Rab10182017

Last update12:46:39 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA BARUGA Ekonomi dan Keuangan Pemkab Poso Raih WTP Pada Pengelolaan Keuangan Tahun 2012

Pemkab Poso Raih WTP Pada Pengelolaan Keuangan Tahun 2012

Setelah 7 tahun menunggu, akhirnya pihak BPK RI memberikan laporan hasil terbaik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk pengelolaan keuangan Daerah tahun anggaran 2012.

Laporan hasil pemeriksaan  (LHP) BPK RI terhadap pengelolaan keuangan  Pemerintah Daerah Kabupaten Poso tahun 2012 itu, disampaikan langsung Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang. MM, pada press realese seusai menerima penghargaan oleh BPK RI melalui kepala perwakilan BPK Sulteng, Sumardi, Pada Selasa (21/5) kemarin di Palu.

“Setelah 7 tahun menanti, akhirnya kita memperoleh hasil dengan baik, dimana sistem pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso tahun 2012 lalu mendapat penilaian dari BPK RI dengan Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)” Tutur Bupati Piet.

Lebih jauh dikatakan Bupati Piet, penghargaan terbaik terhadap hasil pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Poso ini adalah hasil dari bentuk kerja keras semua pihak. baik itu adanya sinergisitas dilingkungan internal pemerintah daerah Kabupaten Poso, maupun faktor eksternal berupa kontrol dari elemen masyarakat kabupaten Poso itu sendiri.

Adapaun indikator indikator sehingga Pemerintah Daerah kabupaten Poso memperoleh Predikat WTP,  karena ada 3 hal penting yang menjadi penilaian BPK RI antara lain, Pertama, semakin membaiknya administrasi serta tata kelola keuangan dil ingkungan Pemerintah daerah kabupaten Poso. Kedua, Adanya sikap serta tindakkan tegas pimpinan daerah dalam hal ini, berupa penggunaan SPPD. Sehingga tidak ada lagi ditemukan lagi penggunaan SPPD  ganda oleh pejabat daerah yang berrsangkutan. Namun jika ditemukan adanya penyalahgunaan SPPD ganda, maka pejabat yang bersangkutan wajib mengganti dengan dana pribadinya. Ketiga, penertiban aset aset pemerintah daerah yang selama ini banyak digunakan oleh beberapa pejabat yang telah pindah tugas di wilayah lain atau pejabat yang purna tugas namun belum menyerahkan aset milik pemerintah daerah.

Khusus penertiban aset ini, kata bupati Poso diperlukan sedikit kerja ekstra. Pasalnya, hambatannya karena rata rata aset berupa kendaraan operasional ini banyak dibawah eks pejabat Poso yang sudah pindah ke wilayah pemekaran kabupaten Poso, yakni kabupaten  Morowali dan kabupaten Tojo Una Una. “Namun dengan kerja keras dan niat yang baik semua dapat kita laksanakan dengan baik” Urainya.

Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang, MM berharap agar hal ini terus dipertahankan dan jaga serta ditingkatkan lebih baik lagi pada masa yang akan datang. “kita patut bersyukur atas apa yang telah kita capai. Ini semua harus kita pertahankan serta kalau dapat kita tingkatkan lebih baik lagi pada masa yang akan datang” pungkas Bupati Piet.