Sen12112017

Last update02:16:50 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA BARUGA Ekonomi dan Keuangan Memperbaiki Tata Kelola Keuangan Desa dengan SISKEUDES

Memperbaiki Tata Kelola Keuangan Desa dengan SISKEUDES

alt

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa melaksanakan BIMTEK SIMDA, Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Bagi Perangkat Pemerintah Desa Tahun 2017. Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Diklat BKPSDM Kabupaten Poso pada Selasa (28/11/17).

Kegiatan ini ditujukan guna memperbaiki penggunaan dana desa sehingga lebih efisien, fokus dan transparan. Dengan demikian tujuan pembangunan desa akan berjalan sebagaimana mestinya.

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Drs. Joksan Lakukua mewakil Bupati Poso membuka secara resmi Pelatihan BIMTEK SIMDA bagi aparatur desa didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, perwakilan dari OPD lingkup Pemda Kabupaten Poso. Pihak Perbankan, BRI dan BPD, serta pemateri dari BPKP. Hadir para peserta dari 71 desa dari 7 Kecamatan, Pamona Bersaudara dan Lage yang merupakan gelombang pertama. Melalui Laporan Panitia yang disampaikan oleh Ir. Lusiana Sigilipu, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan ini untuk memfasilitasi dan pembinaan dalam hal pengelolaan dana desa yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel. Memaksimalkan potensi desa dalam hal pengelolaan keuangan sendiri. Dengan demikian desa lebih mandiri terlebih bagi bendahara desa dan kaur keuangan desa. Diharapkan pelaporan keuangan tahun 2018 akan berbasis aplikasi. Kegiatan ini dilangsungkan selama 3 hari, dimulai dari tanggal 28 s/s 30 Nipmber 2017.

Tahap ke 2 sebagai pelaksana kegiatan adalah Dinas Keuangan dan Aset Kabupaten Poso. Kedepan diharapkan pihak perbankan bisa memfasilitasi untuk melaksanakan kegiatan semacam ini. Melalui sambutan Bupati Poso yang disampaikan oleh Plt. Sekda Drs. Yoksan Lakukua menekankan pada keseriusan para peserta dalam mengikuti pelatihan ini, dikarenakan manfaat besar yang diperoleh dari kegiatan ini. Apresiasi bagi Dinas PMD yang selalu berinovasi dalam memberikan perubahan bagi kemajuan desa. Sistem pengelolaan keuangan yang sudah diatur berdasarkan perundang-undangan, harus memberikan pengetahuan kepada perangkat desa yang terlibat agar tidak salah dalam tata kelola keuangan desa. Sistem aplikasi yang terintegrasi, yang memungkinkan khalayak umum dapat mengetahui perputaran uang yang ada di desa, sehingga akan membuat teratur seluruh penggunaannya serta desa sebagai pengguna anggaran tidak menyalahgunakan dengan menggunakan keuangan tidak sesuai peruntukkannya. Karena pada prinsipnya penyalahgunaan anggaran bukan hanya sebatas dikorupsi, akan tetapi salah dalam pelaksanaannya.