Jum12152017

Last update12:01:25 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA BARUGA Olahraga

SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

  • PDF

Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilipu dalam hal ini diwakili oleh kepala Bapelitbangda Kabupaten Poso, Suratno SP, M. Si membuka secara resmi Sosialisasi Peraturan Presiden Ri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan diaula Bapelitbangda Kabupaten Poso, pada Senin (30/11/17).

Dalam sambutannya atas nama Pemerintah Kabupaten Poso mengucapkan selamat datang kepada narasumber bapak Rahsan Mokoginta dari Manado selaku instruktur lembaga pengadaan barang/jasa (LKPP).

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara luas kepada seluruh organisasi Perangkat dilingkungan Pemda kabupaten Poso mengenai segala hal yang berkaitan dengan kebijakan pengadaan barang/jasa dengan harapan dapat menjalankan tugasnya Sesuai dengan ketentuan dan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik Dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat serta meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan percepatan pelaksanaan APBD yang berujung pada percepatan pembangunan dikabupaten poso. Diakhir sambutannya Ia mengharapkan sosialisasi ini dapat dipahami dan dimengerti agar kedepannya sebagai abdi negara bisa menjadi aparatur yang profesional dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah.

Rapat Verifikasi Data dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2016

  • PDF

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu diwakili Staf Ahli Bidang Hukum dan Ham setdakab Poso Rudi R. Rompas, SH, M.Sj membuka secara resmi Rapat Verifikasi Data dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2016 yang diprakarsai oleh bagian Administrasi Data dan Statistik Setdakab Poso, bertempat di ruang Pogombo kantor bupati poso, pada Senin (30/10/17).

Dalam sambutan tertulis bupati poso dibacakan staf ahli bidang hukum dan ham Rudi R. Rompas, SH, M.Si menyampaikan untuk mendapatkan data yang baik dan akurat tentu dibutuhkan verifikasi pengelolaahan data dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena data itu selalu berkembang dan berlaku dinamis mengikuti perubahan-perubahan yang ada dalam satu wilayah organisasi atau lingkungan organisasi.

Dikatakannya, data sangat penting untuk menentukan langkah-langkah strategis di dalam suatu penyusunan laporan yang valid dan akuntabel baik dari setiap organisasi pemerintahan maupun swasta harus memiliki data base yang baik sebagai sumber bahan penyampaian laporan.Diakhir sambutannya Rudi R. Rompas, SH, M.Si mengharapkan data yang diperoleh masing-masing kecamatan sudah sesuai dengan fakta tanpa merekayasa, menambah ataupun mengurangi sehingga data yang terhimpun menjadi acuan pemerintah daerah di dalam mengambil langkah-langkah kebijakan pembangunan, pelayanan pemerintahahan dan sosial kemasyarakatan. Dan untuk camat selaku peserta rapat untuk aktif dan cermat mengikuti jalannya rapat verifikasi sehingga data yang terhimpun dan terverifikasi nantinya akan sama antara pemerintah tingkat kecamatan dengan pemerintah tingjat kabupaten bahkan sesuai dengan data yang ada di BPS poso.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut kepala badan pusat statistik kabupaten poso, para OPD kabupaten poso, para camat dan undangan lainnya.

Kunjungan Pemerintah Kabupaten Bekasi di Kabupaten Poso

  • PDF

Kabupaten Poso mendapat kunjungan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso tadi siang dan disambut langsung oleh Wakil Bupati Poso, Ir. Samsuri, M.Si didampingi Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso bersama tokoh-tokoh lintas Agama serta unsur Kesbangpol Kabupaten Poso dan beberapa kepala OPD, (25-10-2017). Penyambutan dilaksanakan dengan adat Pamona.

Pemerintah Kabupaten Bekasi sangat mengapresiasi Pemkab Poso yang telah menyambut secara terbuka serta memberikan waktu juga kesempatan untuk menerima kunjungan Pemkab Bekasi dan ingin menggali hal positif yang bisa dibagikan terkait dengan penyelesaian konflik. Hal yang mendasari Pemkab Bekasi untuk datang berkunjung di Kabupaten Poso adalah ingin mengetahui Penyebab Terjadinya Konflik, Penanganan Selama Konflik, Penanganan Pasca Konflik, Koordinasi antar Istansi selama dan setelah Konflik, Pemberdayaan KOMINDA, FKUB, FPK dan FKDM serta hubungan/Koordinasi Bakesbangpol dengan KOMINDA, FKUB, FPK dan FKDM.
Melalui paparannya, Wakil Bupati Poso menceritakan singkat kronologis terjadinya konflik di Poso. Awalnya Kabupaten Poso sangat aman, misalnya ada kendaraan yang rusak dipinggir jalan, dibiarkan semalamanpun tidak mengapa. Tahun 1998 Pergantian Era, dari Orde Baru ke Reformasi terjadi perkelahian antar Pemuda karena miras, berakibat rusaknya beberapa rumah tinggal. Bulan april tahun 2000 konflik antar masa mengakibatkan rusaknya 1 desa (Lombugia), masuknya kelompok orang saat subuh ke kota untuk mencari oknum. Bulan Mei tahun 2000 terjadi konflik sampai dengan 7 desa di 3 kecamatan, sarana prasarana dan rumah tinggal rusak, terjadi pengungsian besar-besaran dalam daerah dan keluar daerah. Namun oleh Pemerintah Daerah, kondisi seperti ini harus cepat di antisipasi agar segera berakhir karena semua merasakan imbas yang tidak baik dan tidak ada yang diuntungkan, semuanya rugi.
Sambutan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bekasi Drs. H. Akhmad Kosasih. Menceritakan pada awalnya mereka merasa ragu dan berdiskusi panjang mengenai keinginan untuk sharing informasi dengan Pemda Kab. Poso mengingat opini yang berkembang selama ini bahwa poso adalah suatu wilayah yang tidak aman. Mendengar kata Poso saja, membuat merinding dan bukan hanya di Indonesia. Poso sudah dikenal dunia karena masa kelamnya. Namun kami saat ini bisa membuktikan ke mata dunia, bahwa opini itu keliru.. Poso kini, adalah sebuah wilayah di Indonesia yang aman, daerah yang dikenal dengan Sintuwu Marosonya (Persatuan Yang Kuat), makanan yang disuguhkan juga enak-enak. Kami terkesan dengan nasi kuning disini, Karena beda jauh sama yang ada di tempat kami. Disini, nasi kuningnya enak sekali. Bekasi terdapat 5000 perusahaan dan terbesar di Asia Tenggara. Merupakan penyanggah Ibu Kota Negara karena berbatasan langsung dengan jakarta. Terhadap kondisi ini tentunya kami ingin lebih memgantisipasi segala hal yang dapat memicu terjadinya konflik, saat ini kami juga tengah melakukan pengawasan terhadap orang asing. Kabupaten Poso cepat sekali dalam hal pemulihannya, sehingga hal tersebut perlu untuk kami ketahui. Peserta yang mengikuti kunjungan kerja ke Kabupaten Poso berjumlah 25 orang yang terdiri dari unsur Bakesbangpol Kab. Bekasi, Korem 051 Wijayakarta, Polres Metro Bekasi, Kodim 0509 Bekasi, Kejaksaan Negeri Bekasi, BINDA Kab. Bekasi BAIS, Satuam Polisi Pamong Praja, BAPPEDA, FKUB dan Unsur FKDM Bekasi.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, hal menarik yang ditanyakan adalah bagaimana kiat sehingga Kabupaten Poso bisa cepat menangani konflik. Menjawab pertannyaan tersebut, Wakil Bupati Poso menyatakan bahwa memanfaatkan sumberdaya yang ada, bekerjasama dengan seluruh unsur keamanan, menjalin komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan segera melakukan konsiliasi serta memperkuat FKUB. Pemda Kabupaten Poso membangun pasar yang berada di tengah sehingga dapat diakses bersama, membangun infrastruktur, menambah sarana prasarana bagi peningkatan ekonomi, menambah lapangan pekerjaan serta selalu melibatkan semua pihak dalam suatu kegiatan. Yang utama adalah menciptakan suasana saling percaya dan terus menjalin komunukasi.
Acara ditutup dengan saling bertukar Plakat dan cendra mata antara pamkab Bekasi dan Pemda Poso. //ca’/pul

alt

Kegiatan Fasilitas Standar Pelayanan Minimal (Spm)

  • PDF

Bupati Poso diwakili oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Drs. Joksan Lakukua membuka secara resmi kegiatan Fasilitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
Peserta yang hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Dinas ,Badan dan kepala Sub. Bagian, Bagian Umum dan Kepegawaian pada OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib, berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Kasubag dan Staf Bagian Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabuoaten Poso. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel 77 Poso. Narasumber yang akan memberikan materi Kepala Bagian Pembinaan Kinerja dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setdaprov Sulteng Irwan, S.Pd., M.Si, dan Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik. Deisy J. Rawung, S.Sos., M.AP.


Laporan Panitia Pelaksana yang dibacakan oleh Markarma Lasimpala, SP., MP untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang optimal dan berkualitas serta terwujudnya peran birokrasi dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah sesuai SPM.
Melalui sambutan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah yang disampaikan oleh Irwan, S.Pd., M.Si menitikberatkan bahwa kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemda. Urusan pemerintah wajib dasar yang bermakna bahwa pemerintah wajib untuk memberikan pelayanan publik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan bagi masyarakat terhadap Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Ketentraman, dan Urusan Sosial.
Banyak diantara kita yang hanya mengenal nilai sakip, namun sesungguhnya bahwa nilai sakip adalah merupakan alat ukur untuk mengetahui tercapainya visi misi pemerintah terlebih untuk Perencanaan kinerja,.
Dalam sambutan Bupati Poso yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso menyampaikan bahwa SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemda dan adalah hak masyarakat yang harus diperoleh secara maksimal.
Fasilitasi percepatan penerapan SPM, guna pertanggungjawaban baik kepada masyarakat dan kepada pimpinan. Hal ini mendesak untuk segera dilaksanakan agar respon cepat dari OPD bisa terlaksana. OPD yang terkait langsung yaitu Pol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PU dan Bappeda. Urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar sehingga harus efisien. Materi dalam kegiatan ini : penjelasan umum kebijakan spm pemerintah dan teknis penyusunan laporan spm.Menutup sambutan Bupati Poso, Drs. Lakukua berharap agar peserta dapat segera merealisasikan apa yang menjadi pembelajaran saat ini. //ca/pul

alt

Penyusunan Studi Analisis Mengenai Amdal Rencana Pembangunan Jalan Kabose

  • PDF

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi/konsultasi publik dalam rangka penyusunan studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) rencana pembangunan jalan kabose (kayamanya-bonesompe) kabupaten poso provinsi sulawesi tengah, bertempat di aula dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten poso, 24/10/17. Hadir dalam kegiatan tersebut tim dokumen penyusunan amdal, kepala dinas lingkungan hidup kabupaten poso Murniati Putosi, SP, M.Si, perwakilan dari kepala OPD terkait, camat poso kota utara Efendi Chafi'i, lurah bonesomoe Ruslan Mutafa, S.Sos, lurah kayamanya, serta perwakilan warga masyarakat bonesompe-kayamanya.
Dalam arahan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten poso Dr. H. Faidul Keteng, ST, M.Si, MT mengatakan, sosialisasi ini merupakan tahapan selanjutnya dan rencananya akan dilaksanakan seminar komisi amdal di tingkat provinsi, dan disampaikan kepada konsultan agar dapat menyelesaikan secepatnya mengenai studi amdal pada bulan desember sehingga tidak ada lagi masalah yang terjadi baik lingkungan maupun masyarakat sekitarnya. Dr. H. Faidul Keteng juga sampaikan, bahwa sebelum dilaksanakan pekerjaan kontruksi ada beberapa tahapan yang diperhatikan diantaranya studi kelayakan jalan, studi kelayakan lalu lintas jalan, amdal, rencana tata ruang bangunan, ini semua harus terselesaikan pada bulan desember, dari provinsi sudah merespon semua atas usulan dari bupati poso maupun wakil bupati mengenai anggaran pembangunan jembatan diusulkan ke pusat dan akan menjadi jalan nasional.
Sementara di tempat yang sama wakil bupati poso menyampaikan pemerintah sangat mengapresiasi tahapan pembangunan jembatan untuk kemajuan kabupaten poso dan menjadi salah satu aikon, kepada para peserta sosialisasi agar bisa mengikuti secara cermat dan bertanya kepada tim penyusunan dokumen amdal, sehingga dapat dipahami dan dimengerti untuk disampaikan kepada masyarakat lainnya. Diakhir arahannya Ir. Samsuri, M.Si berharap di bulan desember selesai semua dokumen-dokumen yang sudah dibahas sebelumnya dan kita semua memerlukan kerja keras, kita tidak inginkan yang terjadi dikemudian hari entah disengaja maupun yang tidak disengaja harus dipikirkan dengan sebaik-baiknya. //ca’/pul

alt

alt