Jum05262017

Last update12:19:57 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA BARUGA Ekonomi dan Keuangan

Ekonomi dan Keuangan

Edukasi Keuangan Dalam Rangka Hari Konsumen Nasional

 Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Edukasi Keuangan Dalam Rangka Hari Konsumen Nasional , waspada investasi ilegal pengelolaan keuangan dan tips keamanan bertransaksi melalui internet/ mobile banking. Kegitan kali ini diprakarsai oleh otoritas jasa keuangan (OJK) provinsi sulawesi tengah bertempat di gedung wanita poso, kamis 20/4/17. Dalam kegiatan edukasi keuangan waspada investasi ilegal, penelilaan keuangan dan tips keamanan bertransaksi di internet /mobiler banking dalam rangka hari konsumen nasional (Harkanas) yang diperingati setiap tanggal 20 april kali ini, dihadiri oleh Direktur Utama Bank Sulteng Rahmat A. Haris, Kepala Cabang BRI Poso Syafrudin, Rektor Unsimar Poso Kisman Lantang, SE, M.Si, Kepala Devisi Bank Sulteng Sarif Zen, kepala Sub Bagian OJK M. Ikbal Gozali, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Poso serta mahasiswa unsimar poso selaku peserta sosialisasi.

 Dalam sambutan tertulis Bupati Poso disampaikan Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si mengatakan rasa terima kasih kepada pihak panitia pelaksana otoritas jasa keuangan (OJK) serta para pemateri bahkan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi yang sangat penting dan strategis didalam memberikan pencerahan dan edukasi masyarakat untuk waspada terhadap investasi ilegal pengelolaan keuangan dan tips keamanan bertransaksi melalui internet/mobile banking, waspada terhadap maraknya investasi ilegal yang menawarkan keuntungan semu dan memberikan harapan palsu tentu menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat.

 Diakhir sambutannya Ir. Samsuri, M.Si mengatakan agar kita dapat meluruskan pemahaman terhadap binis dan investasi yang sehat, aman dan menguntungkan yang sesuai dengan aturan pengelolaan uang di negara republik indonesia, dan diharapkan keseriusan para peserta sosialisasi agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik serta turut aktif berpartisipasi dalam sesi diskusi sehingga bisa saling sharing informasi.

 Menurut Kepala OJK provinsi sulawesi tengah Moh. Syukri A. Yunus, "Otoritas jasa keuangan (OJK) mengharapkan dengan terlaksananya acara edukasi keuangan kepada dosen, guru, penyuluh KB dan mahasiswa di kabupaten poso dengan berkontribusi dalam upaya pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dari praktik investasi yang tidak berizin dan OJK bersama industri jasa keuangan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan mengedepankan nilai-nilai integritas, profesionalisme dan kerjasama yang kuat antara OJK, pemerinrah daerah dan industri jasa keuangan yang didukung oleh kalangan akademis, guru dan penyuluh KB serta mewujudkan masyarakat sebagai konsumen keuangan yang senantiasa mengedepankan dan kewaspadaan dalam melakukan transaksi keuangan". Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah Moh. Syukri A. Yunus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si dan penerimaan piagam penghargaan diberikan kepada Rektor Unsimar Poso, penyuluh KB dan Dinas P dan K Kabupaten poso dari Kepala OJK provinsi sulawesi tengah.//ca’/pul

altalt

Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

 Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu membuka dan memimpin langsung Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2017 bertempat di ruang Pogombo Kantor Bupati, Selasa 18/04/17. Dalam rapat ini Bupati Poso di dampingi oleh Wakil Bupati Ir. Samsuri, M.Si, Sekda Kabupaten Poso Drs. Sinsigus Songgo, MM, Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Ir Hendrik Liyanto, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan dihadiri Kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah serta para peserta rapat. Bupati Poso menyampaikan bahwa rapat Evaluasi ini, untuk menilai sejauh mana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mencapai realisasi sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ingin dicapai. BUPATI POSO memberikan kesempatan kepada masing-masing OPD untuk menyampaikan realisasi sampai dengan bulan April tahun 2017 serta menyampaikan kendala yang menyebabkan PAD belum tercapai sesuai dengan target. Kendala yang dihadapi oleh tiap OPD harus ada solusi, sehingga dibutuhkan langkah yang tepat untuk memaksimalkan realisasinya, untuk kemajuan Pembangunan di Kabupaten Poso. //ca’/pul

alt

Pekan Panutan, Penyampaian SPT Tahunan Melalui E-Filling Tahun 2017

Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilipu Membuka secara resmi Pekan Panutan, Penyampaian SPT Tahunan Melalui E-Filling Tahun 2017, pada Selasa, (28/2/17) n di Kantor Pelayanan Pajak Poso.

altalt

Bupati Poso dalam sambutannya menegaskan bahwa Pejabat Harus Jadi Panutan, dalam ketaatannya membayar pajak. Setiap pejabat harus aktif membayar pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku agar sebagai publik figur masyarakat terdorong untuk juga aktif membayar pajak. dijelaskan Bupati, bahwa penerimaan disektor pajak adalah penentu terjadinya pembangunan di Kabupaten Poso.

Pihak Pemerintah Daerah Poso sangat mendukung kegiatan Panutan Pajak agar menjadi contoh bagi masyarakat. Peningkatan penerimaan pajak akan berdampak pada pembangunan.

Menurut Kepala KPP Poso, tahun 2014 target penerimaan pajak sebesar 200 milyard, dan pada tahun ini (2017) mencapai 500 miliyar.ada kenaikan sebanyak 300 Milyar dalam kurun waktu 3 tahun, hal ini merupakan prestasi bagi semua pihak.

Kegiatan ini di hadiri juga oleh Ketua DPRD, Anggota FKPD, Pengusaha ternama di Kabupaten Poso (Steven Lyanto), Kabid P2 Humas Kanwil, serta sejumlah pejabat Pemda dan secara langsung melaporkan SPT Tahunan secara E-Filing melalui aplikasi yang telah disediakan oleh KPP Poso.

Bimbingan Teknis Pilot Project Intervensi Sosial Pelaku Usaha Dan Pekerja Jasa Pariwisata Kabupaten Poso

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis Pilot Project Intervensi Sosial Pelaku Usaha Dan Pekerja Jasa Pariwisata Kabupaten Poso Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi Dirjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Poso, bertempat di Gedung Torulemba Poso Samping Rumah Jabatan Bupati, pada Kamis, (1/12/16).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diwakili oleh Sub Direktorat Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Drs. Mulyadin Malik, M.Si, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Lusiana Sigilipu, Para Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Poso, Para Kepala Desa dan Peserta Bintek Pilot Project Intervensi Sosial Pelaku Usaha Dan Pekerja Jasa Pariwisata Kab. Poso Tahun 2016.

Sosialisasi Amnesti Pajak

Bupati Poso Darmin A. Sigilipu mengikuti sekaligus memberikan sambutannya pada acara sosialisasi Amnesti Pajak di Gedung Torulemba Rujab Bupati Poso, pada Rabu (30/8/2016). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala SKPD dan Kepala Bank yang ada diposo. Dalam sambutannya Bupati Poso sangat mengapresiasi adanya sosialisasi pajak ini yang sangat berguna bagi masyarakat dan bagi Pemerintah Kab. Poso untuk mengetahui secara jelas tentang amnesti pajak tersebut.


Pada kesempatan itu juga Kepala Pajak Pratama Poso Friday. G. memberikan sambutannya, yang sangat mengapresiasi Pemerintah Daerah Kab.Poso yang sangat kooperatif dalam membayar pajak, yang menyumbangkan pajak sebesar 56% dari APBD Kab. Poso. 


Kepala Pajak Juga mengatakan bahwa dalam pertemuan beberapa minggu lalu di Direktorat Pajak Pusat Presiden Jokowi berpesan 2 hal yaitu dengan Amnesti Pajak pemerintah sudah membangun tax Basic dan Amnesti Pajak akan membangun kepercayaan para wajib pajak.itu sebabnya Presiden selalu  perhatian dan turun langsung dalam hal pajak. dengan harapan amnesti pajak ini dapat berjalan dengan baik, sehingga pembangunan diseluruh wilayah di Indonesia dapat terwujud.

klik 2x pada gambar untuk memperbesar

alt

Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Oleh KPK

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu menghadiri kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Gedung Pogombo kantor Gubernur sulawesi Tengah, pada Rabu (10/08/16). 

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola yang diikuti oleh seluruh Bupati dan Walikota Se-Provinsi Sulawesi Tengah bersama Ketua DPRD masing-masing.
Tema yang diangkat pada kegiatan KPK ini yaitu diseminasi praktik terbaik tata kelola Pemda berbasis elektronik.

alt

alt

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa Kabupaten Poso

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa Kabupaten Poso yang dilaksanakan di Gedung Torulemba pada Senin (18/0616). kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, MSi, Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Drs. S. Songgo, MM, Auditor Keuangan Negara VI BPK RI Sjafrudin Mosii, SE, MM, BPK Provinsi Sulteng, Kepala BPKAD Kab. Poso Rudi Rompas, SH.MSi, Seluruh Kepala SKPD Kab. Poso, Para Camat Sekabupaten Poso, Para Kepala Desa dan seluruh Bendahara Desa.

alt

alt

Langkah Strategis TEPPA Optimalkan Pengawasan Internal

Jakarta, InfoPublik - Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melihat langkah strategis Tim Evaluasi Pengawasan Penyerahan Anggaran (TEPPA) mampu mengoptimalkan fungsi dan peran aparat negara pengawasan internal di pusat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194 Tahun 2014.

“Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)  tak hanya perencanaan, tetapi juga agar dilaksanakan, implementasi dan pelaporannya,” ujar Ketua BPKP Mardiasmo dalam acara Anugerah TEPPA 2014 di Jakarta, Senin (24/2).

Menurut Mardiasmo, nantinya akan dialokasikan dana minimal 1 persen dari anggaran kementerian terkait untuk memperkuat peran APIP, sehingga apabila ada masalah di inspektorat jenderal dapat masuk terlebih dahulu supaya dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

Pemetaan kondisi anggaran daerah dilakukan supaya diperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Upaya pemerintah ini dapat melakukan pencegahan penyimpangan anggaran. "Selain itu, upaya pencegahan pelanggaran penggunaana anggaran di daerah melalui forum daerah akan kita optimalkan. BPKP selalu berupaya mencegah penyimpangan," paparnya.

Mardiasmo juga mengatakan terkadang BPKP dimintai bantuan oleh aparat penegak hukum. BPKP memiliki standar operasional prosedur. Untuk semua permintaan tidak langsung dilaksanakan harus dipastikan dahulu penyidik mempunyai  unsur lengkap atau alat buktinya.

"Jika terbukti sudah lengkap, baru BPKP turun membantu penyidikan mengungungkap kerugian negara. Pada saat itu, barangkali akan menemukan penyimpangan yang lebih besar," jelasnya.


laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poso dalam rangka penyampaian pengantar nota keuangan atas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Poso tahun anggaran 2014 dirangkaikan dengan usul pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Poso 2010-2015

 

klik 2x pada gamabr untuk memperbesar

Pemkab Poso Raih WTP Pada Pengelolaan Keuangan Tahun 2012

Setelah 7 tahun menunggu, akhirnya pihak BPK RI memberikan laporan hasil terbaik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk pengelolaan keuangan Daerah tahun anggaran 2012.