Jum11242017

Last update12:49:03 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA

Turnamen Futsal Piala HMJM UNSIMAR Poso

Bupati Poso yang diwakili oleh Kadis Pemuda dan Olahraga Frits Sam Purnama menutup secara resmi turnamen futsal piala Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen (HMJM) Unsimar Poso di lapangan futsal GOR Puselemba Poso, pada Selasa malam (21/11/17).

Kadispora dalam membacakan sambutan tertulis Bupati Poso manyampaikan apresisasi kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Unsimar Poso atas terselenggaranya turnamen futsal ini, yang memperebutkan Piala Himpunan Mahasiswa Manajemen UNSIMAR Poso. Bupati berharap melalui turnamen ini dapat dijadikan sebagai sarana dan pembinaan dan pengembangan prestasi, serta dijadikan tolak ukur untuk melihat bakat didunia futsal khususnya yang ada di Kabupaten Poso. Hal ini pula sebagai persiapan atlet-atlet futsal untuk pemanasan menghadapi Porprov Sulawesi Tengah tahun 2018, yang akan dilaksanakan di Kabupaten Parigi Moutong sebagai tuan rumah. Dengan rutinitas latihan dan event kejuaraan seperti ini, tidak menutup kemungkinan didaerah ini akan lahir atlet-atlet muda berbakat yang dapat membanggakan nama daerah serta nama bangsa Indonesia pada umumnya tambahnya Kadispora.

Sebelum acara penutupan, terlebih dahulu diadakan pertandingan partai Final antara Mata Merah FC dan Pertanian FC dengan skor 9 - 1 untuk kemenangan Mata Merah FC. Penutupan turnamen futsal ini dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Poso, Perwakilan rektor Unsimar Poso, Perwakilan Kapolsek Poso Kota, Perwakilan Kecamatan Poso Kota Utara dan undangan lainnya. //ca’/pul

alt

Kegiatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Tingkat Kabupaten Poso Tahun 2017

Dibuka secara langsung oleh asisten administrasi perekonomian dan pembangunan Ir. Hi. Isnain T. Hi. Karim, NPM, M.Si mewakili bupati poso, kegiatan Rapat pleno lembaga kerjasama (LKS) Tripartit tingkat kabupaten poso tahun 2017 yang diprakarsai oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten poso, Rabu (22/11/17). Lembaga Kerja Sama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
Kegiatan rapat pleno LKS Tripartit ini bertujuan sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah guna memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah terkait penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan, hal ini sesuai amanat pasal 107 UU ketenagakerjaan no. 13 tahun 2013 menurut Tatmono Tasman, SH selaku ketua panitia. Disamping itu Tatmono Tasman mengatakan peserta rapat terdiri dari ketua Apindo Kabupaten poso Idris Mapatoba, ketua SPSI kabupaten poso Bambang Daud, kepala BPJS ketenagakerjaan kabupaten Poso, Kepala Badan Pusat Statistik kabupaten poso Yaslin H. T, ketua kadin poso, ketua gapensi poso, ketua IKPE poso energi 2, dan OPD terkait.
Sementara kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten poso Filson Gundo, S.Sos, MM mengatakan lembaga kerjasama tripartit merupakan forum komunikasi, konsultasi musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah. Filson Gundo juga katakan adapun tugas LKS Tripatrit adalah memberikan pertimbangan, saran dan pendapat terkait dalam.penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan baik dari LKS nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dan pihak terkait lainnya.
Sementara ditempat yang sama Ir. Hi. Isnain T. Hi. Karim, NPM, M.Si menyampaikan dalam sambutan tertulis bupati poso katakan, kegiatan rapat pleno LKS Tripartit adalah salah satu cara untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan seluas mungkin kepada masyarakat dalam pembuatan kebijakan pemerintahan, sehingga pemerintah dapat lebih akomodatif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Segala kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan oleh pemerintah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan bersama. Diakhir sambutannya Ir. Hi. Isnain T. Hi. Karim, NPM, M.Si mengharapkan rapat pleno LKS Tripartit yang dilaksanakan di kabupaten poso dapat menjadi jembatan penghubung antara pihak pemerintah, pelaku usaha, para pekerja/buruh sehingga dapat diambil keputusan yang tepat untuk menetapkan langkah-langkah strategis kedepan. //ca’/pul

alt

Sosialisasi Perencanaan Kontijensi Bencana Banjir

Pemerintah daerah Kabupaten Poso melalui badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sosialisasi perencanaan Kontijensi bencana banjir bertempat di Aula Bapelitbangda, pada Senin (20/11/17).

Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi pimpinan daerah, Ketua bidang 1 BPPD Provinsi Sulawesi Tengah, Tim LPPM Universitas Tadulako, serta para kepala dinas, kepala badan dan kepala kantor dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Poso.Bupati Poso Darmin Agustrinus Sigilipu dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plt, sekretaris Daerah Drs, Joksan Lakukua saat membuka acara sosialisasi tersebut menyampaikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dikabupaten Poso diarahkan untuk meningkatkan kebersamaan yang sinergi antara pemerintah dan stakeholder termasuk lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan dalam menghadapi ancaman bencana, mulai dari tahapan pra bencana, saat tanggap darurat atau saat terjadi bencana hingga tahap pasca bencana dengan berbagai program dan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Oleh karena itu menurut Bupati sangat penting penyusunan program Kontijensi banjir dilaksanakan agar dapat memperkirakan dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi, sehingga kita lebih siap dan lebih waspada untuk mengurangi resiko bencana seperti adanya korban jiwa, dan kerugian harta serta resiko lainnya. Solihin Umar selaku ketua panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa jumlah peserta sosialisasi sebanyak 40 orang adapun tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk menyamakan presepsi semua pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana tentang pentinganya rencana kontijensi

Bantuan BRI Cabang Poso dan PT Poso Energy Kepada Pemda Poso

Penanaman Seribu Pohon Kencana Ketapang dari BRI Cabang Poso dan Tong Sampah dari PT Poso Energy diserahkan ke pihak Pemda Poso, diterima langsung secara simbolis oleh Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu didampingi Wabup Poso Ir, Samsuri, M.Si, pada Apel Bersama Lingkup Kantor Pemda Poso di Halaman Kantor Bupati Poso Senin, (20/11/17).

Bupati Poso mengapresiasi sekaligus menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak swasta dan perbankan yang telah mendukung upaya dan program Pemda Poso untuk kabupaten Poso yang bersih, indah, sejuk dan nyaman sehingga dapat meraih penghargaan Adipura. “ Saya mengajak seluruh stakeholder yang ada di daerah ini untuk secara bersama-sama, bergotong-royong dan berbenah membersihkan lingkungan sekitar, jalan-jalan, tempat-tempat ibadah serta fasilitas umum lainnya” Seru Bupati. Menurut Bupati, bahwa seberat apapun pekerjaan itu jika dikerjakan secara bersama dan saling sinergis pasti bisa diselesaikan dengan mudah. Saya sangat optimis penghargaan Adipura kita bisa hadirkan di Poso, kata Bupati dalam memberikan semangat dan motivasi kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih disiplin dan meningkatkan ethos kerja.
Pada Apel bersama tersebut turut hadir Pimpinan Cabang BRI Poso bersama jajarannya, mewakili pimpinan PT. Poso Energy, dan mengikuti pelaksanaan apel bersama dilingkup pemda. //ca’/pul

altalt

Kunjungan Persaudaraan dan Dialog Kebangsaan FKUB Propinsi Sulawesi Tengah Bersama UNSIMAR

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si didampingi FKPD Kabupaten Poso, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Poso, bersama ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Propinsi Sulawesi Tengah Djamaludin M, M.Si bersama rombongan, perwakilan dari Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Poso, Kepala Kesbangpol Propinsi dan Kepala FKUB Kabupaten Poso, menghadiri acara Dialog Kebangsaan. Bertempat di Ruang Rapat Senat Universitas Sintuwu Maroso (UNSIMAR) Poso, (17-11-2017).

Sambutan Rektor Unsimar Poso Hisman Lantang, SE., M.Si, menyampaikan Unsimar berdiri pada 15 September 1986 yang terdiri dari 6 Fakultas 8 Prodi dan akan dibuka 2 Prodi lagi. Setiap Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia harus membuka pusat studi Pancasila dan Bela Negara, dan Unsimar tengah mengkaji untuk melaksanakan hal ini. Mahasiswa yang kuliah di Unsimar terdiri atas berbagai Suku dan Agama, demikian pula untuk Dosen Pengajar, rasa Cinta Kebangsaan di Kampus ini sudah terbina dengan baik dan tidak diragukan lagi.

Melalui sambutannya, Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menegaskan bahwa Kabupaten Poso telah aman dan kondusif. Terbukti dengan pelaksanaan Gelaran baik tingkat Nasional maupun tingkat Dunia bisa terlaksana dengan sukses. Masyarakatnya hidup rukun dan damai, dan meskipun demikian sebagai Pemerintah Daerah, bersama Bupati Poso selalu bertindak cepat mengantisipasi segala kemungkinan yang ada.
Tidak mengenal waktu, ketika ada hal yang bersifat darurat dan mengharuskan penanganan secara cepat, maka Pemda akan selalu berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Kabupaten Poso dengan semboyannya Sintuwu Maroso, akan selalu menjadi Pedoman bermasyarakat bagi seluruh warga Poso. Dengan demikian, semboyan tersebut yang akan terus menjaga setiap kita dan memberikan jaminan kenyamanan dalam melakukan segala aktifitas. Terutama dalam mebangun Kabupaten Poso. Lanjut Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si, Rekonsiliasi bersama semua pihak terus dilakukan. Membina keakraban melalui berbagai kegiatan ternyata efektif untuk kembali merajut dan mengukuhkan rasa kebersamaan tanpa memandang perbedaan suku, agama maupun perbedaan lainnya.

Melalui pemaparan awal, ketua FKUB Propinsi Sulawesi Tengah, menegaskan apa yang tertuang melalui peraturan perundang-undangan dan hal tersebut mesti dijadikan patokan dalam menyamakan cara pandang kita tentang perbedaan. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Kearifan budaya lokal adalah salah satu barikade yang dapat menjaga kerukunan dan menangkal segala hal negatif dari luar. Keberagaman kita di Indonesia adalah hakekat mutlak yang harus diterima karena itu merupakan takdir. Perbedaan ada untuk menciptakan persamaan, dan NKRI merupakan harga mati bagi kita warga Negara.

Selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi untuk lebih mempertegas segala dinamika yang terjadi, sehingga kita bisa menjadi orang pertama yang dapat menyejukkan suasana apabila terjadi permasalahan di tengah masyarakat. //ca’/pul

alt