Sen01222018

Last update02:08:50 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA BARUGA Ekonomi dan Keuangan Sosialisasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

Sosialisasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

alt

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu diwakili asisten administrasi pemerintahan dan kesra setdakab poso M. Ari Pamungkas, SH, MH membuka secara resmi kegiatan sosialisasi permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diprakarsai badan keuangan dan aset daerah kabupaten poso, bertempat di aula bapelitbangda kabupaten poso, (07/12/17).

Hadir dalam kegiatan tersebut sekretaris badan pengelelaan keuangan dan aset daerah kabupaten poso Albert Pangai, SE, MAP, para kepala OPD, kepala bidang pengelolaan aset daerah provinsi sulawesi tengah Dr. Rudi Dewanto, SE, MM, para camat, serta para peserta dan tamu undangan lainnya.

Panitia pelaksana Yufrina Razak, SE, MM dalam laporannya mengatakan, adapun tujuan dan sasaran penyelenggaraan sosialisasi ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance) di lingkungan pemerintah daerah kabupaten poso khususnya pada pengelolaan barang milik daerah dan diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pemahaman terhadap standar pedoman yang sama dalam hal pengelolaan barang milik daerah, sehingga dapat tersosialisasikannya permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman barang milik daerah kepada OPD, bagian dan kecamatan. Yufrina Razak, SE, MM juga melaporkan adapun peserta bimtek berjumlah 150 orang, yang terdiri dari kepala OPD/bagian/camat, kasubag perencanaan program dan kasubag keuangan dan aset di libgkungan pemerinrah kabupaten poso.

Sementara sambutan tertulis Bupati Poso yang dibacakan langsung asisten administrasi pemerintahan dan kesra setdakab poso M. Ari Pamungkas, SH, MH menyampaikan, Barang Milik Daerah (BMD) sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka BMD perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dengan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 agar pengelolaan BMD tertib. Dimana pemanfaatan BMD dapat memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan fasilitas publik.

M. Ari Panungkas, SH, MH juga katakan sosialisasi ini dapat memberikan kontribusi bagi pemda poso, sehingga terjadi pemahaman yang sama dengan semua pihak dan mempunyai standar pedoman yang sama dalam pengelolaan BMD serta tertib pertanggungjawaban. Diakhir sambutannya M. Ari Pamungkas, SH, MH menekankan kepada para peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, karena akan memberikan pengaruh yang besar dalam peningkatan pengelolaan BMD meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). //ca’/pul