs. Yoksan Lakukua menghadiri sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi SI-MONEV bertempat di Hotel Kartika Poso. Didampingi kepala-kepala OPD, Kepala Dinas Kumperindag, Sekretaris Dinas Pariwisata, Sekretaris Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Capil serta beberapa Kepala Bagian dilingkungan Pemdakab Poso serta para peserta sosialisasi dari seluruh OPD bagian Perencanaan dan Narasumber, pada Senin (27/11/17)


Laporan Suratno, SP., M.Si Kepala Bapelitbangda Kabupaten Poso menyampaikan, pebedaan era Permendagri 86 dan 54 berakibat berubahnya tata cara, baik yang menyangkut perencanaan sampai dengan evaluasi.
Untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan Dokumen, sehingga kegiatan ini perlu dilakukan. Sistem keterbukaan informasi serta kecepatan akses memperoleh data yang akurat, menjadikan media elektronik sangat berperan aktif.


Bupati Poso melalui Plt. Sekda Kabupaten Poso dalam sambutannya menyampaikan Pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan merupakan tujuan Pemdakab Poso. Mengintegrasikan segala potensi yang dimiliki di Kabupaten Poso untuk tercapainya tujuan mulia ini.
Bagian-bagian perencanaan yang ada di tiap OPD harus benar memahami dan menguasai hal apa saja yang diprogramkan sesuai dengan perundang-undangan sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan daerah.


Lebih lanjut Plt. Sekda Kabupaten Poso sebelum melanjutkan sambutannya, mengabsen peserta sosialisasi untuk mengetahui OPD mana saja yang terlibat aktif dan menghimbau kepada Panitia untuk kembali menghubungi peserta lain yang belum sempat hadir. Agar kegiatan ini dipahami secara merata oleh seluruh OPD yang ada dan supaya merata dalam pemahaman terhadap tujuan kegiatan ini.
Pemda Kabupaten Poso telah berkomitmen dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terutama dalam perencanaan dan pengadaan barang, sehingga sistemnya sudah harus melalui elektronik atau on line dan bisa dilihat oleh siapa saja. Terbuka agar masyarakat dapat lebih percaya terhadap kinerja pelayannya.
Mengakhiri sambutannya, Plt. Sekdakab Poso menyampaikan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama, sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini bisa tercapai. Poso yang maju, adalah Poso yang transparans dan tebuka.