Jum09222017

Last update02:01:09 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA BARUGA Pembangunan

Pembangunan

Fasilitasi Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah

  • PDF

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat dengan melakukan langkah-langkah preventif bersama instansi terkait, pihak swasta dan masyarakat lainnya untuk menangani korban bencana secara cepat dan tepat, terpadu, terkordinasi, transparansi dan akuntabilitas serta non diskriminatif”. Hal ini disampaikan Wabup Poso Ir Samsuri, M.Si didalam membuka kegiatan fasilitasi penanganan bencana berbasis masyarakat Provinsi Sulawesi tengah di Kabupaten Poso Rabu, 13/09/17 di Hotel 77 Poso. Acara pembukaan ditandai dengan pemasangan tanda peserta kepada dua perwakilan peserta yang mengikuti kegiatan fasilitasi bencana berbasis masyarakat oleh wabup Poso.


Menurut Wabup, wilayah Sulawesi Tengah memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi di Indonesia, terutama gempa bumi karena wilayah ini berada di daerah patahan-patahan rangkaian jalur sesar aktif seperti Palu Koro dan Banggai Sula, Sesar Gorontalo, Sesar Busur Belakang Minahasa dan Sesar Poso. Lanjut wabup, ancaman bencana lainnya yang dapat mengancam kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah adalah bencana akibat hidrometerologi dan biologi serta konflik social yang berlatar belakang perbedaan etnis kelompok kepentingan, agama dan adat istiadat. Menyikapi kondisi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah secara berkelanjutan telah melakukan upaya-upaya pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana khususnya pada status darurat bencana yang berbasis masyarakat.
“Permasalahan yang perlu di evaluasi dan diperbaiki dalam penanganan bencana selama ini diantaranya kesimpangsiuran data dan informasi korban bencana maupun kerusakan yang dapat mempersulit pengambilan kebijakan penanganan darurat. Distribusi bantuan dan pelayanan kurang cepat, kurang merata dan tidak tepat sasaran yang tidak terpantau dengan baik akibat kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan korban bencana.” Terang wabup.


Sementara itu, Mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Drs. Irvan Aryanto, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan fasilitasi penanganan darurat bencana berbasis masyarakat merupakan salah satu kegiatan implementasi program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penanganan darurat bencana di daerah, khususnya di Kabupaten Poso. //ca’/pulaltaltalt

Seminar Laporan Akhir Pembangunan Jembatan Kabose

  • PDF

Wakil Bupati Poso menghadiri sekaligus membuka secara resmi Seminar Laporan Akhir Study kelayakan atau Feasibility Study ( FS ) Jalan Kabose dan Laporan Akhir FS Jembatan dan Laporan antara Detail Engineering Design ( DED ) Jalan Kabose yang diprakarsai dinas PU dan penataan ruang kabupaten poso,bertempat di Aula dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang kabupaten poso Selasa, 12/09/17. Turut hadir dalam seminar tersebut wakil ketua DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE, anggota DPRD komisi III Sarifudin Odjobolo, kepala badan lingkungan hidup murniati Potosi, SP, M.Si, Sekretaris DPRD Putra Botilangi, lurah kayamanya Hasanudin, lurah bonesompe Ruslam Mustafa, S.Sos, para konsultan CV. Geocentris Consultant, serta dinas terkait lainnya.

Diawali laporan pengantar kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten poso Dr. H. Faidul Keteng, ST. M.Si, MT menyampaikan proyek ini memakan dana yang cukup besar sehingga perlu diperhatikan amdal dan amdalin dan diusahakan bulan ini bisa diusulkan kepusat yaitu kementerian PUPR sehingga bisa di anggarkan di tahun 2018. Faidul Keteng juga katakan pembiayaan tidak mengganggu APBD DAU akan tetapi menggunakan APBN DAK, dan kepada konsultan memperhatikan studi kelayakan pembangunan jembatan kabose karna merupakan suatu tahap awal yang sangat penting sehingga dapat menghasilkan rekomendasi perlu tidaknya proyek dikaji dan dilanjutkan ketahap berikutnya.

Sementara Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si dalam sambutannya menyampaikan ini merupakan agenda yg sangat penting bagi kabupaten poso dan merupakan mimpi kita bersama karena pembangunan jembatan kabose sektor prasarana jalan yang merupakan urat nadi dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten poso. Ir. Samsuri, M.Si juga katakan pembangunan jembatan kabose memerlukan biaya yang sangat besar dan pembangunannya dibuat dengan konsep yang bagus pula. Diakhir sambutannya Ir. Samsuri, M.Si mengharapkan agar para peserta seminar memahami serta mendalami masalah pembangunan jembatan kabose dan memberikan pikiran-pikiran yang positif sehingga terlaksana dengan baik.

Dan acara dilanjutkan dengan pemaparan FS jalan kabose dan FS jembatan oleh konsultan dan dilakukan dengan tanya jawab yang dilaksanakan kurang lebih 2 jam dan menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya pembuatan jembatan kabose 100 m dua alur dua jalur, pasang sprit 30 m kiri + 30 m kanan, tanggul panjang sungai dari kayamanya dan bonesompe, hasil analisis ekonomi biaya konstruksi dengan biaya 130 milyar rupiah (jembatan + tanggul sungai +spit jembatan) dan BEP 6 tahun 4 bulan.//ca/pul

altalt

Sosialisasi Keunggulan Teknologi Informasi dan Komunikasi

  • PDF

Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan sosialisasi keunggulan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk kebaikan masyarakat di Siuri pada Rabu (6/9/17).

Kegiatan ini sebagai upaya sosialisasi tentang bagaimana pemanfaatan TIK untuk mendukung pembangunan dan pemasaran sumber daya alam atau atau hasil bumi yang dimiliki daerah.

Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Mohammad Nizam, MH membuka sekaligus memberikan sambutan kepada seluruh undangan dan peserta yang hadir.

Didalam sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawsei Tengah, mengatakan jika semua petani dan masyarakat dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik sebagai sarana untuk mendukung pekerjaan sehingga kendala yang dihadapi akan semakin mudah teratasi. Seperti mengetahui tentang standar harga normal nasional hasil bumi, sehingga menghindari para tengkulak yang ingin menguasai pasar yang dapat merugikan para petani, karena petani itu sendiri tidak mendapatkan informasi harga standar yang sebenarnya.

Sementara Bupati Poso, diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Poso, Drs. Syahrur, MM dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Derah Kabupaten Poso sangat merespon kegaiatan ini. Dirinya berharap kegiatan ini agar bisa direncanakan untuk dilaksanakn diseluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Poso yang masuk dalam wilayah pegunungan atau ketinggian. Karena wilayah tersebut merupakan kantong-kantong produksi petani yang ada di poso yang saat ini masih belum semua dapat mengetahui kemudahan teknologi informasi melalui internet.

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini dihadiri oleh camat Pamona barat, kepala desa,tokoh masyarakat serta para masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.

alt

Komitmen Pembangunan Kawasan Agrowisata "Lembah Mesale"

  • PDF

Bertempat di Aula Bapedalitbangda Kabupaten Poso, Bupati Poso yang diwakili oleh Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Drs. Joksan Lakukua membuka dengan resmi fokus group dalam rangka membangun komitmen implementasi pembangunan kawasan agrowisata "Lembah Mesale", Senin (21/8/17).

altalt

Bupati Poso turut didampingi oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Poso Suratno, SP.M.Si dan Kepala Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah Bapelitbangda Kabupaten Poso. Program ini merupakan program kerjasama indonesia dengan negara kanada, dan kabupaten poso merupakan salah satu daerah yang mendapat program ini.

Tujuan Umum secara nasional program ini adalah meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan bagi laki-laki dan perempuan miskin di Indonesia dengan meningkatkan iklim investasi dan mendukung pengembangan usaha. Tujuan Khusus secara nasional program ini adalah mengatasi hambatan-hambatan kunci utama dalam peraturan dan izin usaha di tingkat nasional dan lokal/ daerah; mempromosikan kerjasama ekonomi regional dan nasional; mendukung pemerintah nasional untuk pembangunan ekonomi lokal dan regional yang lebih terkoordinasi; Meningkatkan akses untuk layanan pengembangan usaha. Masa proyek program ini adalah selama 6 Tahun, mulai pelaksanaannya Desember 2016-2022. Pendampingan Teknis nasionalnya adalah Bappenas, Kemenkop UKM, Kemendes PDTT, Kemendagri, BKPM, Kemenko PMK, dan KPK. Acara ini dihadiri oleh Tim rombongan dari Bappenas, Bappeda propinsi Sulawesi Tengah, BUMN, BUMD, Para Camat, dan Kades yang wilayahnya akan masuk dalam kawasan Agrowisata "Lembah Mesale", serta undangan lainnya

Seminar Laporan Pendahuluan Analisa Dampak Pembangunan Jembatan Kabose

  • PDF

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menghadiri Seminar Laporan Pendahuluan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Detail Enggineer Design (DED) Revitalisasi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Jalan kayamanya bonesompe (kabose) bertempat di aula dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten poso, dihadiri kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten poso Dr. Faidul Keteng, ST, M.Si, MT,pada Kamis 10/08/17.

altalt

Wakil Bupati Poso dalam arahannya mengatakan para peserta seminar dari utusan OPD kabupaten poso terkait agar benar-benar mengikuti, mendengarkan dan bertanya kepada para konsultan yang akan memaparkan dampak dan hasil yang di capai dari rencana pembangunan jembatan kabose sehingga nantinya dapat berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan bersama. Dan acara diilanjutkan dengan Seminar Laporan Pendahuluan ANDALALIN, AMDAL, DED dan KLHS Jalan Kabose dipimpin oleh Moderator Ibu Nurdiana Abas, ST.